JAKARTA – Sejumlah kekurangan ditemukan pada pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada 2020 di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (29/8). Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun melakukan beberapa evaluasi, salah satunya pengaturan jaga jarak di tempat pemungutan suara (TPS).

“Perlu dipertimbangkan teknis pengaturannya di lapangan agar antrean bisa tertib dengan tetap jaga jarak,” ujar Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ahad (30/8).

Opsi yang muncul seperti pengaturan waktu pemilih agar datang ke TPS masih perlu dikaji lebih lanjut. Raka mengatakan, aturan menjaga jarak saat di TPS juga perlu disosialisasikan kepada semua pihak, baik peserta pilkada, penyelenggara, pemilih, maupun masyarakat secara luas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga menemukan beberapa catatan berdasarkan hasil pengawasannya dalam simulasi pemungutan suara kedua yang diadakan oleh KPU di Kabupaten Indramayu. Bawaslu menyebut ada beberapa kesalahan dalam penerapan protokol dan prosedur pemungutan suara yang tak sesuai. 

“Catatan kami menunjukkan masih banyak kesalahan yang terulang,” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. Fritz menyayangkan masih banyaknya kesalahan karena bisa memicu penambahan penyebaran Covid-19 sekaligus mendegradasi harapan terciptanya pemilihan yang berkualitas. 

Peserta menggambar mural bertema sosialisasi Pilkada Serentak 2020 di Nanggalo, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (29/8). KPU Sumbar bekerja sama dengan Padang Grafiti United menggelar Lomba Grafiti dan Mural dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19. - (Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)

SHARE    

Fatalnya, kesalahan itu berulang karena juga terjadi saat simulai pertama di kantor KPU RI beberapa waktu lalu. Bawaslu mencatat penerapan protokol kesehatan yang masih terjadi kesalahan antara lain sanitasi tempat pencucian tangan berada terlalu jauh dari pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS). 

Petugas, kata dia, hanya sesekali saja mengarahkan pemilih yang akan memilih untuk mencuci tangan sebelum memasuki antrean di luar TPS. Dengan demikian, tidak semua pemilih yang akan mengantre telah mencuci tangannya terlebih dahulu. 

Kemudian, lanjut Fritz, penempatan bilik suara khusus untuk pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius diletakkan di dalam TPS sejajar dengan bilik suara lain. Penempatannya hanya diberi jarak sekitar 1,5 meter.

Layout antrean pemilih di luar TPS dengan ketentuan jarak minimal satu meter antarpemilih diterapkan, tetapi tidak diawasi. Pemilih terkadang berkerumun meskipun telah diberi ketentuan jarak satu meter. “Masih terdapat pemilih yang membawa anak-anak ke TPS,” kata Fritz.

KPU mengakui beberapa hal yang menjadi catatan Bawaslu dari hasil simulasi tersebur. Raka menyebut, fasilitas cuci tangan memang perlu dievaluasi. Dia mengatakan, pada saat simulasi, letak sarana cuci tangan untuk pemilih sebelum masuk TPS berada cukup jauh. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur yang juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar (kiri) mengikuti tes cepat (rapid test) Covid-19 saat menghadiri tausiyah dan baiat bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepada daerah di pondok pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Ahad (30/8).  - (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

SHARE    

Selain itu, pemakaian sarung tangan oleh pemilih juga memakan waktu cukup lama. KPU akan mengkaji kembali pengaturan penggunaan sarung tangan plastik sekali pakai itu agar tidak menghabiskan waktu dan menimbulkan antrean panjang.

Hasil evaluasi itu, kata dia, akan diterapkan dalam simulasi lanjutan yang dalam waktu dekat digelar di Kabupaten Bandung dan Kota Depok. Bahkan, nantinya juga setiap provinsi yang daerahnya menggelar pilkada 2020 perlu melakukan simulasi tersebut.

Selain simulasi pemungutan dan penghitungan suara, KPU juga akan melakukan simulasi penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Bijak bermedsos

Menjelang pilkada serentak pada Desember 2020, masyarakat mulai ramai membincangkan para calon sejak partai politik mulai meresmikan ‘jagoannya’ masing-masing. Perbincangan banyak terjadi di media sosial (medsos). Namun, di medsos inilah, potensi hoaks terjadi untuk ‘memukul’ calon kepala daerah tertentu.

Terkait hal ini, Kepala Diskominfo Kabupaten Purbalingga Yonathan Eko Nugroho meminta agar masyarakat, khususnya warga Purbalingga, bisa bersikap bijak dalam berpendapat di medsos. “Warga bisa menggunakan medsos dengan bijak dan cerdas. Perhatikan rambu-rambu UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, agar tidak tersangkut masalah hukum,” ujarnya.

Dia mengatakan, sejak beberapa waktu terakhir, pihaknya terus melakukan pemantauan di media sosial, terkait aspirasi warga yang muncul menjelang pelaksanaan pilkada. Baik di Facebook, Instagram, Twitter, dan grup-grup Whatsapp, mulai banyak warga yang menuliskan pendapat tentang calon pemimpin pilihannya.

“Silakan berpendapat tentang figur pemimpin yang akan dipilih. Namun kami berharap tetap dalam norma-norma kesopanan dan kesantunan. Jangan menuliskan komentar maupun pendapat negatif yang dapat menimbulkan pertengkaran atau kebencian,” ujar dia.

Dia juga meminta agar masyarakat pengguna medsos,  bisa menyaring informasi dengan baik dan benar. Bila mendapat informasi tertentu, agar melakukan memeriksa lebih cermat informasi tersebut, sebelum membagikan informasi itu.

Abstain di Solo

Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya memutuskan untuk tidak menentukan dukungannya (abstain) pada Pilkada Solo 2020. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, suasana kebatinan yang tidak sesuai dengan DPD PKS Solo mendasari keputusan ini diambil.

Presiden PKS Moh Sohibul Iman memberikan pidato pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pilkada Serentak 2020 di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (29/8). Berdasarkan hasil Rakornas PKS tahun 2020, PKS siap meraih target kemenangan 60 persen dalam pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 kabupaten/kota berkerja sama dengan seluruh partai politik dan element masyarakat guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia - (Prayogi/Republika)

SHARE    

“Persoalannya bergantung pada suasana kebatinan teman-teman di daerah tersebut dalam komunikasi dengan partai-partai lain. Jadi, misalnya kenapa di Tangsel (Tangerang Selatan) PKS dengan Putrinya Pak Ma’ruf Amin, ya suasana kebatinan yang terbentuk itu lebih ini ke Nur Azizah, jadi itu saja sebetulnya, termasuk di Solo juga,” kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (29/8).

Menurut dia, DPD PKS Kota Solo cenderung menginginkan agar PKS abstain. Sohibul menambahkan, PKS sebenarnya ingin menghadirkan lawan yang seimbang untuk pasangan calon Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Namun, karena tidak memiliki cukup kursi dan mayoritas partai juga telah mendukung Gibran, PKS memutuskan untuk abstain.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Al Muzzammil Yusuf mengaku, PKS menargetkan kemenangan lebih dari 60 persen pada pilkada serentak 2020 mendatang. “Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi nasional PKS 2020, PKS siap meraih target kemenangan 60 persen dalam pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 kabupaten kota dan provinsi bersama dengan seluruh partai politik dan elemen masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata dia.

Dari 270 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020, PKS hanya memiliki kursi di 215 daerah. Sementara itu, di dua daerah sisanya PKS menyatakan abstain, salah satunya di pilkada Solo. “Di 15 daerah yang tidak ada kursi PKS, PKS tetap mengusung calon kepala daerah sehingga total sebanyak 230 daerah yang diusung oleh PKS,” ujar Almuzamil.

Dengan abstainnya PKS di Pilkada Solo, hanya ada dua pasangan calon yang akan berkontestasi. Yakni, pasangan calon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa yang diusung koalisi partai selain PKS, dan pasangan calon perseorangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo).

Pengamat politik Universitas al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, tidak turunnya dukungan PKS untuk Bajo lantaran pasangan tersebut dinilai tak sesuai dengan rencana dan harapan PKS. “Karena Bajo bukan bagian dari skenario PKS,” kata Ujang. Bahkan, Ujang menduga kemunculan Bajo merupakan bagian dari skenario pihak Gibran.

Di Solo, Gibran kembali blusukan dengan membagikan ratusan paket sembako dan masker di Kampung Debegan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Sabtu (30/8). Saat blusukan, Gibran didampingi para relawan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemui warga di RW 3 dan 37 Debegan, Mojosongo untuk mendengar aspirasi warga.

Warga menyampaikan aspirasi untuk membangun posyandu lansia dan balita di lokasi tersebut. Gibran menanggapi aspirasi warga tersebut untuk menjadi catatannya.

“Saya sebelumnya sudah pernah blusukan melewati lokasi yang sama. Saya catat sebelumnya pernah lewat sini, tetapi permintaan warga dahulu katanya mau dijadikan pasar,” ujarnya.

Gibran menyerahkan paket sembako kepada perangkat RT/RW untuk dibagikan warga. Ada 200 paket sembako yang dibagikan untuk membantu meringankan beban warga. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat