Pemandangan Desa Al-Aen Beda di Lembah Jordan, yang diambil gambarnya pekan lalu. | EPA/ABED AL HASHLAMOUN

Internasional

Warga Lembah Jordan Cemaskan Tergusur

Netanyahu menyatakan akan menganekasi  Lembah Jordan, namun lepas tangan atas warga Palestina di sana.

 

FASAYIL -- Warga Palestina di Lembah Jordan cemas karena terancam tergusur jika Israel melanjutkan rencana aneksasi Bahkan saat ini, hampir semua pria Palestina di desa-desa Lembah Jordan menjadi pekerja di pertanian milik pemukim Israel.

"Setiap orang di sini bekerja di permukiman (Israel), tidak ada yang lain," kaya Iyad Taamra, anggota badan desa, yang kini membuka usaha toko kelontong kecil di Lembah Jordan. "Kalau Anda punya uang, Anda tentu akan pergi ke tempat lain, yang ada masa depan di sana." 

Selama beberapa generasi, warga Fasayil menggembala ternak di hamparan lahan rendah berpayung pohon-pohon kurma di Lembah Jordan. Namun, kini rata-rata kaum pria bekerja di pertanian modern milik pemukim Israel, yang terhampar dari ujung utara hingga selatan.

Bentangan lahan dari barat hingga timur, mengarah ke Sungai Jordan, kini sudah disulap menjadi permukiman Israel atau dipagari oleh militer Israel. Maka, tak ada lagi aktivitas menggembala kambing bagi warga Palestina Lembah Jordan. Yang ada, mereka harus bangun pagi sebelum matahari terbit untuk bekerja di permukiman Israel demi mendapat upah 3 dolar AS per jam.

Pilihan lainnya, mereka meninggalkan kampung halaman.Luas Lembah Jordan adalah seperempat dari wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Di lokasi ini ada kawasan-kawasan militer yang tertutup dan sekitar 50 permukiman agrikultur yang dihuni oleh sekitar 12 ribu orang Israel. Hampir 90 persen Lembah Jordan dikenal sebagai Area C.

photo
Sejumlah wartawan mengikuti tur yang diatur Otoritas Palestina di Lembah Jordan. - (EPA/ABED AL HASHLAMOUN)

Lembah Jordan pernah diharapkan menjadi sumber pangan bagi masa depan Negara Palestina. PBB menyebutkan ada sekitar 60 ribu warga Palestina di lokasi ini.Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan menganeksasi lembah tersebut dan seluruh wilayah Tepi Barat yang sudah menjadi tempat permukiman Israel. Rencana ini sejalan dengan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Timur Tengah.

Sebagian besar rencana ini dinilai memihak pada kepentingan Israel maka ditolak oleh bangsa Palestina. Netanyahu menyatakan akan menganekasi  Lembah Jordan, namun lepas tangan atas warga Palestina di sana. Mereka tak akan menjadi warga negara Israel.

Kantor berita Associated Press menyebutkan, sang perdana menteri mengatakan kepada media Israel bahwa orang-orang selain warga Israel hanya akan menjadi "kantong wilayah" yang akan berada di bawah pemerintahan mandiri yang terbatas. Israel akan tetap memegang kendali keamanan.  Maka status legal warga Palestina di Lembah Jordan tak pasti.

Di kawasan yang amat mengandalkan hidup pada agrikultur, maka kehilangan lahan pertanian dan padang rumput akan membuat mereka pindah atau tergusur. Shaul Arieli, pensiunan komandan militer Israel yang pernah bertugas di perbatasan semasa proses damai 1990-an, memperkirakan warga Palestina akan kehilangan tanah pribadi sekitar 280 kilometer per segi.

photo
Foto menunjukkan pemukiman ilegal Yahudi Maale Efraim di Lembah Jordan, Tepi Barat, Februari lalu. - (AP/Ariel Schalit)

Ia menduga, Israel juga akan mengambil lahan seluas 200 kilometer di perbatasan antara Lembah Jordan dan sisa Tepi barat, serta 60 kilometer perbatasan di sekeliling Kota Jericho, Tepi Barat.Perhitungan Arieli berdasarkan peta yang diajukan Netanyahu dan Gedung Putih. Peta itu menunjukkan Israel memperluas kedaulatannya di sehamparan luas tanah namun menyisihkan kawasan dengan populasi banyak di luar perbatasan Israel.

Itay Epshtain, penasihat khusus Norwegian Refugee Council, mengatakan warga Palestina akan kehilangan perlindungan atas diri mereka. Itu akan terjadi jika pengadilan Israel secara resmi tidak lagi berkewajiban untuk menyatakan bahwa hukum internasional berkaitan dengan pendudukan militer.

"Bangsa Palestina kehilangan status sipil di Israel, dan jika di bawah otoritas komandan militer maka mereka (bangsa Palestina, Red) tidak akan memiliki hak di Pengadilan Tinggi atau kemampuan untuk menggugat keputusan pemerintah (Israel)," kata Epshtain.

Rencana aneksasi Israel telah memantik kritik dunia internasional. Negara-negara Eropa dan Arab memperingatkan bahwa aneksasi melanggar hukum internasional dan mengancam rencana solusi dua negara yang selama ini menjadi konsensus internasional untuk penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

Namun, di Lembah Jordan dan Tepi Barat rencana aneksasi ditanggapi dengan kesunyian. "Sejak 1967 hingga sekarang, air minum, air untuk pertanian, perbatasan, penyeberangan, jalan, pemerintahan di Area C antara desa dan kota, hingga pintu masuk ke kota-kota ---semua berada di bawah kendali Israel," kata Mohannad Saida, warga Palestina yang mengungsi dalam perang 1967, saat Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Golan, dan Yerusalem Timur.  "Tak akan ada yang berubah." 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat