JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, hingga saat ini belum ada keuangan negara yang hilang dari program Kartu Prakerja. Saat ini, kelanjutan program itu pun masih ditunda hingga hari ini.

"Belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja, belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," ujar Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (25/6).

Ia mengatakan, KPK telah menyerahkan data dan kajian terkait Kartu Prakerja kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. "Alhamdulillah pemerintah, beliau-beliau dengarkan kata dan suara KPK, sehingga Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksanaannya," ujar Firli.

Menurut Firli, ini merupakan salah satu visi dan misi dari KPK di era kepemimpinannya. KPK ingin sebisa mungkin mencegah kerugian negara dari program pemerintah. "Kita menyelamatkan uang negara daripada kita menangkap seseorang, tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu," kata Firli.

Pekan lalu, KPK mengumumkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan tiga tahap program Kartu Prakerja, di antaranya terjadi konflik kepentingan antara penyelenggara dan penyedia konten, potensi kerugian negara akibat penggunaan anggaran yang tidak efisien, dan pembelian konten yang seharusnya bisa didapatkan gratis.

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4).  - (ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Sejumlah anggota Komisi III pun sebelumnya mengkritisi program tersebut dan meminta evaluasi, bahkan dihentikan. Namun, pada saat rapat kemarin, anggota Komisi III seperti enggan membahas masalah itu.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, M Rudy Salahuddin, sebelumnya menyatakan gelombang IV program itu belum dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan rekomendasi KPK. Ia juga menyebut, pembayaran pada platform penyedia jasa pelatihan belum dilakukan karena menunggu audit pihak terkait. 

Dalam rapat itu, Firli juga mengajukan anggaran sebesar Rp 1,881 triliun untuk 2021. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp 955,08 miliar. 

Kebutuhan anggaran itu, kata dia, salah satunya dipengaruhi alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). "KPK akan alih status dari pegawai KPK menjadi ASN. Tentu, hal ini akan memengaruhi dukungan anggaran," ujar Firli.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatkan, usulan penambahan anggaran akan dibahas dalam rapat internal agar segera dapat diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Akan kita bawa dalam rapat internal Komisi III. Keputusan hasil rapat internal itu akan kami sampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis untuk disinkronisasikan," kata Sahroni.

Rapor merah

Sementara, Indonesian Corruption Watch (ICW) menganjurkan pemerintah sebaiknya menghentikan program kartu prakerja. ICW menilai bahwa program yang diinisiasi presiden Joko Widodo itu telah dibangun dengan niatan yang keliru.

"Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk menghentikan, totally kita harus stop program ini karena memang by design strukturnya salah, tujuannya salah, niatnya salah," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam webminar terkait prakerja di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurutnya, kucuran dana yang telah keluar sebesar Rp 20 triliun sebaiknya juga diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) murni saja. Dia mengatakan, masyarakat saat ini lebih membutuhkan dana segar guna membantu membangun ketahanan sosial mereka.

Dia meminta pemerintah untuk tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk membagi-bagikan 'kue' kepada pengusaha-pengusaha tertentu. Menurutnya, hal tersebut akan lebih menyakitkan bagi rakyat luas dibanding pandemi yang tengah terjadi saat ini.

Dia mengungkapkan, kalau program keliru tersebut terus dijalankan dan lolos sebagai kebijakan maka berpotensi muncul gaya baru serupa berkenaan dengan penyelewengan dana. Dia mengatakan, praktik tersebut bisa memunculkan mangsa baru hingga menelan anggaran yang sebenarnya dialokasikan untuk mengatasi dampak pandemi.

Sebelumnya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut. Masalah mulai dari proses pendaftaran yang banyak tidak memasukan pekerja terdampak Covid-19 ke dalam program tersebut.

KPK juga menyoroti penunjukan delapan platform digital yang menjadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang. Lembaga anti-rasywah itu juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

"Oleh karena itu kalo akhirnya ini jalan terus saya kira KPK nggak punya pilihan lain untuk masuk ke level penindakan karena bau amisnya sudah cukup jelas dan tidak ada pilihan bagi KPK untuk tidak melakukan upaya hukum," katanya. Kajian KPK terkait kontroversi program kartu prakerja mendapat apresiasi oleh Prakerja.org. Lembaga tersebut menyediakan pelatihan-pelatihan secara gratis dan bisa diakses untuk semua orang lewat laman mereka secara gratis sebagai bentuk kritik terhadap program presiden Jokowi.

Salah satu inisiator Prakerja.org Andri Kusuma mengatakan, ada empat hal yang perlu diteliti terkait program yang diperkenalkan semasa kampanye presiden Jokowi itu. Dia melanjutkan, terjadi pembelokan di mana yang menjadi mitra seharusnya lembaga pelatihan. Dia mengatakan, namun kenyataannya mitra pelatihan tersebut malah diberikan kepada lembaga platform tertentu dengan cara penunjukan langsung.

Dia melanjutkan, terjadi banyak benturan atau konflik kepentingan dalam program tersebut. Ungkapnya, salah satu konflik kepentingan itu terlihat dari CEO perusahaan platform yang dipilih sebagai rekan pelatihan ditunjuk sebagai staf khusus presiden.

Dia meminta KPK untuk lebih tegas dan meneruskan penyelidikan terkait program tersebut agar kemudian bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dia mengatakan, kajian KPK dan kenyataan terkait program tersebut sudah terlihat keberadaan peristiwa pidana.

"Dan mens rea-nya terang benderang, dimana KPK menyatakan dalam kajiannya, konflik kepentingan antar platform digital dan lembaga pelatihan, lima platform digital memegang peran pelatihan dan kurasi. Platform mengiklankan pelatihan dalam perusahaan yang sama. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat