JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan rencana penyaluran anggaran bantuan bagi sekolah agama berbasis asrama agar dapat kembali dibuka pada masa pandemi. Pihak-pihak terkait meminta penggelontoran itu dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

"Yang perlu jelas diatur adalah sistem pengelolaan dana dan pendistribusian yang adil dan terbuka. Jangan sampai bantuan hanya jatuh pada kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada Republika, Jumat (12/6).

Abdul Mu'ti mengatakan, dana Rp 2,36 triliun untuk pesantren menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu pendidikan di pesantren. Semua dana harus dikelola untuk kegiatan yang menunjang sistem keamanan dan kesehatan para santri serta pengasuh. 

Di samping itu, menurut Abdul Mu'ti, dana dari pemerintah juga dapat dialokasikan untuk sekolah pendidikan seperti pesantren dari agama lain. “Seperti seminari, pasraman, dan sebagainya. Mereka juga mengelola sistem boarding yang keamanan dan kesehatannya perlu dibina dengan baik," ucap Mu'ti. 

Tenaga medis membenahi alat pelindung diri (APD) Covid-19 sebelum melaksanakan rapid test terhadap santri pesantren Mahyal Ulum Al Aziziyah di Aceh Besar, Aceh, Kamis (11/6). Kemenag menargetkan insentif untuk pesantren dikucurkan Juli nanti - (IRWANSYAH PUTRA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Ghaffar Rozin juga berharap penyaluran insentif untuk pengajar di pesantren tersebut dilakukan secara tepat. “Mengingat selama ini pemerintah belum memiliki data pesantren dan tenaga pengajar yang akurat. Masih banyak pesantren aktif yang tidak terdaftar, dan sebaliknya, pesantren tidak aktif tapi terdaftar,” ucapnya.

Gus Rozin menjelaskan, penyaluran insentif hendaknya juga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masing-masing pesantren yang berbeda. “Jangan terlalu kaku. Pemerintah perlu mengajak bicara lebih dalam para pemangku kepentingan pesantren atau organisasi yang menaunginya,” kata Gus Rozin. Insentif juga perlu disesuaikan dengan besar kecilnya pesantren. Ia menilai harus ada pembedaan antara pesantren yang santrinya 100 dan 25 ribu orang.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah sedang merumuskan anggaran bantuan bagi sekolah agama berbasis asrama. Bantuan dan pendanaan tersebut akan dialokasikan untuk penyediaan alat kesehatan, peningkatan sarana-prasarana agar bisa menunjang protokol kesehatan, hingga pemberian insentif bagi tenaga pengajar. 

Pihak Kementerian Agama (Kemenag) menggadang-gadang jumlah pendanaan itu senilai Rp 2,36 triliun. Meski begitu, Kementerian Keuangan sejauh ini belum bisa memastikan sumber pendanaan tersebut, baik itu akan menggunakan anggaran baru ataupun hasil relokasi anggaran lama. Selama ini, dana pesantren di Kemenag sebesar Rp 500 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama Kamaruddin Amin menuturkan, pondok pesantren sangat jarang mendapatkan bantuan pendanaan. "Jadi, tidak untuk madrasah, karena pesantren kan sangat jarang mendapatkan bantuan karena lembaga pendidikan yang nonformal sehingga tidak mendapatkan bantuan, selama ini sangat kurang sekali," kata dia kepada Republika, Jumat (12/6).

Selain untuk pesantren, dana afirmasi pendidikan keagamaan itu juga untuk lembaga pendidikan keagamaan non-Muslim. "Lembaga pendidikan keagamaan non-Muslim juga diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk bersama-sama mendapatkan anggaran," tutur Kamaruddin.

Kamaruddin mengiyakan, sejauh ini dana tersebut memang belum cair dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Insya Allah akan turun karena pembicaraannya sudah tingkat menteri, dan bahkan juga tingkat wapres dan juga menko, jadi sudah okelah kira-kira begitu," kata dia.

Menurut Kamaruddin, dana tersebut mungkin sudah bisa disalurkan ke lembaga yang membutuhkan pada awal Juli mendatang. Petunjuk teknis terkait penggunaan dana tersebut juga telah dibuat oleh Kementerian Agama. "Misalnya, pesantren yang sudah kaya, yang sudah banyak pemasukannya, ya mungkin tidak perlu," ungkap Kamaruddin.

 

Dengan demikian, kesehatan para santri benar-benar terjamin dan diperhatikan.

 

 

SHARE    

Di DPR, fraksi-fraksi partai berbasis massa Islam mendukung penggelontoran dana tersebut. "Sangat setuju, bahkan sejak pertengahan Mei PPP selalu mendorong pemerintah memperhatikan pelaksanaan pendidikan di pesantren selama pandemi," ujar Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada Republika, Jumat (12/6).

Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. “Saya telah menitipkan pesan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani agar disampaikan kepada Presiden Jokowi jika anggaran untuk pembukaan kembali pesantren di Indonesia bisa masuk dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 54/2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional," ujar Cucun.

Fraksi PKS dan Fraksi PAN juga mendukung pendanaan pada masa pandemi itu. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, pendanaan itu perlu untuk mendukung kebutuhan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. "Dengan demikian, kesehatan para santri benar-benar terjamin dan diperhatikan," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat