Terdapat sejumlah pasal yang berubah setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi.

MK sementara ini sudah memperoleh 7 laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim MK.

MK menilai Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak menentukan jenis sistem pemilu yang digunakan

Sistem distrik dinilai juga tak luput dari beberapa kelemahan.

Perubahan sistem pemilu berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan politik.

Kesepakatan tersebut kontras dengan rencana KPU sebelumnya yang ingin menata ulang desain dapil.

Sistem pemilihan proporsional terbuka yang saat ini berjalan sudah paling ideal.

Masyarakat yang merasa dirugikan KUHP dipersilakan menggugat ke MK.

Masa tunggu lima tahun diberikan kepada eks napi korupsi untuk introspeksi.

Mahfud disebut bakal membawa saran mantan hakim MK ke Presiden.

Meneruskan dikotomi rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tujuan dilayangkannya permohonan uji materi ini untuk mengakhiri keterbelahan bangsa.

Ada dua hakim yang konsisten menolak presidential threshold, Saldi Isra dan Suhartoyo. Namun, mereka kalah suara.

MK menyatakan, DPD sebagai pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Santi merupakan salah satu penggugat UU Narkotika untuk memperjuangkan ganja medis ke MK sejak 2020.

Di Undang-Undang mengenai TNI dan Polri ditegaskan personel aktif dilarang menduduki jabatan sipil.

Pemohon merekomendasikan supaya kewenangan pengelolaan pertambangan dikembalikan kepada pemda.

UU Cipta Kerja inkonstitusional permanen jika tak diperbaiki dalam dua tahun.

Pasal 40 ayat 2b UU ITE dinilai merugikan jurnalis dan perusahaan media siber.

Pegawai KPK masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo terkait nasib pegawai tak lolos TWK.