Oleh ASMA NADIA

OLEH ASMA NADIA

Sekelompok orang tua sepakat membawa anak-anak mereka mengunjungi taman hiburan bernama Dunia Impian. Sebuah area luas yang dipenuhi aneka permainan, mulai dari kereta luncur, ayunan tinggi, burung berputar, kapal ombang-ambing, dan berbagai wahana yang sebagian selain seru juga memicu adrenalin.

Menjelang gerbang masuk tercantum tulisan batas tinggi badan anak-anak yang boleh mencoba wahana yang tersedia. Hanya mereka yang memiliki tinggi minimal 100 cm, yang bisa menaiki permainan di sana. Meski agak buram, tulisan tersebut masih bisa dibaca. Walau demikian, beberapa orang tua yang ragu merasa perlu memastikan lagi pada petugas keamanan dan bagian tiket masuk.

“Mohon maaf, di antara anak-anak yang kami bawa ada yang tingginya kurang sedikit saja, yaitu 98-99 cm, apakah berarti mereka tidak boleh bermain di arena Dunia Impian?”

 “Aturannya memang demikian, tapi Bapak Ibu dan adik-adik tidak usah khawatir, sebab banyak kok yang tingginya bahkan 90 cm, tapi ikut bermain.”

Jawaban yang diberikan petugas menimbulkan kelegaan. Kaki-kaki mungil lincah bergerak dengan semangat, bahkan berlari. Namun, setelah mereka berjalan cukup jauh menyusuri arena bermain yang luas, tiba-tiba keriangan terhenti oleh seorang petugas yang menahan langkah rombongan.

“Maaf yang tingginya tidak sampai satu meter, dilarang bermain!” ujarnya tegas.

Para orang tua dan anak-anak spontan protes.   

“Kami sudah menanyakan ke petugas resmi di loket tadi, juga bagian keamanan, mereka membolehkan.” 

Petugas bergeming. 

“Peraturannya tidak boleh. Terserah apa kata petugas di depan, tapi di sini berbeda. Kurang satu mili pun tidak boleh!”

Para orang tua tampak gemas.    

“Bagaimana mungkin ada kebijakan dari peraturan satu manajemen yang berbeda?”

Aroma ketidakpuasan mencuat di udara. Para orang tua terlihat sangat kecewa. 

“Kalau dari awal disampaikan dengan tegas anak-anak kami yang tingginya kurang tidak boleh, pasti kami tidak akan ajak anak-anak kemari!”

Orang tua lainnya, mengimbuhi, “Benar, tentu kami bisa pilih alternatif lain.”

“Ini saya doang yang merasa seperti tertipu atau bagaimana ya?”

Siapa yang sebenarnya bersalah terkait peristiwa di atas?

Mungkin semua pihak memiliki kontribusi kesalahan, sedikit atau banyak. Tapi yang paling bersalah tentu bukan orang tua atau anak-anak melainkan pihak manajemen taman hiburan.

Jika saja mereka tegas sejak awal, tidak ada anak dengan tinggi di bawah satu meter yang diizinkan masuk, tidak akan ada orang tua yang mengajak anaknya berkunjung.  

Tentu sejatinya saya tidak hendak menyoalkan tempat rekreasi atau wahana bermain. Cuplikan di atas rasanya mewakili resah saya dan banyak orang tua tentang fenomena pendidikan yang muncul baru-baru ini, terutama di Jakarta.

Anak-anak dalam jumlah tidak sedikit tiba-tiba ditolak masuk sekolah negeri karena umur mereka dianggap tidak memenuhi syarat, termasuk yang usianya hanya kurang beberapa hari.

Sebagian besar dari mereka masuk sekolah dasar (SD) sebelum usia tujuh tahun, menempuh pendidikan dengan baik, tapi setelah lulus--sebagian dengan nilai memuaskan--dianggap secara umur tidak qualified untuk meneruskan jenjang SMP ataupun SMA. Padahal, ketika mereka memasuki SD, keberadaannya diakui secara legal, mendapat nomor induk siswa, ikut belajar, juga membayar, dan tak sedikit di antaranya menorehkan prestasi. 

“Kalau memang karena umur anak kami tidak mencukupi syarat, janganlah diterima ketika masuk SD,” keluh salah satu orang tua, sebal.

“Jika ingin tegas mulailah dari SD tahun ajaran ini, berlakukan untuk anak-anak yang melangkah ke SMP dalam kurun enam tahun ke depan, dan pelajar yang memasuki tingkat SMA sembilan tahun ke depan.”

“Benar, jangan ketidaktegasan aturan di masa lalu memakan korban karena kekakuan aturan di masa kini,” keluh orang tua lain.

“Adilkah aturan berlaku surut, seolah anak-anak dihukum karena dianggap melanggar aturan enam atau sembilan tahun yang lalu.”

“Kasihan anak-anak kita, mereka korban manajemen kependidikan.”

Sebagai sesama orang tua, batin saya ikut merasakan kesedihan dan keresahan yang sama. Komentar dan keluhan di atas membuat saya bertanya-tanya, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi?  

Ada yang mengatakan, alasan mengapa anak tidak disarankan masuk SD sebelum tujuh tahun, karena dianggap belum siap secara psikologis, fisik, kognitif, dan emosional.

 

Sangat setuju, sistem pendidikan, kurikulum, dan lain-lain memang harus terus dibenahi, tapi proses pembenahannya juga tidak boleh memakan korban.

 

 

SHARE    

Tapi pertanyaannya, apakah ada anak yang siap secara fisik dan mental diperlakukan seperti sekarang? 

Proses belajar di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 9 adalah satu kesatuan utuh. Sekarang, mungkin korbannya hanya lulusan SD dan SMP, sedangkan siswa yang naik kelas 2 dan 3 posisinya masih aman. Benar, tetapi jika aturan serupa dipertahankan, tahun depan mereka yang naik kelas 3 menjadi korban, dan dua tahun kemudian yang kelas 1 menjadi korban berikutnya. Selama delapan tahun ke depan, akan ada korban-korban berjatuhan dengan jumlah teramat banyak jika aturan serupa baru tegas diberlakukan di tengah jalan.

Sangat setuju, sistem pendidikan, kurikulum, dan lain-lain memang harus terus dibenahi, tapi proses pembenahannya juga tidak boleh memakan korban.

Jangan, sekali lagi jangan anak-anak kami yang menjadi korban. Jangan matikan semangat, harapan, dan kerlip di mata mereka yang selama ini telah membuktikan diri pantas melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Menolak anak-anak memasuki SMP atau SMA idaman semata karena umur yang belum cukup dan mengabaikan atau menomorsekiankan prestasi baik mereka, adalah sebuah pengkhianatan atas kerja keras perjuangan anak-anak kita, juga orang tua mereka yang memberikan dukungan materi dan nonmateri.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat