JEDDAH – Negara-negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyetujui resolusi untuk menentang rencana Israel menganeksasi Tepi Barat. Dalam resolusi itu, negara-negara anggota OKI bertekad melawan aneksasi dengan segala cara yang diperlukan.

“OKI memanggil anggota-anggotanya untuk mengambil seluruh langkah politik, legal, dan ekonomi yang diperlukan menghadapi ancaman aneksasi wilayah Palestina mana pun oleh Israel seperti yang disampaikan dalam resolusi ini,” bunyi salah satu poin resolusi tersebut seperti dilansir laman resmi OKI, kemarin. Resolusi itu disepakati selepas rapat luar biasa tingkat menteri luar negeri yang digelar secara virtual, Rabu (10/6) malam.

Resolusi itu juga meminta anggota OKI mengambil tindakan tegas terhadap negara, pejabat negara, maupun individu-individu yang mendukung rezim kolonial Israel dan melawan hukum internasional serta resolusi PBB soal Palestina. OKI meminta negara-negara anggotanya menyediakan segala bentuk dukungan politik, teknis, dan material bagi Palestina untuk menuntut Israel bertanggung jawab atas kejahatan terhadap warga Palestina.

Kepolisian Israel menahan seorang peserta unjuk rasa memprotes dibunuhnya Eyad Hallaq, seorang Palestina penyandang autisme oleh kepolisian Israel di Yerusalem, Selasa (9/6). Negara-negara Muslim mewanti-wanti Israel bahwa aneksasi Tepi Barat bisa berujung konflik - (AP/Mahmoud Illean)

SHARE    

“Meningkatkan upaya memboikot perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki,” bunyi poin selanjutnya. Selain itu, negara-negara OKI juga diminta menyediakan bantuan bagi warga Palestina menghadapi blokade Israel serta menekan Israel dengan segala upaya untuk membebaskan warga Palestina berusia lanjut, perempuan, dan masih anak-anak yang saat ini mereka tahan.

Sebagai landasan sikap itu, OKI mewanti-wanti bahwa rencana Israel menganeksasi Lembah Yordan, bagian utara Laut Mati dan wilayah-wilayah lain di Tepi Barat adalah ancaman nyata terhadap perdamaian dan solusi dua negara. “Langkah itu menepikan fondasi perdamaian, dan bisa menyelimuti seantero wilayah dengan kekerasan dan instabilitas. Langkah itu akan memiliki konsekuensi serius yang membahayakan stabilitas dan keamanan seluruh dunia,” tertulis dalam resolusi itu.

Aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat merupakan bagian dari rencana perdamaian Timur Tengah atau "Kesepakatan Abad Ini" yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari lalu. Sebagai barter atas pengakuan Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat, AS menawarkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi. 

Selain itu, dalam proposal Trump, Israel akan mencaplok 30-40 persen tanah dari Tepi Barat, termasuk semua bagian Yerusalem Timur yang selama ini diimpikan Palestina untuk menjadi ibu kota negara mereka saat nanti merdeka. Sedangkan, wilayah Palestina yang kian sempit dalam rancangan itu tinggal berupa noktah-noktah yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan. 

Dalam rapat luar biasa OKI pada Rabu malam, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki menyatakan, jika Israel dibiarkan melakukan aneksasi, hal ini akan memicu konflik dan menguatkan kolonialisme Israel. “Langkah itu akan mencabik-cabik wilayah Palestina pra-1967,” kata Riyad Maliki dilansir kantor berita Palestina, Wafa, kemarin. Aneksasi, kata Maliki, juga secara otomatis akan menghapus seluruh perjanjian damai serta mengakhiri negosiasi permukiman serta solusi dua negara yang disepakati komunitas internasional.

Bukan hanya mengancam situs-situs yang disucikan di Tepi Barat, menurut Maliki, aneksasi Israel juga akan memberikan kendali bagi Israel terhadap Masjid al-Aqsha sebab seluruh wilayah Yerusalem akan diberikan kepada Israel. “Mereka akan menghancurkan Masjid al-Aqsha untuk membangun kuil mereka. Hal ini akan mengubah konflik Palestina-Israel menjadi konflik agama yang mengancam stabilitas dan perdamaian di wilayah itu dan di seluruh dunia,” kata Maliki.

Sedangkan, Menlu RI Retno Marsudi dalam pertemuan luar biasa memohon agar anggota-anggota OKI melakukan mobilisasi besar-besaran untuk menolak aneksasi. Mobilisasi tersebut harus dilangsungkan secara internal maupun eksternal. “Suara kita harus bulat mencegah terjadinya aneksasi dan membuat kekuatan penjajah bertanggung jawab atas aksi ilegal mereka. Jika Israel akhirnya menjalankan aneksasi, negara-negara OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel harus mengambil langkah-langkah diplomatik seturut resolusi-resolusi OKI,” kata Retno.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang kembali terpilih memimpin Israel pada akhir Mei lalu mengatakan, Israel tidak akan melewatkan "peluang bersejarah" untuk memperluas kedaulatannya di Tepi Barat. Pada September tahun lalu, ia berkomitmen mencaplok Lembah Yordan dan mengeklaim wilayah itu sebagai bagian dari Israel. 

Times of Israel melansir pada Kamis (11/6), Benjamin Netanyahu akan mencaplok wilayah Tepi Barat secara bertahap. Pada tahap awal, Israel akan mencaplok tiga permukiman ilegal, kemudian disusul Lembah Yordan.

Namun, menurut Times of Israel, Netanyahu mengatakan, aneksasi daerah-daerah yang tidak ada permukiman harus menunggu persetujuan dari Komite Pemetaan Israel. Tiga blok permukiman utama Israel, yakni Maale Adumim di Yerusalem Timur yang diduduki, Ariel di utara Tepi Barat, dan Gush Etzion di dekat kota-kota Betlehem dan Hebron tidak memerlukan pemetaan. Ketiga pemukiman itu akan mulai dianeksasi setelah 1 Juli.

Pria Palestina melewati mural di Betlehem, Tepi Barat menggambarkan George Floyd yang ditewaskan polisi di AS. Warga Palestina merasa mereka senasib dengan kulit hitam di AS yang menderita karena brutalitas aparat. Negara-negara Muslim mewanti-wanti Israel bahwa aneksasi Tepi Barat bisa berujung konflik - (AP/Nasser Nasser)

SHARE    

Menggabungkan Maale Adumim dan Gush Etzion akan membantu memutuskan Tepi Barat dari Yerusalem Timur, yang juga diduduki Israel pada tahun 1967. Hal ini akan menjauhkan warga Palestina di Tepi Barat dari Yerusalem dan menghalangi Palestina untuk memiliki negara merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Para pejabat Israel yakin aneksasi daerah-daerah ini akan menghindari perselisihan dengan Yordania. Raja Yordania Abdullah pada bulan lalu memperingatkan bahwa aneksasi Israel dapat menyebabkan konflik besar-besaran dan merobek perjanjian damai Wadi Araba pada tahun 1994 dengan Israel.

Lembah Yordan dan daerah utara Laut Mati adalah bagian dari Tepi Barat yang diduduki Israel sejak perang Arab-Israel 1967. Ini merupakan wilayah yang sangat strategis, kaya akan mineral dan tanah pertanian, yang terletak di sepanjang perbatasan Yordania. 

Pada Selasa (9/6), media Israel Haaretz melansir bahwa Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz telah menemui tokoh-tokoh pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Dalam pertemuan itu, ia mendesak para pemukim untuk bersiap “mengambil apa yang mereka mampu” dari proposal yang diajukan Amerika Serikat. 

Hingga saat ini, lebih dari 600 ribu pemukim Israel tinggal di permukiman yang luas dan pos-pos di Area C yang dikontrol Israel. Tak jarang mereka melakukan tindakan konfrontatif dengan 3 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sebaliknya, dukungan internasional melawan aneksasi juga menguat. Pada Rabu malam, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, Menlu Yordania Ayman Safadi, dan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh dalam konferensi video bersama menyebut langkah aneksasi Israel melanggar hukum internasional. “Aneksasi bagian dari Tepi Barat yang diduduki bertentangan dengan hukum internasional dan saat ini menjadi prioritas utama kami untuk dicegah,” kata mereka dalam pernyataan bersama.  n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat