JAKARTA --  Indonesia menyerukan tindakan tegas terhadap aksi kekerasan rasial dalam urgent debate yang diselenggarakan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Rabu (17/6). Penyelenggaraan debat mendesak tersebut diminta oleh negara-negara Afrika untuk menghadapi maraknya kekerasan rasial, khususnya setelah adanya kasus kematian George Floyd di Amerika Serikat yang mendapat perhatian global.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Tetap RI untuk PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Internasional lainnya Hasan Kleib menyuarakan keprihatinan terhadap aksi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama yang disebabkan meningkatnya kebencian berbasis ras atau pun kejahatan berbasis kebencian. Berdasarkan pernyataan tertulis Perwakilan Tetap RI Jenewa., Kamis (18/6), Dubes Hasan mengusulkan agar Dewan HAM dan Komisi Tinggi HAM memperkuat kerja sama penghapusan diskriminasi rasial dan kekerasan melalui penegakan hukum.

Aksi yang  diusulkan Indonesia mencakup penghormatan dan toleransi atas perbedaan ras dan etnis di tingkat komunitas. Selain itu, melakukan penguatan budaya hukum dan akuntabilitas institusi hukum serta program pendidikan HAM di lembaga pendidikan kepolisian dan penegak hukum lainnya yang juga melibatkan Komnas HAM atau lembaga negara lainnya.

Warga melintasi mural mengenai korban-korban kebrutalan polisi terhadap kelompok Afrika-Amerika di Hollywood, Senin (15/6). - (AP/Chris Pizzello)

SHARE    

Selain berbicara dalam kapasitas nasional, Indonesia juga dipercaya untuk menyampaikan pernyataan bersama atas nama Core Group Convention Against Torture Initiative (CTI). Mewakili negara-negara CTI, Indonesia menyerukan zero tolerance (toleransi mutlak) terhadap rasialisme dan diskriminasi. Indonesia juga menyoroti pentingnya kebijakan penegakan hukum yang berfokus pada orang dan yang berorientasi pada pencegahan kekerasan. 

Hasan menegaskan, isu anti-rasialismen telah menjadi fokus politik luar negeri Indonesia sejak awal berdirinya Republik Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia membangun kesadaran bersama negara Asia Afrika melawan praktik kolonialisme melalui penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955. KAA menghasilkan Deklarasi Bandung yang salah satu dasa silanya meminta penghapusan rasisme.

"Dalam semangat Deklarasi Bandung ini, diplomasi HAM Indonesia tentunya terus lakukan langkah-langkah afirmatif untuk hapus segala bentuk diskriminasi di semua lini,” kata Dubes Hasan.  Sebagai negara multietnik dan multiras, kata dia, Indonesia akan terus mendorong semangat memajukan semangat anti rasialisme ebagai salah satu pilar pemersatu di antara negara-negara berkembang.

Dalam urgent debate tersebut, Dewan HAM PBB juga mendengarkan pesan video dari Philonise Floyd, saudara laki-laki George Floyd. Philonise mendesak PBB untuk menyelidiki kebrutalan polisi di Amerika Serikat (AS) dan diskriminasi rasial. George Floyd adalah seorang pria Afrika-Amerika yang meninggal dunia karena lehernya ditekan oleh lutut seorang perwira polisi kulit putih di Minneapolis. 

"Cara Anda melihat saudara lelaki saya disiksa dan dibunuh adalah cara orang kulit hitam diperlakukan oleh polisi di Amerika," kata Philonise kepada Dewan HAM PBB melalui video. 

Philonise mendesak pembentukan komisi independen untuk menyelidiki kasus kematian saudara laki-lakinya dan kekerasan yang digunakan oleh polisi terhadap pengunjuk rasa anti-rasialisme di AS. Diketahui, kematian George Floyd telah memicu aksi protes anti-rasialisme di AS. Mereka menggemakan gerakan "Black Lives Matter" di hampir seluruh negara di dunia. 

“Kalian menyaksikan kakakku mati. Itu bisa saja terjadi pada saya. Saya penjaga adik saya. Sedangkan kalian di PBB adalah penjaga saudara dan saudari kalian di Amerika. Kalian memiliki kuasa untuk membantu kami mendapatkan keadilan bagi saudara lelaki saya George Floyd," ujar Philonise Floyd.

Sebelumnya, dalam rapat darurat Dewan HAM PBB, negara-negara Afrika juga meminta PBB menggelar penyelidikan terhadap kekerasan yang dialami warga keturunan Afrika di seluruh dunia. Duta Besar Afrika Selatan Nozipho Joyce Mxakato-Diseko mengatakan, Dewan HAM PBB harus menjadi pelindung mereka yang lemah.  "Dan terutama bagi korban dan keturunan perdagangan budak transatlantik," katanya.

Aktivis serta diplomat pemerintah AS dan Australia melobi negara-negara Afrika menurunkan nada mereka dalam rancangan resolusi tersebut. Dalam sebuah draf yang dilihat oleh Reuters, tidak tertulis nama Amerika Serikat atau pembentukan komisi penyelidikan PBB.

Draf tersebut meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet menetapkan fakta dan keadaan yang berkaitan dengan rasialisme sistemik serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Dalam pidatonya, Bachelet menyerukan untuk menyelidiki dan menuntut penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi. Dia juga mendesak secepatnya dilakukan reformasi kepolisian. 

"Black Lives Matter. Kehidupan pribumi penting. Kehidupan orang kulit berwarna penting. Semua manusia dilahirkan setara dalam martabat dan hak," ujar Bachelet.

Duta Besar AS untuk PBB Andrew Bremberg mengatakan, AS telah menerapkan reformasi kepolisian setelah pembunuhan George Floyd. "Sebagai pembela hak asasi manusia terkemuka di dunia, kami menyerukan kepada semua pemerintah untuk menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang sama dengan yang dilakukan AS dan mitra demokrasi kami," katanya.

Duta Besar Cina untuk PBB Chen Xu mendesak AS untuk menjamin secara efektif hak-hak hukum etnis minoritas. Dia juga meminta AS berhenti menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik dan menerapkan standar ganda secara internasional. 

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed mengisyaratkan mendukung penyelidikan yang diserukan Philonise Floyd. “Hari ini orang-orang mengatakan dengan keras dan mengharukan 'cukup'. PBB memiliki tugas untuk merespons kesedihan yang telah dirasakan oleh begitu banyak orang selama ini,” ucapnya, dikutip laman UN News. 

Menurut dia, gerakan memperjuangkan penghentian tindakan rasialisme yang saat ini berlangsung di berbagai negara merupakan jantung identitas PBB. Persamaan hak diabadikan dalam Piagam PBB. “Sama seperti kita bertarung dengan apartheid bertahun-tahun yang lalu, kita juga harus melawan kebencian, penindasan, dan penghinaan hari ini,” ujar Mohammed. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat