NEW YORK -- Amerika Serikat (AS), Kamis (20/8), resmi menjalankan snap back agar Dewan Keamanan PBB kembali memberlakukan semua sanksi atas Iran. Langkah ini diambil AS setelah pekan lalu DK PBB menolak permintaan AS agar embargo senjata konvensional terhadap Iran diperpanjang. 

Pada Kamis waktu New York, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo resmi datang ke markas besar DK PBB. Ia menyerahkan surat resmi kepada Duta Besar RI untuk PBB Dian Triansyah Djani, karena Indonesia bulan ini menjabat sebagai presiden DK PBB. Surat itu menyebutkan bahwa ada bukti signifikan yang menunjukkan Iran melanggar JCPOA dan AS meminta snap back atas sanksi PBB. 

Menurut para sumber Associated  Press yang menolak disebut jati diri mereka, setelah pertemuan selama 30 menit, presiden DK PBB mulai melakukan konsultasi satu per satu dengan 14 anggota DK PBB lainnya. Mereka membahas sisi keabsahan tindakan AS.

Namun, Pompeo menyatakan AS memiliki hak legal untuk melakukan "snap back atas sanksi DK PBB meski AS sudah menarik diri dari kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).  

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. - (AP/Mandel Ngan/POOL AFP)

SHARE    

"AS tidak akan pernah mengizinkan negara terbesar pendukung terorisme bisa bebas membeli dan menjual pesawat, tank, rudal, dan senjata konvensional lainnya.... (atau) memiliki senjata nuklir," kata Pompeo.

Pompeo mengritik tajam Jerman, Prancis, dan Inggris yang disebutnya tidak mendukung AS. Ia menuding mereka sebetulnya diam-diam setuju dengan AS namun tidak berani menunjukkannya di depan umum. 

"Malahan mereka memilih memihak para ayatullah," tuding Pompeo kepada para sekutu AS tersebut. "Tindakan mereka membahayakan rakyat di Irak, Yaman, Lebanon, Suriah, dan tentu saja rakyat mereka sendiri.

Negara-negara besar yang kerap berseberangan pandang, kali ini memang sepakat menyatakan langkah AS ilegal. Mereka adalah Rusia dan Cina bersama sekutu di Eropa yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman. Alasan mereka, AS tidak mungkin menggunakan resolusi PBB setelah AS sendiri menarik diri dari kesepakatan JCPOA.    

Sementara itu pada Kamis Menlu Iran Javad Zarif menelepon Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Iran mengatakan, DK PBB harus menolak permintaan AS. 

"Ada konsekuensi berbahaya terhadap hukum internasional, tidak lain hanya akan membawa kehancuran mekanisme internasional dan akan mendiskreditkan DK PBB," kata Zarif. 

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. - (AP)

SHARE    

Langkah snap back

DK PBB menjatuhkan sanksi embargo senjata terhadap Iran pada 2007. Pada 2015, kesepakatan JCPOA diteken Iran dan Rusia, Cina, Jerman, Inggris, Prancis, dan AS.  Kesepakatan itu diabadikan dalam bentuk resolusi DK PBB. Namun, AS di bawah pimpinan Presiden Donald Trump keluar dari JCPOA pada 2018.

JCPOA mencegah Iran untuk mematuhi janji agar tidak mengembangkan senjata nuklir jika ingin sanksi dicabut. Berdasarkan kesepakatan JCPOA tersebut, sanksi tersebut akan berakhir masanya pada 18 Oktober 2020.

Pada 14 Agustus lalu, AS meminta agar sanksi terhadap Iran diberlakukan kembali. Namun, langkah AS ini gagal. Kegagalan itu membuat AS memutuskan untuk melakukan snap back. 

Belum diketahui proses yang akan terjadi di DK PBB, sebagai satu-satunya badan di PBB yang resolusinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, langkah AS tersebut bisa memicu kondisi yang mengarah pada krisis kredibilitas DK PBB. 

Dalam langkah snap back, langkah AS pada Kamis mengaktifkan mekanisme 30 hari untuk meninjau ulang JCPOA. Tanpa resolusi baru, maka embargo akan diberlakukan kembali dan batas 18 Oktober tidak berlaku. Untuk mencabut embargo seperti janji JCPOA, DK PBB harus mengeluarkan resolusi baru berisi pencabutan embargo. Namun, AS berjanji akan menggunakan hak vetonya untuk menghalangi resolusi apapun yang mencabut sanksi atas Iran.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat