SURABAYA – PDIP akhirnya mengumumkan ‘jagonya’ di Pilkada Surabaya setelah sempat ditunda beberapa kali. Partai berlogo banteng resmi mengusung pasangan Eri Cahyadi- Armuji untuk berhadapan dengan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman yang telah diusung koalisi Golkar, PKB, PPP, PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat.

Eri Cahyadi diketahui merupakan kepala Badan Perencana Kota Surabaya, yang sering disebut sebagai ‘anak emas’ Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Kendati mengeklaim tak mengira rekomendasi PDIP jatuh kepadanya, Eri menyatakan kesiapannya membalas kepercayaan yang diberikan PDIP meski.

“Saya tidak pernah menyangka Ibu Ketua Umum Megawati memberikan kepada kami. Saya dan Pak Armuji,” ujar Eri saat diperkenalkan di Taman Harmoni, Surabaya, Rabu (2/9). Sementara Armuji, diketahui merupakan anggota DPRD Jatim, yang merupakan kader PDIP.

Dalam kesempatan yang sama, Risma menitipkan pesan agar Eri dan Armuji terus membawa Surabaya menjadi kota yang bisa menyejahterakan warganya. “Itulah cita-cita kemerdekaan dan Pancasila. Yakni, diwujudkan negara yang adil, makmur, sejahtera dan sentosa,” ujar Risma.

Taman Harmoni, kata Risma, adalah salah satu taman di Surabaya yang menjadi gambaran kesuksesannya. Taman tersebut dulu merupakan tempat pembuangan akhir sampah, yang disulap menjadi taman hutan kota yang sangat luas lengkap dengan ratusan jenis tanaman.

Pengaruh Risma

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai, Risma menjadi kunci keluarnya rekomendasi PDIP untuk pasangan Eri dan Armuji. “Kuat sekali pengaruh Bu Risma untuk pasangan calon PDIP pada Pilkada Surabaya kali ini. Itu menunjukkan kuatnya pengaruh Bu Risma kepada Bu Megawati,” kata dia.

Menurut Dekan FISIP Universitas Trunojoyo ini, Risma menunjukkan pengaruh kuatnya dan pertimbangan keberlanjutan yang didengar oleh Ketua Umum PDIP Megawati. “Kesimpulannya, Mega di Surabaya itu Risma,” kata Surokim. Keluarnya rekomendasi Eri-Armuji, lanjut dia, menunjukkan relasi kuasa Risma kepada Megawati adalah relasi kuasa khusus.

Keputusan DPP PDIP ini berarti memupus harapan Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, calon kuat dari internal PDIP yang digadang-gadang akan meneruskan Risma. Putra mantan sekjen PDIP almarhum Soetjipto Soedjono tersebut mendapat perhatian khusus dari Megawati.

Megawati pun meminta kader untuk solid memenangkan Pilkada di Surabaya. Mega tidak segan memecat kader yang tidak solid dalam memenangkan calon kepala daerah di Kota Pahlawan. “Siapa yang tidak solid pasti saya pecat. Siapa pun saya pecat. Dan tidak menunggu waktu,” kata Megawati.

Dia menegaskan, kader yang bermain dalam pilkada akan langsung berhadapan dengannya. Dia juga tidak segan untuk memberhentikan kader tersebut jika terbukti melakukan manuver tertentu.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan pada acara penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2). PDI Perjuangan resmi menetapkan 49 pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan satu tingkat provinsi pada gelombang pertama setelah adanya proses penjaringan dan penyaringan Pilkada 2020 - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

“Kalau ada yang nyeleweng-nyeleweng, sudah tahu saya. Silahkan saja, karena saya sudah ceritakan itu hak prerogatif saya. Siapa tidak mau nurut pada ketumnya sebagai simbol partai, saya jatuhkan sanksi,” kata Mega.

Whisnu menegaskan dirinya tegak lurus dengan keputusan DPP PDIP. Sebagai kader partai, kata dia, sudah seharusnya mengikuti apa yang diputuskan DPP. Whisnu pun menegaskan kesiapannya membantu pemenangan Pilkada Surabaya 2020. “Tetap kita harus memenangkan Surabaya untuk PDIP,” ujar dia.

Titik rawan

Dalam kesempatan berbeda, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan, dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan menjadi titik rawan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Pilkada 2020. Dokumen yang kerap dipalsukan, antara lain ijazah.

“Tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen lainnya, misalnya surat keterangan sehat,” ujar Ratna dalam rapat koordinasi pencalonan Pilkada 2020 yang disiarkan daring.

Titik rawan berikutnya terkait konflik kepengurusan partai politik. Ratna mengira, titik rawan ini berpotensi kecil akan muncul di Pilkada 2020 karena tidak ada lagi kepengurusan yang ganda.

“Dan yang paling menjadi pekerjaan berat buat kita dan kita berharap ini tidak terjadi tetapi potensinya tetap, adalah soal pemberian imbalan dalam proses pencalonan,” kata Ratna. 

Imbalan tersebut sering lazim disebut mahar politik. Bakal paslon kerap harus menyerahkan imbalan kepada partai untuk mendapatkan rekomendasi yang bersangkutan dapat maju dalam pemilihan.

“Saya kira potensi ini (mahar politik) masih ada sampai pada injury time, tanggal terakhir pendaftaran calon. Saya kira potensi ini akan semakin besar ketika hari-hari terakhir pendaftaran paslon," lanjut dia.

Menurut Ratna, bakal calon kepala daerah akan berusaha keras untuk mendapatkan partai sebagai 'perahu’ untuk maju menjadi calon kepala daerah. Salah satunya dengan memberikan imbalan kepada parpol demi diusung menjadi calon dari partai tersebut, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat