JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperlebar defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pelebaran defisit tersebut mengakomodasi besarnya kebutuhan belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. 

Tingkat defisit jauh lebih besar dari kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebelumnya, yakni 3,21-4,17 persen. Juga lebih tinggi dari catatan yang disampaikan DPR kepada pemerintah, yaitu sebesar 4,7 persen. Dengan defisit yang diperlebar, pemerintah menyatakan bakal memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun. 

Pelebaran defisit diputuskan dalam rapat terbatas mengenai rancangan postur APBN 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7). Jokowi dalam rapat tersebut meminta agar program prioritas untuk 2021 kembali dijalankan. Kemudian, pelebaran defisit difokuskan pada pembiayaan percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi pada berbagai sektor. "Seperti sektor kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan transformasi digital," kata Jokowi. 

Jokowi menekankan, APBN memiliki kontribusi sekitar 14,5 persen terhadap PDB. Oleh karena itu, Presiden menegaskan, belanja pemerintah menjadi instrumen utama sebagai daya ungkit ekonomi dalam situasi krisis seperti saat ini. “Tapi, juga agar sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita, yang terarah yang tepat sasaran,” kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun yang didapat dari pelebaran defisit diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 yang berkelanjutan. Selain itu, untuk mendukung produksi vaksin Covid-19 pada 2021.

Sri menjelaskan, secara keseluruhan ada empat sektor yang akan mendapat prioritas dalam RAPBN 2021. Pertama, adalah sektor pangan. Sri mengatakan, Presiden tidak ingin ketahanan pangan nasional goyah akibat Covid-19. Nantinya, belanja akan diprioritaskan untuk pembukaan lahan pertanian baru oleh Kementerian Pertanian hingga pengembangan budi daya perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Selain ciptakan ketahanan pangan, tapi juga kesempatan kerja karena tujuan 2021 bukan hanya growth, melainkan juga pengurangan kemiskinan," ujar Sri.

Prioritas kedua adalah belanja yang mendukung pengembangan kawasan industri. Pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menciptakan arus modal masuk, termasuk juga menarik investasi manufaktur dan membuka lapangan pekerjaan. Prioritas ketiga, yaitu pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Menkeu menyebutkan, ICT sangat dibutuhkan untuk mengoneksikan layanan pendidikan, kesehatan, hingga perbankan ke desa-desa dan wilayah terpencil di Indonesia.

Sejumlah warga berbelanja di Pasar Rusun Petamburan, Jakarta, Selasa (28/7). Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi dua daerah pertama penerima dana program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah karena terdampak sangat besar oleh pandemi Covid-19 pada kesejahteraan dan ekonomi masyarakatnya. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

SHARE    

"Termasuk puskesmas, desa, sekolah, madrasah terkoneksi sehingga mau ada di manapun di Indonesia tetap connected secara merata dan kuat," katanya.

Adapun prioritas keempat adalah anggaran pendidikan dan kesehatan. Pelonggaran defisit, kata Sri, sekaligus mendukung alokasi anggaran mandatory untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 5 persen. Di luar alokasi anggaran mandatory tersebut, pelebaran defisit akan memberi tambahan dana cadangan untuk pendidikan sampai Rp 30 triliun dan dana cadangan untuk kesehatan Rp 9 triliun. "Itu karena ada tambahan defisit. Jadi, itu yang Presiden minta untuk difokuskan," ujar dia. 

Sri mengungkapkan, pelebaran defisit dan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan tambahan akan meningkatkan rasio utang Indonesia mendekati 40 persen. Kendati demikian, ia memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam mencari sumber pembiayaan. Sesuai UU Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB tak boleh lebih dari 60 persen. 

Ia mengatakan, pemerintah akan menjaga stabilitas porsi Surat Berharga Negara (SBN). Sumber pembiayaan kedua setelah SBN adalah pembiayaan yang bersumber dari kerja sama bilateral atau multilateral. Tujuannya, kata Menkeu, mendapatkan sumber dana yang relatif murah. "Dan, diharapkan produktivitas dari sumber dana maksimal," katanya. 

Ekonom senior Chatib Basri menilai, ekspansi defisit fiskal masih diperlukan. Pelebaran defisit perlu, salah satunya dibutuhkan untuk belanja perlindungan sosial dalam menangani dampak pandemi Covid-19, yakni dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut dia, BLT perlu diperluas tidak hanya kepada kelompok miskin, tetapi juga kepada masyarakat rentan miskin. Apalagi, Bank Dunia memperkirakan ada 115 juta orang Indonesia yang rentan miskin.

Mantan menteri keuangan tersebut meyakini BLT akan mendorong daya beli atau konsumsi sehingga pada akhirnya mendorong masuknya investasi. Dana BLT bisa direalokasikan dari kementerian/lembaga, salah satunya dengan menunda proyek-proyek infrastruktur, tetapi lebih memprioritaskan perawatan selama sekitar enam bulan.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan diskresi dengan memotong belanja karena penerimaan negara menurun, tetapi belanja untuk sosial-ekonomi terus naik dan belanja bersifat wajib, misalnya pendidikan. 

“Penerimaan turun, spending naik, tapi defisit malah dikecilkan, apa yang terjadi? Ada spending discretionary di tangan pemerintah yang harus dipotong,” ujarnya.

Ia mengatakan, sejumlah negara menetapkan defisit fiskal yang besar, di antaranya Amerika Serikat sebesar 10 persen terhadap PDB dan Singapura sebesar 12 persen dari PBD. “Soal utang itu, selama tingkat bunga sekarang murah, growth lebih tinggi dari utang, maka rasio utang terhadap PDB akan turun dengan sendirinya,” kata dia. 

10 Juta Orang Menganggur

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan Bappenas, ada lebih dari 10 juta orang yang menganggur per Juli ini.

Jumlah tersebut naik tajam sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret lalu. Kenaikan jumlah pengangguran tak terelakkan karena banyak perusahaan yang bisnisnya terdampak dengan adanya pandemi. Apalagi, aktivitas perkantoran dan kegiatan ekonomi di sejumlah sektor sempat terhenti akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebutkan, angka pengangguran bertambah 3,7 juta orang akibat pandemi Covid-19. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran kini sudah melonjak menjadi 10,58 juta orang.

 "Ada kenaikan (jumlah pengangguran). Ini yang akan kita pulihkan. Bagaimana pada tahun 2021 secara bertahap hal seperti ini kita bisa atasi," kata Suharso seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo mengenai postur RAPBN 2021, Selasa (28/7).

Untuk menciptakan kembali lapangan pekerjaan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah stimulus bagi pengusaha. Selain itu, menurut Suharso, pemerintah menggenjot belanja untuk menaikkan daya beli masyarakat. Upaya untuk menaikkan belanja pemerintah inilah yang akhirnya berimplikasi pada kenaikan defisit APBN.

Menjawab tantangan ini, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk memperlebar defisit dalam RAPBN tahun 2021 nanti menjadi 5,2 persen. Suharso menjelaskan, kenaikan defisit membuat ruang fiskal menjadi semakin lega bagi pemerintah untuk melakukan belanja.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan menambah program jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan dampak Covid-19. Program baru ditargetkan sudah bisa diimplementasikan sebelum pertengahan Agustus.

Febrio menjelaskan, program baru ini akan didanai dengan anggaran sebesar Rp 25 triliun. Dana ini sudah masuk dalam program penanganan Covid-19 untuk kelompok jaring pengaman sosial yang dianggarkan hingga Rp 203,91 triliun. "Harapannya, bisa launch sebelum nota keuangan bulan Agustus," ucapnya dalam diskusi online, Selasa (28/7).

Sampai Rabu (22/7), belanja perlindungan sosial untuk penanganan Covid-19 baru terealisasi 38,31 persen. Meski realisasi masih di bawah 50 persen, Febrio menilai, program ini menjadi yang paling jalan dan efektif dibandingkan kelompok lain.

Untuk mempercepat realisasi anggaran, Kemenkeu akan mengubah desain beberapa stimulus dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak berjalan dengan baik. Di antaranya, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan beberapa program bantuan sosial.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menganggarkan pembiayaan untuk dunia usaha. Sebab, selama ini kontribusi kalangan pengusaha terhadap penerimaan pajak mencapai 87 persen. 

Dunia usaha, lanjutnya, mengusulkan stimulus berupa modal kerja agar bisa kembali beroperasi. Anggaran stimulus yang diusulkan sebesar Rp 303,76 triliun untuk enam bulan ke depan. Angka tersebut merupakan masukan dari berbagai asosiasi pengusaha di bawah naungan Kadin Indonesia.

Menurut dia, modal kerja tersebut sangat diperlukan bagi mereka supaya bisa melanjutkan usahanya. Ia pun mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan jaminan kredit kepada perbankan, sehingga bank bersedia menyalurkan pinjaman baru kepada dunia usaha.

"Dari pihak bank masih ragu, kalau pihak bank bisa mendapatkan jaminan dari pemerintah, mereka bisa salurkan ke dunia usaha,” kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat