JAKARTA — Meski belum secara resmi diumumkan, sejumlah pihak sudah mulai melakukan ancang-ancang terkait potensi pembukaan kembali pelaksanaan ibadah umrah. Pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) memperkirakan akan ada kenaikan biaya yang signifikan jika nantinya umrah kembali diperbolehkan oleh Kerajaan Saudi. Kenaikan ini kemungkinan dipicu oleh pajak lokal, biaya transportasi, dan biaya kesehatan.

Salah satu komponen utama biaya adalah kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 15 persen yang diberlakukan Kerajaan Saudi. "Kaitannya dengan PPN pasti akan ada kenaikan biaya umrah, setidaknya imbasnya ada pada biaya hotel, katering, dan bus," kata pemilik travel Taqwa Tours, Rafiq Zauhari, saat dihubungi Republika, Kamis (6/8).

Dari komponen-komponen tersebut saja, kata dia, setidaknya ada kenaikan sekitar 100 riyal Saudi atau sekitar Rp 390 ribu per orang. Semakin tinggi paket umrah yang dipilih, jamaah maka berdasarkan persentase tersebut kenaikannya biayanya semakin banyak.

"Padahal tantangan yang dihadapi selain PPN, juga (kemungkinan) nanti akan ada biaya tambahan untuk protokol kesehatan," ujar dia.

Ia mencontohkan, ada informasi soal protokol kesehatan bahwa satu kamar hotel nantinya hanya bisa diisi maksimal dua orang. Demikian juga dengan protokol di pesawat dan bus yang hanya boleh diisi sekitar 60 persen dari kapasitas penumpang yang ada. 

Sejumlah calon jamaah umrah yang batal berangkat ke Jeddah lewat Malaysia tiba di Terminal Kedatangan Penumpang Pelabuhan Internasional PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Jumat (28/2). - (Aswaddy Hamid/ANTARA FOTO )

SHARE    

Kondisi tersebut, menurut  Rafiq, akan menambah biaya akomodasi dan transportasi. "Terus kemungkinan nanti juga akan ada protokol kesehatan tentang katering," ujarnya. Jika jamaah diharuskan menjalani tes Covid-19, baik dengan rapid test maupun swab, akan ada  juga biaya tambahan.

Dari pihak maskapai, Garuda Indonesia juga membuka kemungkinan menaikan harga tiket pesawat untuk perjalanan umrah. "Mudah-mudahan bisa naik ya," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (6/8).

Meski demikian, Garuda masih akan meminta masukan kepada PPIU melalui asosiasi terkait rencana kenaikannya. Hal ini karena hampir semua PPIU, menggunakan maskapai Garuda. "Kita koordinasi sama travel dengan pemikiran win-win," katanya.

Menurut dia, saat ini Garuda juga sedang melakukan kerja sama dengan para travel umrah untuk persiapan menerbangkan jamaah umrah. Pihak garuda optimistis, pascapenyelenggaraan haji sukses digelar Saudi mempertimbangkan akan segera membuka layanan umrah dalam waktu dekat. "Lagi kerja sama dengan travel untuk persiapannya. Iya dan tentunya melakukan persiapan-persiapan teknis," katanya.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi mengatakan, kenaikan biaya penerbangan berpengaruh pada biaya yang sudah dibayarkan calon jamaah yang telah mendaftar.

Syam mengatakan, jika tiket pesawat tidak ada kenaikan, kemungkinan besar jamaah yang batal diberangkatkan Februari lalu tidak perlu membayar lagi biaya tambahan kepada PPIU. “Kalau tiket pesawat nggak naik berarti nggak naik," katanya.

Pajak lokal

Terpisah, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mengatakan,  kenaikan PPN dari Saudi adalah salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan biaya perjalanan umrah ke depan. Ia mengatakan, saat ini ada dua macam “pajak” dari Kerajaan Arab Saudi terkait umrah.

Pertama, PPN sebesar 5 persen yang mulai 1 juli yang lalu telah naik 10 persen menjadi 15 persen. Kemudian yang kedua, municipality tax (pajak kota) sebesar 5 persen sehingga total kenaikan PPN sebesar 20 persen.

"Belum lagi kenaikan nondirect akibat penerapan protokol penanganan Covid, seperti pengurangan kapasitas seat pesawat, seat bus, dan kapasitas kamar akibat penerapan social distancing, kenaikan biaya konsumsi yang juga tentunya akan berimbas kepada kenaikan biaya paket," katanya.

Sebab itu, menurut dia, PPIU perlu melakukan kajian menndalam agar tidak salah menetapkan harga paket umrah. Menurut dia, jika paket umrah yang ditawarkan terlalu mahal akan menimbulkan ketidak nyamanan terhadap konsumen atau jamaah. 

Sedangkan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Asrul Azis Taba masih berharap anggotanya tidak menaikan paket umrah. "Imbauan saya kepada PPIU khususnya anggota Kesthuri agar tidak buru-buru menetapkan kebijaksanaan soal konsekuensi ini kepada jamaah sampai adanya kejelasan dari Saudi Arabia," kata Asrul, saat dihubungi, Kamis (6/8).

Memang, selama ini, kata dia, kenaikan PPN menjadi perbincangan di kalangan PPIU. "Kalau umrah sudah mulai dibuka maka bagi paket-paket yang  baru tentu kita harus memperhitungkan unsur pajak tersebut," ujarnya.

Asrul menuturkan, bagi paket perjalanan yang dijadwal ulang dan sudah membayarkan akomodasi dan lainnya di Saudi, masih harus dibicarakan dengan para mitra Saudi. Pembicaraan pemilik travel PPIU dengan mitranya ini penting dilakukan untuk membuat kesepakatan jamaah diminta uang tambahan atau tidak atas kenaikan 15 persen. "Bagaimana hasilnya kita belum tahu," katanya.

Calon jamaah terlantar di Bandara Soekarno-Hatta selepas pembatalan umrah, Rabu (27/7). - (AP)

SHARE    

Asrul berpendapat, seharusnya terhadap yang sudah dibayarkan tidak terkena pajak. Ia berharap kenaikan harga atas konsekuensi pajak Kerajaan Saudi untuk nilai yang belum dibayarkan. 

Dia mengatakan, telah menyampaikan kepada para mitra di Saudi agar terhadap jamaah yang dijadwal ulang serta sudah membayar hotel dan komponen lainnya tidak minta lagi tambahan harga. "Saya menekankan seyogianya tidak dikenakan kenaikan," kata dia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) KH Hafidz Taftazani juga menilai, kenaikan PPN di Arab Saudi tentu akan juga berimplikasi pada kenaikan biaya perjalanan haji dan umrah. Namun, menurut Kiai Hafidz, calon jamaah umrah di Indonesia tidak akan terlalu mempermasalahkan kenaikan biaya umrah, termasuk yang sudah disetor.

“Sepertinya masyarakat Indonesia tidak membicarakan masalah kenaikaan seperti itu, apalagi kemarin yang sudah mau berangkat gagal berangkat. Kalau pun ada penambahan biaya, saya kira mereka tidak ada masalah. Tapi, semuanya masih samar-samar tentang semua itu,” kata Kiai Hafidz. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat