JAKARTA -- Jumlah dokter dan perawat yang tertular Covid-19 serta meninggal karenanya masih terus bertambah. Pemerintah menjanjikan, para tenaga kesehatan (nakes) nantinya akan diprioritaskan mendapat vaksin jika produknya telah siap.

Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir saat menemui perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kemarin. Ia menekankan, peran para dokter dan perawat sangat vital selama pandemi. 

"Alhamdulillah, hari ini jumlahnya dokter, perawat, bidan, termasuk dokter dari TNI dan Polri, itu 1,5 juta (orang). Ini jadi kekuatan kita melakukan imunisasi atau vaksinasi massal pada awal 2021 atau akhir tahun ini," ujar Erick, Kamis (3/9). 

Ia menyampaikan, pemerintah saat ini tengah fokus dalam persiapan vaksinasi yang diharapkan dapat dilakukan paling lambat awal 2021 atau akhir tahun ini. Erick menegaskan 1,5 juta tenaga kesehatan tersebut mendapat prioritas untuk divaksin mengingat posisi mereka yang berada di garda terdepan dalam program vaksinasi. 

Erick juga meminta IDI dan PPNI melakukan validasi data dokter dan perawat yang akan mendapat vaksin terlebih dahulu. "Kita meminta masukan kriteria dokter dan perawat karena ada macam-macam, ada dokter paru, jantung, dan lain-lain. Perlu ada klasifikasi, kita minta masukan IDI dan PPNI," ucap Erick.

Selain itu, kata Erick, pemerintah juga sedang melakukan evaluasi dan introspeksi guna mendorong peningkatan perlindungan terhadap dokter dan perawat.

Hingga Kamis (3/9), IDI mencatat sedikitnya 105 dokter meninggal akibat terpapar Covid-19, sementara PPNI mencatat sebanyak 66 perawat meninggal terkait Covid-19. Sementara, laporan soal jumlah nakes yang positif tertular Covid-19 masih dikumpulkan. 

Laporan dari berbagai daerah jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan. Tertularnya para tenaga medis itu di beberapa wilayah menyebabkan sejumlah puskesmas dan rumah sakit terpaksa ditutup.

Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Daeng Mohammad Faqih menyambut positif rencana pemerintah yang akan membantu vaksinasi gratis dan juga menyediakan vaksin mandiri bagi orang yang mampu. "Organisasi profesi seperti kami, PPNI, ikatan bidan yang biasa melakukan vaksinasi akan konsolidasi membantu komite agar pada saatnya penyuntikan vaksin di lapangan," ujar Daeng. 

Daeng juga mengusulkan adanya kajian terhadap kasus kematian petugas kesehatan dalam penanganan Covid-19. Daeng menilai, verifikasi lapangan terhadap kasus kematian petugas kesehatan menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dan profesi yang membuat pedoman agar ada perbaikan.

"Tujuan dari tim yang melakukan kajian kematian petugas kesehatan dan pasien pada umumnya, kita ingin kualitas pelayanan lebih baik, kita ingin upayakan tingkat kematian ditekan," katanya menambahkan. 

Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah juga menyarankan perlu ada skala prioritas dalam pemberian vaksin. "Prioritas vaksin kepada petugas kesehatan yang berisiko tinggi karena tidak bisa serentak mungkin bertahap, maka perlu skala prirotas berisiko tinggi, kami bantu mapping," ungkap Harif.

Pada Rabu (2/9) malam, IDI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar doa bersama untuk para nakes yang gugur. Mereka juga melayangkan doa untuk mereka yang masih berada di garis depan dalam penanganan Covid-19.

Doa yang dipimpin pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Abdul Hakim Mahfudz, itu diikuti ribuan masyarakat Indonesia, yang tersambung secara virtual.

Dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan duka mendalam atas wafatnya para nakes. Ia mengeklaim, pemerintah berusaha keras untuk membantu dan mendukung para dokter dan tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19. "Mereka tidak bisa ditinggal sendirian. Kebutuhan perlu dipenuhi agar mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh Nahdlatul Ulama KH Mustofa Bisri mengungkapkan kesedihan mendalam atas wafatnya para pejuang kemanusiaan. "Kita tidak boleh melepas tangan untuk memerangi virus ini. Ini akan memberikan kesia-siaan mereka yang telah berjuang mengakhiri Covid,” ujar Gus Mus.

Ia mengajak semua pihak untuk mengakhiri Covid-19 di Tanah Air dengan mematuhi untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

OKI kolaborasi vaksin

Negara-negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menjajaki upaya kerja sama pengembangan vaksin. Hal tersebut dinilai penting untuk menjamin kemandirian negara-negara OKI dalam mengamankan ketersediaan obat dan vaksin.

 “Sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19, Badan POM memandang perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara regulator dan industri farmasi negara anggota OKI, dalam rangka pengembangan obat dan vaksin sebagai langkah strategis terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 secara global,” kata Kepala Badan POM RI, Penny K Lukito, dalam forum diskusi yang digelar pada Kamis (3/9). 

Kegiatan yang digelar secara hybrid melalui virtual dan tatap muka ini, menghadirkan Perwakilan Sekretariat OKI di Jeddah, Perwakilan Badan Kesehatan Dunia (WHO) di Jakarta, dan kementerian/lembaga, akademisi, serta industri farmasi yang terkait dengan pengembangan obat dan vaksin untuk Covid-19. 

Menurut Penny, kerja sama juga sebagai langkah nyata dalam mempercepat implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi Regulator (National Medicines Regulatory Authorities/NMRAs) OKI. Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi yang disepakati pada 2018 lalu bertujuan meningkatkan kolaborasi di antara otoritas regulator obat negara anggota OKI, dalam mendukung kemandirian obat dan vaksin pada 2019-2021. 

Isu kemandirian dan akses terhadap obat dan vaksin dinilai saat ini menjadi isu yang sangat penting. Terlebih, saat ini di antara negara anggota OKI tercatat jumlah kasus terinfeksi mencapai lebih dari 12.964.809 dan angka kematian sebanyak 570.288 orang. 

Hampir semua negara pengembang vaksin saat ini bukan anggota OKI. Di antara yang paling maju perkembangan penelitiannya adalah Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, dan Jerman. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sebagai anggota OKI saat ini melakukan uji klinis atas vaksin yang dikembangkan Cina dan Rusia. 

Indonesia juga melakukan pengembangan vaksin, yang bekerja sama dengan Cina dan Korea Selatan. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan Uni Emirat meski vaksin potensial yang dikerjakan juga sedianya merupakan produk awal dari perusahaan Cina, Sinopharm.

Penny Lukito awal pekan ini menyebut vaksin tersebut telah bersertifikat halal. Hal itu ia ungkapkan setelah mengunjungi proses uji klinik tahap ketiga vaksin tersebut di Abu Dhabi pada akhir Agustus lalu. Penny mengatakan, kandidat vaksin Covid-19 tersebut mendapatkan sertifikat halal berdasarkan hasil uji klinik fase satu dan dua dari regulator di UEA dan Cina. 

Selain kerja sama itu, Indonesia melakukan penelitian mandiri untuk vaksin yang nantinya dinamai vaksin Merah Putih. Pengembangan yang dilakukan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman itu saat ini disebut telah mencapai 50 persen dari tahap akhir. Uji coba vaksin pada hewan diharapkan bisa dimulai dalam rentang waktu dua hingga tiga bulan ke depan, kemudian bibitnya didistribusikan pada 2021. 

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Lembaga Eijkman, Amin Soebandrio mengatakan, saat ini perkembangan vaksin Merah Putih sudah melalui tahapan amplifikasi, kloning, dan memasukkan materi genetik virus ke dalam sel mamalia. "Saat ini kami tinggal menunggu protein yang akan diekspresikan oleh sel mamalia," ujarnya, Kamis (3/9).

Secara paralel, menurut Amin, pihaknya juga akan kembali menggunakan sel-sel ragi untuk penelitian. Kemudian, Eijkman akan membandingkan keduanya untuk menemukan mana yang lebih efektif. "Nanti akan dilanjutkan uji coba pada hewan, diharapkan bisa dilakukan dalam dua hingga tiga bulan ke depan, sehingga bisa diselesaikan pada akhir tahun ini," ujar dia.

Peneliti LBM Eijkman, R Tedjo Sasmono, memproyeksikan vaksin Covid-19 dirilis pertengahan 2021 hingga akhir tahun depan setelah lolos uji klinis. Namun, vaksin bisa lebih cepat dirilis kalau ada dukungan penelitian dari mitra terkait seperti BUMN.

"Kemudian bareng-bareng melakukan penelitian, misalnya dalam produksi protein di hewan mamalia dilakukan secara paralel, jadi lebih cepat," katanya.

Percepatan juga bisa dilakukan dengan adanya dukungan dari BPOM. Sebab, dia melanjutkan, untuk dinyatakan lulus uji klinis oleh BPOM dalam situasi normal bisa selama bertahun-tahun. "Karena uji  klinis dilakukan secara berurutan, yaitu fase I, II, III. Kalau ketiga fase itu dilakukan paralel selama pandemi, jadi tidak perlu berurutan maka bisa lebih cepat," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat