JAKARTA—Penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 terus disuarakan berbagai pihak. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan untuk menunda pelaksanaan tahapan pilkada hingga pandemi Covid-19 terkendali. Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi, meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020. 

Ia menilai pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 berpotensi memunculkan klaster baru penularan Covid-19. Senator asal Aceh ini mengaku, dirinya memang tak menyetujui pilkada digelar Desember 2020. "Pelaksanaan Pilkada Serentak sangat tidak rasional untuk dilaksanakan pada Desember 2020 mengingat penularan Covid-19 terus terjadi dan bahkan meningkat sementara upaya-upaya meminimalisir penularan berjalan tidak optimal," kata Fachrul saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (12/9).

Ia menegaskan, sikap DPD RI menolak pelaksanaan pilkada yang akan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat daerah jika tetap dilaksanakan pada Desember 2020. DPD melalui Komite I meminta pemerintah segera mengambil ruang atau celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan pilkada tahun berikutnya. 

Desakan agar pemerintah dan penyelenggara mempertimbangkan penundaan juga disuarakan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia menilai penundaan perlu dipertimbangkan karena munculnya klaster baru akibat tahapan pilkada.

"Langkah itu apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, perlu dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," katanya.

Bahkan, lembaga survei Indobarometer memperkirakan, lebih dari 19 juta orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 bakal ikut serta dalam tahapan kampanye pada Pilkada 2020. Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari, memprediksi ledakan kasus positif terjadi pada dua tahapan, yakni, tahap masa kampanye dan tahap pencoblosan.

Bom waktu

Penghitungan 19 juta OTG didasarkan jumlah paslon sebanyak 734. Paslon diperkirakan melakukan kampanye secara terpisah, sehingga terdapat 1.468 calon. Tiap calon diperkirakan bakal mengadakan kampanye berupa rapat umum ataupun pertemuan terbatas di 10 titik setiap harinya. Jika dikalikan dengan jumlah calon sebanyak 1.468 dan total masa kampanye selama 71 hari, maka akan terdapat 1.042.280 titik. 

Setiap titik, lanjut dia, bakal diikuti maksimal 100 orang, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sehingga akan terdapat 104.228.000 orang yang mengikuti semua tahapan kampanye tersebut. "Jika positivity rate kasus Covid-19 di Indonesia 19 persen, maka potensi OTG yang bergabung dan menjadi agen penularan dalam masa kampanye 71 hari sama dengan 19.803.320 orang," kata Qodari, Ahad (13/9).

Terpisah, anggota Komisi II Guspardi Gaus menegaskan, pelaksanaan Pilkada sudah disepakati seluruh pihak penyelenggara dan Komisi II DPR RI. "Sampai sekarang ini tidak ada itu pemikiran dari kami Komisi II dan pemerintah serta penyelenggara pilkada untuk menunda pilkada," kata Guspardi, Sabtu. Ia menilai banyaknya kasus penyelenggara terpapar akibat terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga menegaskan pihaknya tetap berharap pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hanya saja, Hasto menambahkan, ketentuan protokol pencegahan Covid-19 tetap harus dijalankan.

"Jadi sikap PDI Perjuangan tidak berubah, dengan melihat berbagai faktor maka pilkada tetap berjalan," tegasnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat