JAKARTA – Ketua Departemen Hubungan dan Kerja Sama Internasional Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), Sapto Sugiharto, menyambut positif rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menggabungkan atau merger sekolah swasta. Kebijakan ini dinilai akan membantu sekolah swasta yang siswanya mayoritas dari kalangan menengah ke bawah.

“Untuk beberapa sekolah swasta yang melayani masyarakat sosial ekonomi menengah ke bawah, tentunya akan sangat membantu,” kata Sapto saat dihubungi Republika, Selasa (21/7).

Sapto memperkirakan, jika kebijakan itu diterapkan dengan adil maka akan menaikkan jumlah murid di sekolah swasta sehingga bisa bertahan. Tentunya, lanjut dia, dibutuhkan juga dukungan pendanaan dari pemerintah daerah.

“Saya kira tujuannya pun demikian, bisa membantu pihak sekolah. Asal ada support berupa insentif lebih bagi sekolah yang menerima/ikut program ini. Mungkin ada daerah tertentu yang sekolah negerinya padat,” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mewacanakan keiginginnya membantu sekolah-sekolah swasta di Ibu Kota melalui sejumlah program antara lain merger hingga reformasi total serta pengaturan terintegrasi perpindahan antarjenjang. Wacana merger sekolah swasta dengan negeri ini untuk menyamakan kualitas pendidikan dan mutu pembelajaran, baik di sekolah swasta dan negeri.

Suasana depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Jekulo di Desa Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Senin (6/7). Pihak sekolah SMP swasta tersebut mengatakan kekurangan siswa akibat semakin banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan meskipun sekolah itu memberikan fasilitas seragam dan SPP gratis. Jumlah murid saat ini hanya 22 orang untuk kelas 8 dan 9 sedangkan kelas 7 masih kosong atau belum ada pendaftar meskipun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri sudah ditutup - (YUSUF NUGROHO/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Bukan tidak mungkin langkah drastis dilakukan, mulai dari merger karena banyak siswanya segelintir tetapi eksis. Tahun ini kalau bisa adalah tahun reformasi total untuk pendidikan swasta. Tahun depan kita sudah bisa mengatur perpindahan antar jenjang sebagai satu kesatuan,” ujar Anies.

Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) yang menaungi beberapa sekolah madrasah Islam tingkat SD, SMP dan SMA di Jakarta juga menyambut baik wacana ini. Ketua Dewan Pembina AYPI, Afrizal Sinaro, mengaku, sekolah-sekolah swasta, khususnya yayasan sekolah Islam yang menangani madrasah baik ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah secara mandiri, saat ini memang butuh bantuan pemerintah.

“Terutama bantuan untuk madrasah-madrasah swasta, kami sangat terbuka untuk merger dengan madrasah negeri. Asalkan yayasannya setuju,” ujar dia.

Afrizal yang juga Sekretaris Umum Gerakan Indonesia Bermutu ini menyebut selama ini sekolah sekolah swasta memang mandiri, tidak pernah sama sekali merepotkan pemerintah. Konsekuensinya ada sekolah swasta yang sangat maju, baik secara sarana prasarana dan mutu pembelajaran, tapi ada juga yang sebaliknya, terseok-seok bersusah payah bukan hanya meningkatkan kualitas, bahkan hanya untuk sekadar tetap beroperasi dan menggaji guru dan karyawan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendata semua sekolah swasta bukan hanya jumlahnya yang saat ini terdata 2.600-an sekolah, tapi juga kemampuan bertahan sekolah sekolah swasta. Terutama sekolah swasta yang bukan yayasan organisasi besar dan berada di kampung-kampung.

“Kami sedang susun dan data dari 2600an sekolah swasta itu, kami juga susun aplikasi sistem informasi sekolah swasta itu jadi sekalian mendata dapodik (data pokok pendidikan), juga mendata rombel (rombongan belajar), dan juga siswa tidak mampu,” jelas Nahdiana.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat