JAKARTA -- Rendahnya permintaan konsumen akibat menurunnya daya beli masih dirasakan para pelaku usaha, termasuk para pedagang. Belum terdapat tanda-tanda kenaikan permintaan secara signifikan dari konsumen hingga saat ini. 

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, dalam sebulan terakhir, omzet pedagang pasar tradisional bahkan terus mengalami penurunan hingga 60 persen. Padahal, kata dia, pergerakan harga bahan pokok cenderung stabil. "Permintaan stagnan. Belum ada kenaikan," kata Mansuri, Selasa (2/9). 

Ia mengatakan, biasanya dalam momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus maupun Tahun Baru Islam yang baru berlalu, terdapat ritme kenaikan permintaan bahan pokok di pasar. Namun, pada tahun ini tidak menunjukkan adanya dinamika permintaan. 

Menurutnya, di tengah situasi saat ini, pedagang pasar juga menjadi bagian dari masyarakat yang membutuhkan stimulus dari pemerintah. Pasalnya, pendapatan terus menyusut akibat lemahnya daya beli masyarakat saat ini. 

"Kami mendorong pemerintah agar juga memberikan stimulus kepada pedagang agar bisa bertahan di kondisi yang terus memburuk ini," kata Mansuri. 

Mengutip statistik Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Kamis (2/9), sebagian besar harga komoditas pangan stagnan maupun mengalami penurunan harga. Namun, terdapat beberapa komoditas utama yang mengalami kenaikan. Beberapa komoditas yang harganya naik, antara lain, cabai rawit merah, cabai merah besar,  cabai merah keriting, daging ayam ras segar, dan bawang merah. Rata-rata kenaikan hanya di bawah 1 persen atau sekitar Rp 50 - Rp 300 per kilogram. 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (1/9) mengumumkan, indeks harga konsumen (IHK) pada Agustus mengalami deflasi sebesar 0,05 persen. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, tren pelemahan daya beli masyarakat sedang terjadi. Hal itu tecermin dari IHK yang deflasi deflasi selama dua bulan berturut-turut. Pada Juli 2020, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,10 persen. 

Pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menata produknya dalam Bazar UMKM Kabupaten Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/8).  - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SHARE    

Penyebab utama melemahnya daya beli adalah pandemi Covid-19 yang telah menekan pendapatan masyarakat dan mengurangi permintaan atas barang konsumsi. Lesunya daya beli itu juga tecermin dari inflasi inti dari tahun ke tahun (yoy) yang saat ini tercatat 2,03 persen atau lebih rendah dari rata-rata sebelumnya. 

Pemerintah belakangan ini gencar mengeluarkan sejumlah stimulus demi meningkatkan daya beli masyarakat. Masyarakat pun diharapkan gencar membeli produk usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) gar perekonomian nasional bisa terus berputar. 

Ketua Umum Asosiasi UMKM (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun menilai, pengaruh berbagai stimulus tersebut terhadap omzet penjualan UMKM belum besar. "Karena daya beli masyarakat sangat jauh menurun, sekitar 7 juta orang kehilangan pekerjaan termasuk yang dirumahkan," katanya.

Ia mengatakan, saat ini usaha UMKM masih terkendala. Apalagi, kenaikan kasus positif Covid-19 yang terjadi beberapa hari terakhir, kembali membuat orang takut keluar dan berbelanja.  Ikhsan tidak memungkiri bahwa penjualan UMKM memang mulai meningkat jika dibandingkan ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan secara ketat. "Jadi pengaruh sudah pasti ada karena PSBB sudah mulai dilonggarkan," ujarnya. 

Di tengah kondisi ini, ia menilai langkah pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan tunai sudah tepat. Hanya saja,  kecepatan penyaluran bantuan tersebut harus diutamakan. "Orang saat ini banyak yang tidak pegang uang," tutur dia.

Maka baginya, bantuan tunai harus terus ditingkatkan dan diperluas. Salah satu stimulus yang baru saja diluncurkan pemerintah adalah program subsidi upah dan modal kerja UMKM. Dalam program itu, pekerja mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pelaku UMKM juga mendapatkan bantuan dengan nominal serupa.

Realisasi program subsidi gaji - (Youtube/Sekretariat Presiden)

SHARE    

Serapan anggaran

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah harus melakukan belanja setidaknya Rp 180 triliun per kuartal untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara sederhana, angka belanja Rp 180 triliun per kuartal selama setahun ke depan berfungsi menambal pertumbuhan ekonomi yang sempat minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. 

Budi mengatakan, nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp 14.500 triliun. Karena dalam satu tahun terdiri atas empat kuartal, kata dia, maka nilai PDB untuk setiap kuartal sebesar Rp 3.600 triliun (PDB nasional dibagi empat). 

"Jadi kalau kita bicara pada kuartal II lalu kita negatif 5 persen, maka yang kita bicarakan adalah 5 persen dari Rp 3.600 triliun, sekitar Rp 180 triliun," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (2/9). 

Artinya, menurut Budi, pemerintah perlu membelanjakan setidaknya Rp 180 triliun setiap kuartal untuk menambal 5,32 persen PDB yang hilang pada kuartal II lalu. Yang perlu diperhatikan, kata dia, pertumbuhan ekonomi ini membandingkan angka tahun ini dengan tahun lalu. 

"Jadi kalau kita bisa merealisasikan (membelanjakan) Rp 180 triliun setiap kuartalnya, itu menambal minus 5 persen PDB tadi. Itulah target yang kami tuju," katanya. 

Belanja pemerintah membengkak untuk penanganan Covid-19, baik dari aspek kesehatan dan ekonominya. Dalam kerangka APBN 2021, defisit bahkan dirancang melebar hingga 5,5 persen dari PDB atau senilai Rp 971,2 triliun. Angka ini lebih tinggi dari ketetapan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebesar 5,2 persen PDB.

Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/9) meminta penyerapan anggaran dipercepat, termasuk belanja pemerintah daerah. Serapan anggaran penting dipercepat pada September ini untuk menggerakkan perekonomian, sehingga Indonesia bisa terhindar dari resesi. 

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mencari upaya-upaya untuk memulihkan perekonomian. "Salah satunya mendorong daya beli masyarakat. Maka, bantuan tunai bagi pekerja dan bantuan bagi UMKM akan kita dorong," katanya. 

Emil menambahkan, ia juga meminta industri di Jabar untuk meningkatkan kedisiplinan pekerja dalam menerapkan protokol kesehatan, baik di tempat kerja maupun setelah pulang ke rumah. Jika protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kata Emil, pengendalian Covid-19 dapat berjalan beriringan dengan kegiatan ekonomi.

Subsidi upah tahap dua

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima data sebanyak tiga juta calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk tahap kedua. Pencairan subsidi upah bagi pekerja di tahap kedua diharapkan bisa dilakukan pada pekan ini.

Ida mengatakan, Kemenaker menargetkan pencairan subsidi upah bisa dilakukan kepada 15,7 juga orang. Pada tahap pertama, menurut dia, pemerintah sudah mencairkan kepada 2,5 juta pekerja. "Lalu kami perbanyak di tahap kedua menjadi tiga juta. Harapannya, semakin banyak teman-teman yang mendapatkan transferan dari pemerintah,” kata Ida, Selasa (2/9).

Proses pencairan sama seperti tahap pertama. Setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, Kemenaker akan mengecek terlebih dahulu data tersebut. Setelah itu, akan dikirim ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), kemudian uang dikirim ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menjadi penyalur program subsidi upah. "Dari bank Himbara akan langsung ditransfer ke rekeningnya para pekerja yang menerima program ini,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ida menyampaikan, pada tahap pertama terdapat pekerja yang menyerahkan nomor rekeningnya sudah dalam keadaan tidak aktif. Hal itu, menurut Ida, sangat menyulitkan pihaknya. Berdasarkan pengalaman tersebut, Ida meminta pekerja untuk memastikan keaktifan nomor rekeningnya dan tidak boleh menyerahkan dua nomor rekening.

"Begitu juga, kepada pihak perusahaan supaya mengomunikasikan kepada para pekerjanya supaya menyerahkan nomor rekening yang masih aktif," kata Ida.

Penyaluran BSU tahap kedua dilakukan setelah data tiga juta tersebut selesai dicek ulang. Namun, Ida meminta calon penerima BSU yang sudah menyerahkan nomor rekening dan telah memenuhi persyaratan, tetapi belum menerima transferan dari pemerintah supaya bersabar. “Sepanjang sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, tinggal menunggu waktu saja,” kata dia.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menyampaikan, program bantuan subsidi upah berpeluang diteruskan. Saat ini sudah 2,5 juta orang menerima subsidi gaji.

"Kita harapkan kalau program ini baik, bisa diteruskan. Tapi sekarang ini, keputusannya program hanya bisa berjalan sampai bulan Desember," ujar Erick Thohir yang juga menteri BUMN setelah melakukan pertemuan dengan Kadin mengenai "Pengawasan Distribusi Subsidi Gaji" di Jakarta, Rabu (2/9).

Ia mengatakan, Komite dan Kadin sepakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap distribusi program subsidi gaji pekerja. Ia mengemukakan, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp 37,8 triliun pada program bantuan subsidi upah, dengan jumlah target penerima sebanyak 15,7 juta pekerja.

 

Komite dan Kadin sepakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap distribusi program subsidi gaji pekerja.

 

 

SHARE    

Para pekerja akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 2,4 juta, yang akan dikirimkan dalam dua tahap langsung ke nomor rekening penerima. Erick mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyaluran upah subsidi itu agar meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengapresiasi sejumlah bantuan pemerintah terhadap sektor usaha, termasuk subsidi gaji untuk para pekerja. Rosan menyampaikan, Kadin berkomitmen mendukung efektivitas bantuan agar tepat sasaran.

Rosan menilai, sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah sangat membantu peningkatan daya beli yang berdampak baik bagi sektor usaha.  "Secara berkala, kita terus memberi masukan melalui Pak Erick selaku ketua pelaksana (KPCPEN)," ujar Rosan.

Rosan melihat implementasi dari serapan alokasi dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, relatif agak lambat. Hal itu menjadi salah satu masukan Kadin kepada Erick agar pemerintah mempercepat serapan dana. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat