JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT PLN (Persero) memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Erick menilai, aspek transparansi dan akuntabilitas perlu ditunjukkan PLN sebagai satu-satunya penyedia jasa kelistrikan di Tanah Air.

Erick pun telah mengubah struktur organisasi PLN dengan menempatkan satu posisi baru, yakni direktur niaga dan manajemen pelanggan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita tidak mau mentang-mentang PLN monopoli (listrik), apa yang sekarang menjadi servisnya tidak diprioritaskan. Servis ke pelanggan mesti terus ditingkatkan," ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/6).

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyinggung isu yang sedang ramai dibicarakan mengenai lonjakan tagihan listrik masyarakat. Erick menegaskan, saat ini, tidak ada kenaikan tarif listrik. Dia menjelaskan, lonjakan tagihan listrik lantaran penagihan beberapa bulan dilakukan dalam satu waktu sehingga angkanya tampak membesar.

"Yang tadinya bulanan, karena kemarin ada Covid-19 tidak tertagihkan. Baru tertagihkan pada bulan yang bisa ditagihkan, padahal itu tagihan berapa bulan jadi satu. Memang kita biasa kalau tidak ditagih lupa, pas ditagih marah, padahal kita tidak lihat breakdown-nya," lanjut Erick.

Erick menilai, kebijakan yang dilakukan PLN sudah tepat dengan mengumumkan skema pembayaran tagihan listrik bisa dilakukan dengan cara mencicil.

Mantan bos Inter Milan itu meminta PLN terus meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat dengan melakukan sejumlah inovasi. Erick mendorong PLN melakukan inovasi pada sisi distribusi hingga pengadaan. Erick pun menyoroti penggunaan belanja modal PLN yang berisiko disalahgunakan.

"Itu juga akan kita lakukan karena kita tidak mau capex (belanja modal) PLN sampai Rp 100 triliun, saya nggak mau. Saya minta cut 30 sampai 40 persen," kata Erick.

Erick menilai, belanja modal harus sesuai dengan kebutuhan bukan justru sebagai ajang proyek semata. "Kadang-kadang capex jadi proyek, kita tidak mau. Apalagi, kalau tidak jelas supply chain dan kebutuhannya. Ini salah satu capex PLN yang sedang kita tinjau, mudah-mudahan tidak main proyek," ungkap Erick.

PLN menjelaskan, penyebab membengkaknya tagihan listrik para pelanggan karena adanya pemakaian yang meningkat selama work from home (WFH). "Kenaikan murni diakibatkan oleh peningkatan penggunaan listrik selama WFH. Jadi, ini murni pemakaian pelanggan yang meningkat," kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril.

Bob menjelaskan, pangkal permasalahan terjadi ketika mulai diberlakukannya aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah kota besar Indonesia. Imbasnya, PLN melakukan beberapa penyesuaian kebijakan, di antaranya, proses pencatatan meteran listrik oleh petugas tidak dapat dilaksanakan secara langsung ke setiap rumah pelanggan.

Alhasil, tagihan rekening listrik bulanan pelanggan dihitung dari rata-rata tiga bulan terakhir pemakaian. Hal ini ternyata memicu terjadinya lonjakan tagihan listrik yang meningkat secara drastis.

Guna mencegah kesalahpahaman, Bob pun meminta kepada seluruh pelanggan untuk aktif memperhatikan meteran listrik pada bulan terakhir sebelum pandemi Covid-19. "Sekali lagi, murni kenaikan pemakaian listrik karena meterannya jelas ada di rumah pelanggan. Bisa dihitung kWh yang dipakai pelanggan, jadi ini transparan," kata Bob.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta masyarakat yang mengalami pembengkakan tagihan melakukan klarifikasi dan protes kepada PLN. Hal ini agar PLN dapat segera menindaklanjuti keluhan tersebut.

"Kalau mengalami lonjakan 50-200 persen, kami sarankan cepat melapor ke call center PLN atau kanal media sosial. Jangan biarkan tagihan melonjak tanpa diklarifikasi," ujar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi.

YLKI juga meminta agar manajemen PLN membuka seluas-luasnya keragaman dan kanal pengaduan konsumen yang mengalami billing shock atau lonjakan tagihan tersebut. Tulus mengakui, pihaknya banyak menerima keluhan dari konsumen yang mengalami kesulitan saat ingin melaporkan kasusnya via call center 123 atau akses lainnya.

Tulus juga meminta manajemen PLN untuk melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada konsumen atau pelanggannya, terutama di area yang banyak mengalami masalah serupa. Dengan demikian, masyarakat bisa mengerti duduk persoalan dan musabab yang terjadi serta mengetahui tindakan yang perlu dilakukan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat