Nasional
JK: Tunggu Keputusan BPOM Soal Obat Covid-19
Pengembangan vaksin Covid-19 membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
JAKARTA -- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta semua pihak tetap menunggu keputusan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) terkait hasil riset obat virus Covid-19. Sebab, riset yang dikembangkan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bersama TNI Angkatan Darat (AD) dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah melalui uji klinis fase ketiga dan tinggal diregistrasikan ke BPOM.
"Ya, tentu akan diperiksa detail oleh instansi terkait. Kalau di Indonesia BPOM yang menentukan, karena itu obat," ujar JK dalam siaran pers saat ia menghadiri acara Donor Darah Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, Jakarta, Ahad (23/8).
Sementara, kata JK, pengembangan vaksin Covid-19 membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Indonesia harus bekerja sama dengan pihak lain terkait biaya karena memproduksi sebuah vaksin tidak murah. "Untuk vaksin sendiri memang kita harus berkerja sama secara global karena biaya riset dan produksinya tidak murah," ungkap wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu.
BPOM pada Rabu (19/8) menyatakan, proses uji klinis obat Covid-19 yang dikembangkan Unair belum valid. Ada banyak hal yang masih harus diperbaiki agar obat tersebut dinyatakan valid dan mendapat izin edar BPOM. Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan, pihaknya melakukan inspeksi terhadap proses uji klinis pada 28 Juli 2020. Uji klinis dimulai pada 3 Juli lalu.
Dari hasil inspeksi itu, muncul temuan kritis berupa tidak terpenuhinya unsur randomisasi atau pengacakan subjek uji klinis. Padahal, subjek dari suatu riset harus memenuhi unsur pengacakan agar merepresentasikan populasi.
Rektor Unair Mohammad Nasih mengatakan, tim peneliti Unair bakal mengevaluasi dan segera menyempurnakan uji klinis obat Covid-19 yang diklaim menjadi yang pertama di dunia tersebut. Nasih menegaskan, para ilmuwan yang ada dalam tim sangat terbuka untuk menerima masukan demi penyempurnaan obat. Apalagi, kata dia, obat tersebut penting bagi masyarakat di tengah wabah Covid-19.
"Tim peneliti juga menunggu dan akan mempelajari semua masukan tertulis dari BPOM. Harapan utamanya agar hasil dari kombinasi obat tersebut segera bisa membantu para pasien yang saat ini sangat membutuhkan penanganan," ujar Nasih, Kamis (20/8).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, meminta polemik soal obat Covid-19 itu dihentikan. Menurut dia, upaya yang dilakukan TNI AD, BIN, Unair Surabaya, dan Kimia Farma harus didukung.
Said juga menyampaikan apresiasi keinginan berbagai pihak untuk menemukan obat dan vaksin di dalam negeri. "Ini wujud ikhtiar nyata yang seharusnya patut kita banggakan bersama,” kata Said, Sabtu (22/8).
Said mengaku terdapat pro dan kontra beberapa soal obat dan vaksin Covid-19 ini. Namun, alangkah bijaknya jika perbedaan ini diselesaikan melalui mimbar akademik-klinis. Terjadinya sengketa opini para ahli di media massa justru akan menimbulkan ketidakpercayaan publik atas pihak yang sedang berupaya menemukan obat dan vaksin. "Tentunya, hal itu sangat kontraproduktif," ujarnya.
“Jadi, jika para ahli menemukan beberapa kelemahan proses dan prosedur akademik-klinis, alangkah baiknya dibicarakan dan diselesaikan melalui mimbar atau forum yang pas,” katanya menegaskan.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.