JAKARTA -- Komisi D DPRD DKI Jakarta menyesalkan belum berlangsungnya pembangunan intermediate treatment facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara, sebagai solusi pengelolaan sampah di Ibu Kota. Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan, di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2017-2022, seharusnya proyek teknologi pengolah sampah menjadi energi listrik, itu sudah dimulai.

Bahkan, menurut Ida, Pemprov DKI harus membangun ITF di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan sekaligus. Karena itu, Ida mempertanyakan niatan Pemprov DKI yang lamban dalam melaporkan progres pembangunan ITF. "Kalau dengan kondisi sudah tiga tahun, satu pun belum jalan, ini kan kasihan pengelolaan sampah ke depan seperti apa, dengan Bantargebang yang sudah full kapasitas kan harus ada tindakan," ujar politikus PDIP itu saat dikonfirmasi pada Jumat (12/6).

Ida menyarankan, wewenang pembangunan ITF sebaiknya dialihkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI atau diserahkan kepada pihak ketiga dengan menyerahkan keputusan kepada Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan. Yang terpenting, kata dia, pembangunan ITF Sunter bisa mulai dijalankan agar produksi sampah di Ibu Kota dapat diubah menjadi energi terbarukan.

"Silakan saja Pak Gubernur yang punya wewenang itu, tapi paling tidak harapan kami pengelolaan sampah segera terealisasi segera," ucapnya.

Pengepul merapikan limbah sampah plastik Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (5/6/2020). Menurut survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sampah limbah plastik meningkat akibat aktivitas belanja online selama PSBB dari 1-5 kali per bulan menjadi 1-10 kali. Adapun pembangunan teknologi pengolah sampah Sunter masih terhambat jaminan lembaga keuangan. - (Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

SHARE    

Ida menengarai, faktor pembangunan ITF yang belum dimulai karena Pemprov DKI terbelit masalah keuangan. Padahal, anggaran yang diperlukan untuk proyek itu hanya sekitar Rp 3 triliun untuk tiga tahun. Menurut dia, nominal tersebut tidaklah besar, mengingat kondisi keuangan Pemprov DKI masih mencukupi.

Jika mengacu APBD DKI 2020 sebesar Rp 87,9 triliun, tapi diproyeksikan turun menjadi Rp 47,1 triliun akibat pandemi Covid-19, sebenarnya Pemprov DKI masih sanggup membiayai proyek tahun jamak tersebut. "Ya karena memang mau ada pihak ketiga, PT Fortum (dari Finlandia). Ini saya minta Pak Gubernur untuk serius," ucap Ida.

Wakil Ketua sekaligus Ketua Koordinator Komisi D DPRD DKI, M Taufik, juga mendorong proyek pengolahan sampah itu diprioritaskan Pemprov DKI. Namun, ia menilai, kerja sama yang diteken antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) dan Fortum dari Finlandia, terkesan manipulatif. Politikus Partai Gerindra tersebut mendorong supaya Pemprov DKI membatalkan kerja sama dua perusahaan itu, dengan alasan antara hak dan kewajiban keduanya tidak seimbang.

"Karena kalau Jakpro melanggar kena penalti. Begitu dia (Fortum) melanggar tidak kena apa-apa. Jadi, Jakpro itu harus memutus perjanjian itu. Begitu diputus, kami akan melayangkan gugatan atas kerugian rakyat Jakarta," kata Taufik mengancam.

Terganjal

Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro Hanief Arie Setianto mengakui, pembangunan ITF Sunter masih terganjal beberapa kendala, termasuk jaminan dari lembaga keuangan yang belum bisa diselesaikan. Dia menyebut, pembangunan ITF Sunter juga terhambat pembahasan aspek komersialisasinya.

Pihaknya sebenarnya sudah menyepakati sejumlah perjanjian mulai sistem pengelolaan sampah hingga jual beli listrik dengan PT Perusahaan Listri Negara (PLN). Pemprov DKI pun, kata dia, telah menyiapkan investasi untuk pembangunan ITF Sunter. Adapun Jakpro menargetkan pembangunan tempat pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik tersebut berlangsung 36 bulan.

"Pembuatan boiler-nya sudah dimulai. Bahkan, sudah 20 persen, dan dikerjakan di Denmark," ujar Hanief menjelaskan jika proyek tersebut sebenarnya sudah berjalan.

 

ITF itu diklaim mampu mereduksi 80-90 persen dari bobot sampah yang masuk.

HANIEF ARIE SETIANTO, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro

 

SHARE    

Dia menerangkan, ketika ITF Sunter beroperasi dapat mengolah 2.200 ton sampah per hari, untuk diubah menjadi energi listrik berkapasitas 35 megawatt hour (mwh). Berdasarkan kajian, kata Hanief, ITF itu diklaim mampu mereduksi 80-90 persen dari bobot sampah yang masuk.

Hanief menambahkan, PT Jakarta Solusi Lestari yang digandeng Jakpro, menyebut, beberapa hal yang belum disepakati antara beberapa pemangku kepentingan lainnya, adalah PT PLN sebagai pembeli listrik belum sepakat dengan mekanisme harga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Andono Warih menyebutkan, pembangunan ITF Sunter dalam tahap site develeopment yang ditargetkan selesai pada 2021, dan commissioning pada 2020. Namun, rencana itu bisa saja meleset lantaran terjadi pandemi Covid-19 di Jakarta, yang membuat banyak mata anggaran direloksi untuk penanganan virus korona. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat