JAKARTA—Pemerintah saat ini masih menggodok skema dan mekanisme vaksinasi. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, vaksin menjadi kunci utama memutus pandemi Covid-19.

Erick menyebut nantinya ada dua kategori vaksin. Vaksin bantuan pembiayaan dari pemerintah dan vaksin mandiri yang ditanggung secara pribadi atau perusahaan. "Kita harap vaksin ini ada dua tipe, ada vaksin yang memang bantuan pemerintah melalui data BPJS Kesehatan untuk 93 juta orang yang sangat memerlukan, kita pastikan dibantu pemerintah," ujar Erick di Jakarta, Rabu (2/9).

Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan program vaksin mandiri. Mengingat banyak pihak yang memiliki kemampuan membayar vaksin secara mandiri. Program vaksin mandiri akan mengurangi beban pemerintah. Erick tak ingin bantuan vaksin pemerintah tidak tepat sasaran sebagaimana yang kerap terjadi BBM yang justru dinikmati kalangan mampu. 

Vaksinasi bantuan pemerintah berdasar data BPJS ini disambut baik pihak BPJS. BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Nurifansyah mengaku tidak kesulitan mendapatkan data terkini kepesertaan, mengingat semua data ada di dalam pusat data yang biasa digunakan untuk berbagai kepentingan. “Kita tidak kebingungan mencarinya karena kita punya masternya dan big data-nya ada di situ,” katanya.

Secara nasional jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini sudah mencapai lebih dari 240 juta atau hampir 85 persen dari total penduduk Indonesia. “Mungkin Pak Erick (Erick Thohir) melihat penduduk Indonesia secara data sudah ada dalam database JKN sehingga memudahkan proses pemberian vaksinnya nanti,” katanya.

Tren kasus

Sementara, hingga Rabu (2/9), jumlah kasus positif Covid-19 menunjukkan tren kian menanjak enam bulan sejak pertama virus terdeteksi di Indonesia. Bahkan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat terjadi kenaikan 16 persen dalam tiga bulan terakhir. Angka ini lebih tinggi tiga kali lipat dibanding standar Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) yang menetapkan positivity rate kurang dari lima persen.

Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, rata-rata positivity rate Covid-19 harian di bulan Juni sebesar 12,17 persen, kemudian Juli 13,75 persen, dan Agustus 16,17 persen. Menurutnya, penularan yang masih terjadi antarmasyarakat membuat kasus Covid-19 masih belum turun. 

"Padahal, target kami bisa menurunkan positivity rate sesuai dengan standar WHO, yaitu kurang dari 5 persen," katanya. Kondisi ini dikhawatirkan warga DKI Jakarta yang memang menjadi wilayah dengan penambahan kasus tertinggi dalam sepekan terakhir. 

Salah seorang warga DKI Jakarta, Komang (23 tahun), warga Kecamatan Cempaka Putih Barat, mengaku kian khawatir kasus Covid tak kunjung turun. Karyawan swasta di salah satu perusahaan yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta itu bahkan menyarankan agar pemerintah memberlakukan lockdown.

Apalagi kata dia, masih banyak ditemukan warga yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. "Ya, udah diingetin untuk pakai masker aja dilanggar, gimana mau sehat," ujarnya,Rabu. Komang berharap pemerintah segera menggelar vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran Covid.

Terpisah, Johanes Cr (28), seorang editorial content yang tinggal di Jakarta juga mengimbau seluruh masyarakat patuh dengan aturan protokol kesehatan. "Warga harus disiplin dengan tetap mengikuti aturan yang ditegakan, begitupula pemerintah harus semakin tegas," kata Johanes. 

Sebelumnya, dalam survei Indikator Politik Indonesia (IPI), menunjukkan mayoritas pemuka opini yakin Presiden Joko Widodo dapat menangani pandemi. Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi menuturkan, sebanyak 57,6 persen percaya Presiden Jokowi mampu menangani pandemi. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, seperti dari media massa nasional dan daerah.

"Jumlah responden survei ini cukup banyak dan terdiri dari pemuka opini yang sering menjadi rujukan. Maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya," ujar Burhanuddin.

Survei dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020. Adapun jumlah responden sebanyak 304 elite dari 20 kota di Indonesia. Antara lain Bibit Waluyo, Nasaruddin Umar, dan Busyro Muqoddas. Hingga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Komaruddin Hidayat, Cholil Nafis, Haris Azhar, Alvin Lie, dan Ray Rangkuti.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat