JAKARTA -- Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total DKI Jakarta akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, kebijakan PSBB dinilai tetap harus dilakukan untuk menekan tingkat penyebaran virus yang bisa berdampak pada ekonomi jangka panjang. 

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan, dampak PSBB total sudah bisa langsung dirasakan pada kuartal ketiga, meskipun baru dilakukan pada September yang merupakan pengujung periode kuartal ketiga. Prediksi ini belajar dari pertumbuhan kuartal pertama DKI Jakarta yang sudah kontraksi dalam di saat PSBB belum dilakukan masif.

Padahal, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan sumbangan ekonomi terbesar ke produk domestik bruto (PDB) Indonesia, yaitu sekitar 15 sampai 17 persen. Besarnya pengaruh ini sudah terlihat pada kuartal kedua. Ketika ekonomi Jakarta terkontraksi sampai delapan persen, berdampak pula pada penghitungan ekonomi Indonesia. 

Artinya, Yusuf menuturkan, dengan ekonomi DKI Jakarta yang diyakini kembali terkontraksi pada kuartal ketiga, peluang tetap terkontraksinya ekonomi nasional akan semakin besar. "Sehingga, Indonesia, secara teknis akan masuk ke resesi," ucapnya saat dihubungi Republika, Kamis (10/9).

Kontraksi terutama akan terjadi pada konsumsi rumah tangga. Sebab, pemerintah memasukkan DKI Jakarta sebagai 'basket' perhitungan yang besar dalam perhitungan inflasi. Yusuf mengatakan, hal ini menunjukkan, pola konsumsi Jakarta juga akan ikut mempengaruhi perhitungan konsumsi nasional.

Yusuf menuturkan, ekonomi yang kontraksi mungkin saja terus terjadi selama PSBB diperketat. Apalagi, kembali pada fakta bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. 

Hanya saja, Yusuf menekankan, PSBB total DKI Jakarta menjadi pil pahit yang harus segera ditelan saat melihat tren kasus Covid-19 yang terus meningkat. "Ini agar nantinya kita bisa sembuh lebih cepat, baik itu dari sisi kesehatan maupun juga ekonomi," tuturnya. 

Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho menilai, PSBB total di DKI Jakarta dinilai bisa menjadi contoh tepat untuk mengatur kembali strategi dalam mengatasi pandemi Covid-19. “Mindset diubah. Memang kesehatan harus diutamakan, nanti ekonomi mengikuti,” katanya dalam webinar di Jakarta, Kamis.

Ia mengharapkan langkah tersebut dapat ditiru pemerintah daerah lainnya dengan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama. “Kesehatan yang utama tapi pada akhirnya dibuat berjalan berdampingan sehingga inilah akibatnya ternyata kesehatan bukan prioritas utama sehingga akan berdampak ke ekonomi,” katanya.

Dalam fase PSBB kembali total di Jakarta, lanjut dia, diharapkan pemerintah menggenjot tracing, tracking, dan testing setidaknya hingga vaksin selesai diproduksi massal. Tak hanya itu, tes usap juga tidak hanya dilakukan di perkantoran, tetapi juga kawasan industri karena berpotensi besar menjadi klaster penyebaran Covid-19. 

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji beberapa kebijakan mengenai autran PSBB. Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berharap DKI bisa mempertimbangkan diterapkannya jam kerja fleksibel. 

Airlangga mengatakan, dengan adanya flexible working hours atau jam kerja yang fleksibel maka kegiatan perkantoran masih bisa beroperasi dengan sistem 50 persen pegawai bekerja dari rumah (WFH) dan 50 persen di kantor.

“Kami sudah menyampaikan bahwa kegiatan besar perkantoran melalui flexible working hours. Sekitar 50 persen (bekerja) di rumah dan sisanya di kantor. Kemudian 11 sektor tetap terbuka,” ujar kata Airlangga dalam webinar Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Jakarta, Kamis (10/9).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan rencana penerapan PSBB total pada Rabu (9/9) menyampaikan, sebanyak 11 bidang usaha esensial tetap diizinkan beroperasi. Sedangkan, usaha non-esensial masih akan dievaluasi agar tidak menimbulkan penularan Covid-19.

Airlangga juga menyoroti kebijakan ganjil-genap. Menurut Airlangga, aturan sistem ganjil-genap harus dievaluasi mengingat berkontribusi dalam meningkatkan kasus Covid-19 karena masyarakat harus bekerja dengan menggunakan transportasi umum.

“Sebagian besar yang terpapar berdasarkan data yang ada itu 62 persen (kasus Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran) adalah akibat transportasi umum. Sehingga beberapa kebijakan perlu dievaluasi termasuk ganjil-genap,” katanya. Pemprov DKI pada Rabu telah memutuskan meniadakan ganjil-genap mulai pekan depan.

Terkait keputusan Anies menerapkan PSBB total, ia menilai hal tersebut merupakan bentuk langkah “gas rem” dalam menekan kasus Covid-19 yang semakin meningkat. “Kalau digas atau direm menandakan itu tentu kita harus menjaga kepercayaan dan confident publik. Karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental, tapi juga ada sentimen, terutama di sektor capital market,” kata dia. 

Rencana penerapan PSBB secara total di DKI Jakarta memang menimbulkan sentimen negatif bagi perekonomian. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan, Kamis (10/9). 

IHSG ditutup melemah 257,92 poin atau 5,01 persen ke posisi 5.891,46. Begitu pula dengan nilai tukar rupiah yang melemah menjadi Rp 14.871 per dolar AS dari hari sebelumnya di posisi Rp 14.853 per dolar AS. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, penerapan PSBB total akan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha untuk mampu bertahan. Rosan menyatakan, dunia usaha harus mampu menavigasi dan beradaptasi dengan penerapan PSBB total jilid II yang akan berlangsung mulai Senin depan.

Menurut Rosan, hal itu harus dilakukan dunia usaha agar mampu berkembang di tengah tekanan pandemi sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional. “Berkembang dan akselerasi perekonomian meskipun di tengah tekanan pandemi yang luar biasa dalam waktu singkat memiliki tekanan yang sangat besar bagi dunia usaha,” katanya.

Ia pun mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah maupun dunia usaha dalam berupaya bertahan di tengah krisis pandemi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat