JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 sebesar 74,92 poin. Capaian tersebut naik tipis dari tahun sebelumnya, kendati masih di bawah target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019, yakni sebesar 75 poin.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan, meski masih di bawah target, capaian tersebut mengalami kenaikan 2,53 poin dari tahun 2018 yang sebesar 72,39 poin. Dengan tercapainya IDI tahun 2019, dia mengatakan, demokrasi Indonesia secara umum masih dalam kategori sedang.

“Angka 60-80 kategori sedang, di atas 80 sudah kategori baik. Jadi kita semua harus berupaya untuk meningkatkan agar demokrasi Indonesia makin lama semakin baik,” kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Senin (3/8).

Dia menjelaskan, dilihat dari segi aspek, indeks aspek kebebasan sipil sebesar 77,2 poin atau turun dari posisi tahun 2018. Selanjutnya, aspek hak-hak politik sebesar 70,71 poin, naik 4,92 poin dari tahun sebelumnya. Sementara indeks aspek lembaga demokrasi sebesar 78,73 poin, meningkat 3,48 poin.

Pada aspek kebebasan sipil, terdapat dua variabel yang mengalami penurunan, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat masing-masing turun 4,32 poin dan 1,88 poin. Sementara, variabel berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi meningkat.

Peserta mengunakan sarung tangan ketika mengikuti simulasi pemungutan suara dalam pemilihan serentak 2020 dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/7). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Lebih lanjut, dalam aspek hak-hak politik, variabel hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan mengalami kenaikan.

Terakhir, aspek lembaga demokrasi memiliki dua variabel yang negatif. Yakni variabel pemilu bebas dan adil turun 9,73 poin dan peran partai politik minus 1,48 poin. Sisanya, variabel peran DPRD, birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen meningkat.

Dari segi kewilayahan, Suhariyanto memaparkan, capaian IDI tertinggi terdapat di DKI Jakarta yakni mencapai 88,29 poin. Adapun yang terendah di Papua Barat yang hanya 57,62 poin.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Purnomo Sidi, menambahkan, capaian IDI yang positif diharapkan dapat memperkuat stabilitas politik dalam negeri. “Diharapkan juga bisa berdampak positif termasuk pada sektor ekonomi yang saat ini mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid-19,” ujar dia.

Peserta mengunakan sarung tangan ketika mengikuti simulasi pemungutan suara dalam pemilihan serentak 2020 dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/7). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Menurut dia, jika dilihat dari keberjalanan IDI sejak tahun 2009 lalu, demokrasi Indonesia semakin matang dari waktu ke waktu. Dari sudut pandang politik, Purnomo menilai, proses demokratisasi Indonesia terus berjalan dalam tren yang positif.

“Dari demokrasi yang prosedural menjadi substansial. Untuk menuju itu perlu proses panjang dan didukung semua akses kelengkapan struktur demokrasi yang berkualitas,” kata dia.

Namun, kata dia, di balik capaian tersebut, masih terdapat indikator-indikator yang belum tercapai dengan baik. Hal itu, kata Purnomo, akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar antarkementerian dan lembaga dapat lebih bersinergi dalam membuat suatu kebijakan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat