JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Kurikulum, Sarana Prasarana, Kesiswaan, dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah mengingatkan agar madrasah tetap mewaspadai virus korona jenis baru (Covid-19). Madrasah yang berada di zona hijau memang diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, tapi harus hati-hati dan jangan ambil risiko. 

"Menegaskan, kami selaku direktur madrasah meminta semua madrasah di Indonesia jangan coba-coba bermain dengan Covid-19. Kita berdamai boleh, tapi jangan coba-coba (jangan menganggap remeh Covid-19—Red)," ujar Direktur KSKK Madrasah Kemenag Ahmad Umar kepada Republika, Rabu (17/6). 

Umar mengatakan, ketika belum dinyatakan aman dari Covid-19, madrasah dilarang keras menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Untuk mengurus administrasi seperti mengurus ijazah, mengambil rapor, daftar ulang, dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) boleh dilakukan dengan tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 

Untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, Direktorat KSKK Madrasah berpesan agar jangan menganggap enteng Covid-19. Lebih baik menjaga kesehatan dan keselamatan siswa-siswi madrasah daripada melaksanakan pembelajaran tatap muka yang berisiko.

 

Saya berpesan, madrasah mohon jaga betul kondisi anak-anak, jangan sampai ada korban gara-gara belajar (di kelas) dan mengabaikan protokol kesehatan.

AHMAD UMAR, Direktur KSKK Madrasah Kemenag 

 

SHARE    

Surat keputusan bersama (SKB) tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi Covid-19 telah diterbitkan pada awal pekan ini. Teknis penyelenggaraan pendidikan di madrasah juga diatur dalam SKB tersebut karena SKB ini dibuat bersama Kemenag. 

Umar menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan sekolah umum pada masa pandemi Covid-19 sama. Tapi, ada satu yang berbeda, yakni Kemenag membatasi bantuan operasional sekolah (BOS) untuk honor guru, sementara Kemendikbud tidak membatasi penggunaan dana BOS untuk honor guru.

 "Dana BOS untuk guru normalnya 30 persen, apabila madrasah memerlukan tambahan lebih dari 30 persen untuk honor guru diizinkan asal seizin kepala Kemenag kabupaten/kota setempat," kata Umar. 

Terkait jumlah madrasah yang ada di zona hijau atau daerah tanpa kasus infeksi Covid-19, Umar mengatakan, belum bisa dipetakan secara detail. Tapi, jika melihat peta, zona hijau lebih banyak di bagian timur Indonesia. Jumlah madrasah di wilayah timur Indonesia sedikit karena 60 persen madrasah ada di Pulau Jawa. Sementara, madrasah di Pulau Jawa rata-rata berada di zona merah. 

Untuk menunjang siswa-siswi madrasah belajar, Kemenag sedang menyiapkan dan menyempurnakan platform e-learning madrasah. Untuk itu Kemenag bekerja sama dengan Google sehingga jutaan siswa-siswi madrasah dapat mengakses e-learning secara gratis.  

Untuk menghadapi Covid-19, Kemenag juga memberlakukan panduan kurikulum darurat. Berdasarkan kurikulum darurat, pembelajaran sifatnya hanya pelengkap karena yang utama adalah menjaga kesehatan para siswa madrasah, pendidikan karakter dan moral, pendidikan beribadah yang baik, dan menggunakan waktu sehari-hari untuk membantu orang tua (life skill). 

Sementara, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) mengusulkan supaya pemerintah memberikan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. Sekolah yang berada di zona hijau tentu harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Dengan demikian, perlu disediakan tempat cuci tangan sebagai wujud pelaksanaan protokol kesehatan.

"Pemerintah diharapkan mendukung untuk itu, termasuk juga penyediaan masker. Kami malah sebenarnya mau mengusulkan juga seperti di China, misalnya setiap meja itu diberi kaca bilik, hanya saja ini biayanya sangat tinggi," tutur dia.

LP Ma'arif NU menaungi total 20.136 sekolah dan juga madrasah di seluruh wilayah Indonesia. Rinciannya, sekolah berjumlah 7.462 atau 39 persen, dan madrasah 12.674 atau 61 persen. Jumlah keseluruhan lembaga pendidikan tersebut meliputi madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pihaknya sedang menginventarisasi madrasah dan sekolah di bawah naungannya yang berada di zona hijau. Namun, diperkirakan, hanya sedikit sekolah dan madrasah di bawah LP Ma'arif NU yang ada di zona tersebut.

"Tetapi, kami nyatakan tidak banyak sekolah dan madrasah kami di 102 kabupaten/kota yang termasuk zona hijau kecuali di Tegal," kata Ketua LP Ma'arif NU KH Zainul Arifin Junaidi.

Selain itu, LP Ma'arif NU juga mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan insentif finansial kepada tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah swasta. Alasannya, hidup sekolah swasta seperti Ma'arif ini kan dari uang SPP. Sementara kalau tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, sekolah minta orang tua bayar SPP tentu susah. Karena itu, pemerintah harus berikan insentif finansial kepada guru-guru swasta dan juga tenaga kependidikannya.

Kiai Zainul juga mengatakan, LP Ma'arif NU juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dia mengakui, banyak guru yang gagap menggelar pembelajaran jarak jauh. "Jadi dari segi metode pengajarannya itu belum ketemu," ungkapnya.

LP Ma'arif sendiri telah melakukan pelatihan untuk guru dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Selama sepekan ini sudah ada 300 kepala sekolah yang mengikuti pelatihan. Ditargetkan sekitar 2.600 kepala sekolah di bawah LP Ma'arif NU mengikuti pelatihan tersebut.

"Kita latih karena kita tahu persis bahwa kapasitas guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini perlu ditingkatkan," ucap Kiai Zainul.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat