Internasional
OKI: Tak Ada Normalisasi tanpa Kemerdekaan
Normalisasi hanya tercapai jika Israel mengakhiri pendudukan di tanah Arab dan Palestina.
RIYADH -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini berlaku hingga Israel mengakhiri pendudukannya di tanah Arab dan Palestina.
"Membangun hubungan normal antara negara-negara anggota organisasi (OKI) dan negara pendudukan Israel tidak akan tercapai sampai akhir pendudukan Israel atas tanah Arab serta Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk al-Quds (Yerusalem)," kata Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al-Othaimeen pada Senin (24/8), dikutip laman Anadolu Agency.
Al-Othaimeen menekankan bahwa perjuangan Palestina adalah masalah inti bagi OKI. Dia menyebut Inisiatif Perdamaian Arab yang dicetuskan pada 2002 merupakan pilihan strategis dan solusi untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel.
Inisiatif Perdamaian Arab disahkan pada KTT Arab di Beirut, Lebanon, pada 2002. Inisiatif tersebut mengusulkan pembentukan hubungan normal antara negara-negara Arab dan Israel. Namun Israel harus terlebih dulu menarik diri dari semua tanah yang didudukinya sejak 1967. Pemerintah Israel telah berulang kali menyatakan penolakan atas inisiatif tersebut dan menyerukan adanya perubahan mendasar di dalamnya.
Pada 13 Agustus lalu, Israel berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu tercapai dengan bantuan Amerika Serikat (AS). Itu merupakan kesepakatan damai pertama Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun.
Di bawah kesepakatan normalisasi dengan UEA, Israel disebut setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan rencana aneksasi akan tetap dijalankan.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kembali menyatakan harapannya agar negara-negara Arab dapat mengikuti langkah UEA melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut dia ungkapkan saat melangsungkan konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, Senin.
"Saya sangat berharap bahwa kita akan melihat negara-negara Arab lainnya bergabung dalam hal ini," kata Pompeo, dikutip laman Al Araby.
Dia kemudian menyinggung tentang kesempatan menunggu mitra pada masa mendatang untuk bekerja sama dan mengakui negara Israel. Pada kesempatan itu, Netanyahu kembali memuji peran Presiden AS Donald Trump yang telah membantu menengahi proses normalisasi hubungan Israel dengan UEA. Menurutnya, kesepakatan dengan UEA merupakan anugerah bagi perdamaian serta stabilitas regional.
"Saya pikir ini menandai era baru di mana kita bisa membuat negara lain bergabung. Saya harap kami akan mendapat kabar baik di masa depan, mungkin dalam waktu dekat," ucapnya.
Israel menjadi negara pertama yang dikunjungi Pompeo dalam rangkaian tur diplomatiknya. Menurut Departemen Luar Negeri AS, Pompeo juga akan berkunjung ke Sudan, Bahrain, dan UEA. Pompeo diperkirakan akan turut membahas tentang kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel.
Jamin Israel
Pompeo mengatakan negaranya akan tetap memastikan Israel mempertahankan keunggulan militer di Timur Tengah. Hal itu menyusul hendak dijalinnya kesepakatan pembelian senjata antara AS dan UEA. "AS memiliki persyaratan hukum sehubungan dengan keunggulan militer kualitatif. Kami akan terus menghormati itu," kata Pompeo usai bertemu Netanyahu.
Pompeo mengungkapkan AS telah memberikan dukungan militer kepada UEA selama lebih dari 20 tahun. Dia menggambarkan langkah itu sebagai kebutuhan untuk mencegah dan menghadapi ancaman Iran yang juga musuh bebuyutan Israel. Sementara Sabtu lalu, penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner mengatakan sudah cukup lama UEA berupaya mendapatkan pesawat F-35.
Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto, mengatakan geopolitik di Timur Tengah memang sedang mengalami perubahan. Dia menegaskan, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, meski isu beberapa negara akan menormalkan hubungan dengan Israel setelah UEA mengambil langkah tersebut.
"Indonesia berupaya memberikan dukungan kepada bangsa Palestina meliputi dukungan politik, ekonomi, sosial, diplomasi kemanusiaan dan lain-lain," ujar Andy dalam seminar daring "Pergeseran Politik Timur Tengah Pasca-Ledakan di Lebanon dan Manuver UAE: Bagaimana Sikap Indonesia?"
Menurut Andy, dukungan kemerdekaan Palestina adalah amanah konstitusi dan wujud kesungguhan dukungan terhadap resolusi PBB terkait Palestina. "Indonesia berada pada posisi yang kuat, jelas dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina," ujarnya.
Pemerintah Indonesia terus aktif menggalang dukungan internasional agar terwujudnya kemerdekaan Palestina, baik secara bilateral maupun multirateral. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia selalu menyuarakan aspirasi kemerdekaan Palestina berdasarkan resolusi PBB.
Menurt Andy, sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa Palestina, menyikapi proposal damai yang dibuat Donald Trump atau Deal of Century dan masalah aneksasi wilayah oleh Israel. "Indonesia sangat serius memandang kedua masalah ini. Bagi kita masalah ini harus ditempatkan dalam kerangka amanah konstitusi dengan mempertimbangkan poin-poin resolusi PBB," ujarnya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.