JAKARTA –- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut dalam periode 2018 sampai 2020, ada ratusan pengaduan anak buah kapal (ABK) Indonesia terkait dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Namun, tidak ada satu pun di antaranya diproses ke tahap selanjutnya.

“Ada 415 pengaduan dari ABK. Dari 415 itu tidak ada yang ditindaklanjuti sampai P21. Tidak ada niat untuk menyeret perusahaan yang melakukan TPPO. Kalau begini, nantinya di kepemimpinan saya akan saya akhiri dengan cara saya sendiri,” kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

BP2MI menggantikan badan sebelumnya yang mengurus pekerja migran, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Benny dilantik menjadi ketua pada 15 April lalu. Dia menegaskan, perlindungan terhadap ABK harus dilakukan, salah satunya dengan terus berhubungan dengan para ABK yang bekerja di luar negeri. Saat para ABK dihubungi, kata Benny, mereka rata-rata mengeluh tidak dipekerjakan sesuai perjanjian yang ada.

Beberapa waktu lalu, lanjut Benny, sembilan ABK berhasil dipulangkan BP2MI. Mereka mengaku hanya dibayar 50 dolar Amerika per bulan atau setara dengan Rp 714 ribu. Dia mengaku lantas berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menghukum pihak perusahaan yang dinilai merugikan ABK dan mengarah ke TPPO.

 

Ada 415 pengaduan dari ABK. Dari 415 itu tidak ada yang ditindaklanjuti sampai P21. Tidak ada niat untuk menyeret perusahaan yang melakukan TPPO. 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani 

 

SHARE    

“Kami sebenarnya sudah mengantongi para pelaku dan modus kejahatan mereka. Perusahaan penyalur yang ilegal itu bukan sponsor, tapi mereka calo. Mereka itu datang ke desa, terus mengajak masyarakat dengan tawaran yang menggiurkan. Lalu, mereka kerja sama juga dengan kepala desa dan pemerintah daerah,” kata dia.

Dia menambahkan, data di BP2MI terdapat 3,7 juta pekerja migran Indonesia yang terdaftar bekerja di luar negeri, sedangkan di data World Bank ada 9 juta pekerja. Artinya, kata Benny, ada 5,3 juta pekerja migran Indonesia yang tidak tercatat dalam sistem negara. Mereka melalui jalur tidak resmi untuk bekerja di luar Indonesia.

Benny berjanji akan memberantas semua oknum yang memiliki modus kejahatan kepada pekerja migran Indonesia. Ia menegaskan, akan bertindak bersama instansi terkait jika menemukan oknum tersebut.

Benny ingin ke depannya pekerja migran Indonesia mendapatkan perlakuan yang layak. Sebab, mereka merupakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Ia akan membuat ruang VVIP di Bandara Soekarno-Hatta untuk ruang peristirahatan para pekerja migran.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PGI Gomar Gultom mengatakan sudah lima tahun bekerja sama dengan BP2MI. Namun, ia menyadari masih banyak pekerja migran yang tidak dipekerjakan sesuai perjanjian. Karena itu, ia ingin BP2MI mendapatkan otoritas yang tinggi agar dapat menyelesaikan kasus PMI.

Basrizal (kiri) dan Neni Marlina (kanan) menunjukan foto anaknya Adithya Sebastian (22), yang hilang kontak saat bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal China Fu Yuan Yu 1218 di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (12/6/2020). Pihak keluarga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk membantu melakukan pengusutan atas hilang kontaknya anak mereka tersebut - (Muhammad Arif Pribadi/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Kami ingin BP2MI mendapatkan otoritas yang tinggi, seperti BNN (Badan Narkotika Nasional), sehingga permasalahan di pekerja migran Indonesia dapat diselesaikan dan dituntaskan,” kata dia.

Gultom menyatakan, akan berusaha untuk mendukung dan membantu BP2MI dan PMI untuk memberikan pelatihan dan edukasi. “Kami akan berusaha untuk membantu para pekerja migran Indonesia, terutama bahasa, karena di luar negeri komunikasi nomor satu, terutama bahasa,” ujar dia.

Di tempat terpisah, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau (Kepri) Kombes Pol Arie Darmanto mengatakan, belum ada perkembangan informasi terkait keadaan lima ABK yang masih ada di kapal Fu Lu Qing Yuan Yu 901. Sebab, hal tersebut masih ditangani oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Saat ini, kami masih fokus ke tersangka yang masih dalam pengejaran di Indonesia,” kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat