Internasional
Duterte: Penjara Jika tak Pakai Masker
OKI mencemaskan para tahanan Palestina di penjara Israel dan terpapar virus korona.
MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memenjarakan warganya yang tak mengenakan masker dan menerapkan penjarakan fisik. Hal itu dia sampaikan saat angka infeksi dan kematian akibat Covid-19 di sana terus meningkat.
"Kami tidak memiliki keraguan dalam menangkap orang," kata Duterte dalam pidatonya pada Selasa (21/7). Menurut dia, warga yang tak mengenakan masker dapat dikategorikan melakukan kejahatan serius. Hal itu karena mereka dapat atau berpotensi menyebarkan virus korona.
"Jika Anda dibawa ke kantor polisi dan ditahan di sana, itu akan memberi Anda pelajaran untuk selamanya," ujar Duterte tentang siapa pun yang tertangkap basah tak mengenakan masker.
Saat ini Pemerintah Filipina sedang berusaha meningkatkan kapasitas pengujian Covid-19 terhadap warganya. Ia bermaksud menguji 32 ribu hingga 40 ribu orang per hari.
Menurut Menteri Kesehatan Filipina Francisco Duque, sekarang negaranya hanya baru bisa menguji 20-23 ribu orang per hari. Sejauh ini Filipina telah menguji hampir 1,1 juta warganya.
Target yang ingin dicapai adalah 10 juta orang atau hampir sepersepuluh dari populasi negara tersebut. Hal itu diharapkan dapat terlaksana pada kuartal kedua tahun depan.
"Kami tidak dapat menguji setiap warga negara karena tidak ada negara yang melakukannya, bahkan yang terkaya, Amerika Serikat (AS)," kata Duque.
Filipina telah melonggarkan peraturan karantina wilayah atau lockdown pada Juni lalu. Sejak saat itu, jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat. Saat berita ini ditulis, data Johns Hopkins University menyebutkan Filipina memiliki lebih dari 70 ribu kasus Covid-19 dan lebih dari 1.800 orang meninggal. Angka itu dua kali lipat lebih besar dibandingkan sesaat sebelum lockdown dilonggarkan.
Romania dilaporkan mensahkan undang-undang yang melarang orang yang terinfeksi virus korona untuk keluar rumah sakit atau tidak melakukan perawatan medis. Undang-undang ini mulai berlaku pada Selasa.
Romania melaporkan pada bulan ini jumlah kasus infeksi virus korona meningkat tajam. Hingga akhir Juni pemerintah Romania menggunakan serangkaian dekrit kabinet untuk mewajibkan pasien Covid-19 di rawat di rumah sakit dan orang yang terinfeksi melakukan karantina mandiri. Tapi pada 2 Juli lalu Mahkamah Agung negara itu mengeluarkan keputusan, dekrit tidaklah cukup sehingga diperlukan Undang-Undang.
Sementara itu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutarakan keprihatinan atas kondisi warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Apalagi sebagian dari mereka dilaporkan terinfeksi Covid-19.
"Keprihatinan mendalam atas kondisi tahanan Palestina di penjara pendudukan Israel menyusul laporan bahwa beberapa dari mereka terinfeksi virus korona, menanggung beban melanjutkan tindakan sewenang-wenang Israel, dan kehilangan hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk perawatan medis," kata Sekretariat Jenderal OKI dalam sebuah pernyataan pada Senin (20/7), dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.
OKI menegaskan bahwa Israel bertanggung jawab atas kehidupan ribuan tahanan Palestina. Ia meminta semua pihak internasional, terutama PBB dan Palang Merah Internasional menekan Israel untuk membebaskan semua tahanan warga Palestina yang sakit, termasuk orang tua serta anak-anak.
Kesepakatan besar UE
Uni Eropa (UE) mencapai kesepakatan besar berupa paket stimulus ekonomi senilai 750 miliar euro. Tindakan solidaritas untuk 27 anggota ini terhitung luar biasa sepanjang sejarah hampir tujuh dekade UE berdiri. Kesepakatan dicapai setelah melalui perundingan selama 90 jam dan diteken pukul 05.15 waktu Brussels, Selasa.
Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengatakan rencana stimulus UE dapat mengubah Italia. Conte mengatakan 28 persen atau 209 miliar euro dari 750 miliar euro stimulus yang sudah disepakati dalam pertemuan UE akan diberikan ke Italia. Sekitar 81 miliar euro berupa hibah dan 127 miliar euro berupa pinjaman.
"Sekarang kami harus berlari dan menggunakan dana ini untuk investasi dan reformasi struktural, kami memiliki kesempatan nyata untuk membuat Italia lebih hijau, lebih digital, lebih inovatif, lebih berkelanjutan, inklusif, kami memiliki kesempatan untuk berinvestasi di sekolah, universitas, penelitian dan infrastruktur," katanya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.