JAKARTA -- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan mempercepat realisasi stimulus fiskal agar program pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat. Percepatan stimulus juga dibarengi dengan serapan anggaran dalam bidang kesehatan. 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua komite mengatakan, pagu belanja negara masih tersisa lebih dari Rp 1.000 triliun. Komite akan terus melakukan pemantauan agar serapan belanja negara, termasuk anggaran penangangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), berjalan maksimal hingga akhir tahun.

"Kita ingin belanja negara yang masih di atas Rp 1.000 triliun bisa direalisasikan dalam enam bulan, baik melalui kementerian/lembaga maupun pemda," kata Airlangga seusai rapat perdana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN di kantornya, Jakarta, Selasa (21/7). 

Rapat tersebut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan ketua pelaksana komite, Kepala BNPB Doni Monardo sebagai ketua Satgas Penanganan Covid-19, dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. 

Serapan anggaran sempat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo karena realisasinya masih rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 17 Juli 2020, serapan anggaran PEN untuk stimulus UMKM, misalnya, baru terealisasi sebesar Rp 30,14 triliun. Jumlah itu baru mencapai 24,42 persen dari total alokasi Rp 123,46 triliun. Bahkan, ada anggaran program PEN yang belum terealisasi, yaitu pembiayaan korporasi. 

Airlangga mengatakan, pemerintah memberikan prioritas pada sektor-sektor yang memberi dampak besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan ataupun terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menegaskan belanja kesehatan tetap menjadi prioritas. 

Ia menambahkan, program restrukturisasi kredit UMKM dan korporasi juga diperkuat dengan pemberian kredit modal kerja dari perbankan nasional. “Dengan juga sudah diterbitkannya peraturan pemerintah terkait Lembaga Penjamin Simpanan, realisasi program PEN, baik untuk UMKM maupun korporasi, diharapkan bisa lebih baik lagi," kata Airlangga. 

Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan soal kewenangan Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Ia mengatakan, kedua satgas yang berada di bawah komando Erick Thohir tersebut diberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat bagi kementerian/lembaga, pemda, dan instansi lain terkait kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.  

“Adanya tim terpadu ini, perencanaan dan eksekusi program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan," ujar Airlangga. 

Terkait program PEN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan, per Selasa (21/7), sudah ada sebanyak 1.095.950 pelaku koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang telah menerima program stimulus. Jumlah tersebut diharapkan terus bertambah. 

Sekretaris Kemenkop UKM Rully Indrawan menuturkan, dari angka tersebut, sebanyak 917.860 di antaranya merupakan penerima subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR). Lalu, sebanyak 178.056 adalah UKM debitur bank Himbara. Sisanya, yakni sebanyak 34 koperasi merupakan penerima pembiayaan modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. 

"Memang penyerapan PEN masih lambat. Namun, terus kita sosialisasikan ke masyarakat dan pelaku koperasi," ujar Rully dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/7).

Total dana PEN yang telah disalurkan sebanyak Rp 11,84 triliun. Dengan begitu, sebesar 9,59 persen sudah direalisasi dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 123,46 triliun. Ia menyebutkan, dari total dana yang sudah diserap, sebesar 1,58 persen atau Rp 78,40 miliar di antaranya untuk membayar subsidi bunga KUR. 

Selanjutnya, sebanyak 38,14 persen anggaran pemulihan ekonomi KUMKM atau Rp 381,4 miliar untuk pembiayaan modal kerja ke koperasi disalurkan melalui LPDB  KUMKM. "Penyaluran pembiayaan lewat LPDB terus naik. Maka, harapannya, target Juli yaitu penyaluran 50 persen melalui LPDB bisa terealisasi," ujar Rully. 

Penyaluran modal kerja ke koperasi lewat LPDB menggunakan dua pola, yakni konvensional dan syariah, masing-masing sebanyak Rp 271,8 miliar ke 13 mitra koperasi dan Rp 109,6 miliar kepada 21 koperasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun ke bank Himbara. Perinciannya, penempatan di Bank Mandiri dan BRI masing-masing sebesar Rp 10 triliun, lalu BNI serta BTN sebanyak Rp 5 triliun. 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan ada tiga program stimulus atau manfaat yang diberikan perseroan kepada UMKM. 

Pertama, memberikan subsidi bunga hingga Desember 2020. Kedua, memudahkan akses pembiayaan dengan penjaminan kredit. Lalu, menerima penempatan dana dari pemerintah sebesar Rp 10 triliun untuk restrukturisasi kredit. 

"Dalam konteks itu, kami berkomitmen menyalurkan Rp 21 triliun ke UMKM. Per 17 Juli 2020, sekitar Rp 12 triliun sudah kami salurkan ke 14.582 debitur," ujar Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Donsuwan Simatupang, kemarin. 

Dari realisasi tersebut, sekira 99 persen atau 14.565 debitur merupakan pelaku UMKM. Sementara, sisanya atau 17 debitur merupakan segmen korporasi dan komersial. Bank Mandiri, kata dia, juga berkolaborasi dengan teknologi finansial (tekfin) yang sudah mendapat lisensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Harapan dunia usaha 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, dunia usaha menaruh harapan besar kepada komite tersebut. 

Dengan adanya komite ini, Rosan berharap, stimulus ekonomi yang sudah diperbesar, baik di sektor kesehatan maupun dunia usaha dapat disalurkan dengan cepat. Dengan begitu, pemulihan ekonomi dapat dirasakan sesuai dengan capaian target-target yang ditetapkan. "Tentunya, kita berharap pemulihan ekonomi pada kuartal III tahun ini bisa tercapai," kata Rosan di Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Rosan, pencairan stimulus fiskal bagi dunia usaha, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting untuk menopang perekonomian masyarakat. Demikian juga, bagi korporasi. Stimulus akan membantu agar bisnis suatu perusahaan tidak terhenti dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Rosan menilai, langkah pemerintah untuk membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, komite tersebut tidak hanya memperhatikan upaya dalam menekan laju penyebaran Covid-19, tetapi juga aspek perekonomian yang sangat penting bagi iklim usaha dan masyarakat.

Rosan menyebut, lingkungan dunia usaha sudah melakukan adaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan. "Meski dalam masa pandemi, kegiatan perekonomian harus tetap bergerak dan semuanya tetap produktif. Sisi kesehatan dan ekonomi tetap bisa berjalan bersamaan," ujarnya.

Sementara itu, industri tekstil mendesak pemerintah agar memberikan insentif berupa keringanan tarif listrik. Listrik sejauh ini cukup dikeluhkan oleh pabrikan karena masih diterapkan biaya bulanan dengan rata-rata minimal pemakaian.

"Kita butuh insentif yang lebih instan. Contohnya, ada subsidi tarif listrik. Kalau bisa, ada diskon pada jam malam semisal mulai pukul 22.00 hingga 06.00," kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, kepada Republika, Selasa (21/7).

Jemmy mengatakan, saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak pabrikan tidak beroperasi, terutama pada April-Mei. Namun, pabrikan tetap diharuskan membayar listrik sesuai rata-rata pemakaian minimal.

Menurut dia, hal itu sangat memakan modal kerja industri yang selama ini sudah habis terpakai membayar bunga bank dan upah pekerja. Di satu sisi, perusahaan harus berupaya untuk mempertahankan karyawan agar tak terkena pemutusan hubungan kerja.

"Kontribusi listrik ke biaya produksi memang tidak bisa disamaratakan antarsubsektor. Kalau di pemintalan, penenunan, dan polimerisasi itu besar. Tapi kalau di garmen listrik itu kecil," kata Jemmy.

Di satu sisi, tekstil juga membutuhkan bantuan permodalan, salah satunya lewat keringanan bunga kredit. Ia mengatakan, sejauh ini bank sudah memberikan insentif penurunan bunga antara 0,5-1 persen. Namun, itu dirasa kurang, ia menilai, perlu ada relaksasi hingga 5-6 persen.

Akibat pandemi Covid-19 yang belum usai, ia mengatakan, industri tekstil belum bisa memikirkan pertumbuhan saat ini. Perbaikan kemungkinan paling cepat terjadi pada tahun depan. "Tahun ini bisa tidak minus juga sudah bagus. Apalagi, ekspor tekstil juga terganggu karena permintaan global melemah," katanya.  

Seimbang

Pihak Istana Kepresidenan menjelaskan alasan di balik terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2020 terkait pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite tersebut terdiri atas tiga bagian, yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi.

Pembentukan satgas baru ini sekaligus menggantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sudah beberapa bulan ini bekerja. Sebenarnya, gugus tugas tidak sepenuhnya bubar, tetapi hanya 'ganti seragam' dan bertransformasi menjadi Satgas Penanganan Covid-19. Sebagai kompensasi atas pembentukan komite baru ini, Presiden juga membubarkan 18 badan, komite, dan tim koordinasi.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyebutkan, pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN ini diinisiasi Presiden Jokowi atas pemahaman bahwa masalah ekonomi dan kesehatan harus diatasi secara seimbang. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 benar-benar memukul sektor ekonomi nasional sampai diprediksi tumbuh minus pada kuartal II 2020 ini.

"Belajar dari negara yang terlalu heavy dalam penanganan kesehatan, persoalan ekonominya menjadi persoalan tersendiri. Istilah Presiden, harus diatur rem dan gas. Mana yang harus diseimbangkan, agar persoalan ekonomi bisa diselesaikan, persoalan kesehatan juga bisa diselesaikan," kata Pramono di kantor presiden, Selasa (21/7).

Pramono menyebutkan, Indonesia sudah berada dalam jalur yang benar terkait penanganan Covid-19. Ia berdalih, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 semakin bertambah. Di sisi lain, pemulihan ekonomi terus dilakukan.

"Orang yang meninggal dari waktu ke waktu menjadi menurun. Tingkat kesembuhannya meningkat. Vaksin mudah-mudahan dalam bulan Januari kita sudah bisa bekerja sama dengan Sinovac," katanya.

Prinsipnya, menurut Pramono, pembentukan komite baru ini bertujuan untuk menyeimbangkan penanganan Covid-19, antara sisi kesehatannya dan meredam dampak ekonomi serta memulihkannya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat