Pengesahan RUU Otsus mencederai hak-hak konstitusional orang asli Papua.
Dengan presidential threshold, para oligark leluasa menempatkan boneka atau badut ke singgasana kepresidenan.
Saatnya MK melakukan revisi konstitusional terhadap presidential threshold.
Kasus bupati terpilih warga negara asing digugat ke MK.
KPU akan menyampaikan ke MK perihal rekomendasi Bawaslu atas pembatalan paslon.
KPU masih menunggu salinan gugatan dari MK untuk mengetahui pokok perkara materi gugatan.
Ada lima dari 75 sengketa pilkada diajukan dari daerah pemilihan dengan paslon tunggal.
Di antara ketiganya, judicial review adalah pilihan yang sesuai konstitusi dan tampaknya (lebih) syar’i.
