RAMALLAH — Ribuan warga Palestina di Ramallah melakukan demonstrasi menentang rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel, Senin (8/6). Beberapa pejabat Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) turut berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA, para pengunjuk rasa mengibar-ngibarkan bendera Palestina sambil menyuarakan kecaman terhadap rencana pencaplokan Israel. Beberapa pejabat Fatah dan PLO yang menjadi orator dalam demonstrasi tersebut memperingatkan aneksasi Tepi Barat akan membunuh setiap kesempatan pencapaian perdamaian.

Mereka menyebut pencaplokan Tepi Barat akan menghancurkan tujuan pembentukan negara Palestina yang berdaulat sesuai garis perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sebelumnya, PLO telah menuntut posisi yang jelas dan tegas dari komunitas internasional terkait pencaplokan, termasuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Sebab dalam hal ini Israel dianggap melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh mengancam, pihaknya akan mencabut pengakuan atas keberadaan negara Israel jika rencana aneksasi dilanjutkan. "Pengakuan kami atas Israel jadi pertaruhan jika peluang pendirian negara Palestina terus dikecilkan seperti ini," ujarnya dilansir Maannews, kemarin. Ia menekankan, perlawanan terhadap proyek aneksasi Tepi Barat oleh Israel adalah pertempuran keberlangsungan eksistensi politik Palestina.

Dari Gaza, Juru Bicara Hamas menyatakan apreasiasi atas sikap negara-negara Arab menolak aneksasi Tepi Barat. "Tapi, yang diperlukan adalah tekanan yang lebih serius dan efektif untuk melawan penjajah dan Amerika Serikat menjalankan rencana tersebut," ujarnya dalam cicitan di Twitter.

 

Pengakuan kami atas Israel jadi pertaruhan jika peluang pendirian negara Palestina terus dikecilkan seperti ini.

MUHAMMAD SHTAYYEH, Perdana Menteri Palestina

 

SHARE    

Seturut aksi kemarin, sebanyak 22 warga Palestina ditangkap pasukan Israel di Tepi Barat. Di antara yang ditangkap, tujuh berasal dari Hebaron, tiga dari pengungsian Arroub, dan satu dari pengungsian Fowwar.

Selain itu, tak jauh dari Betleham, pasukan Israel menangkap empat siswa sekolah menengah dari Nahalin. Tujuh warga Palestina juga ditangkap di Nablus, satu dari Lembah Yordan, dan tiga dari Issawiyeh di Yerusalem Timur.

Pada Ahad lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, tidak akan menyetujui pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari rencana pencaplokan Tepi Barat. Dia menyebut aneksasi akan dilakukan dalam beberapa pekan mendatang.

“Rencana pencaplokan tidak akan mencakup pembentukan negara Palestina dan pemerintah pasti tidak akan menyetujuinya,” ujar Netanyahu, dikutip laman Anadolu Agency. Netanyahu mengungkapkan, proses pemetaan untuk pencaplokan belum selesai. Menurut Times of Israel, Netanyahu telah melakukan pertemuan dengan para pemimpin permukiman pada Ahad lalu.

Beberapa sumber mengatakan, Netanyahu masih berniat mencaplok semua permukiman ilegal Israel yang berada di Tepi Barat pada 1 Juli mendatang. Namun, dia mengakui, menganeksasi tanah lain seperti yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian Amerika Serikat (AS) membutuhkan waktu lebih lama.

Maannews mengabarkan, dalam pekan-pekan belakangan, pasukan pendudukan Israel telah menyiapkan diri untuk kemungkinan meningkatnya konflik di Tepi Barat. Hal tersebut seiring rencana pencaplokan Tepi Barat dan Lembah Yordan yang dijadwalkan selambatnya awal bulan depan.

Rencana aneksasi disebut bakal meliputi sebagian wilayah Kota Hebron, Tepi Barat Selatan, termasuk salah satunya adalah tanah sekitar Masjid Ibrahimi. Meski di tengah suasana Covid-19, Jaksa Agung Israel Avichai Mandelblit telah menyetujui penyitaan tanah Palestina milik wakaf Islam itu, kemarin.

Masjid al-Ibrahimi yang berlokasi di sana terdaftar sebagai situs Warisan Dunia UNESCO sejak 2017 dan dianggap sebagai situs terancam. Lokasi yang dipercaya sebagai pemakaman Nabi Ibrahim dan dihormati Muslim serta Yahudi itu, menjadi lokasi ketegangan dalam beberapa dekade terakhir.

Masjid al-Ibrahimi terletak di sudut tenggara Hebron modern. Menurut penuturan setempat, Nabi Ibrahim tinggal di Hebron sekitar 4.000 tahun yang lalu. Dia memilih Hebron sebagai tempat pemakaman untuk istrinya Sarah, dirinya sendiri, putranya Ishak, cucunya Yakub dan istri-istri mereka. Menurut beberapa sumber, lokasi itu juga menjadi makam Nabi Yusuf.

Pada Selasa (9/6), Kementerian Kehakiman Israel dalam pernyataanya menyatakan, keputusan itu dibuat atas kerja sama dengan Administrasi Sipil. Tak hanya itu, pihak berwenang juga menambahkan, pengambilalihan lahan itu ditujukan untuk membangun elevator dan undakan untuk kemudahan ibadah umat Yahudi ke situs sucinya.

Namun, nyatanya alasan aneksasi itu tidak hanya menyangkut situs suci. Sebab, Pasar grosir tua di Jalan Shuhada yang dinaungi oleh pemerintah kota Palestina Hebron, juga akan dilahap Israel untuk memberikan ruang bagi proyek kontroversial itu.

 "Ini adalah eksploitasi sinis dari fokus dunia untuk memerangi pandemi COVID-19, dan cerminan tekad Israel untuk mengeksekusi rencana agresifnya dengan melahap Palestina," ujar anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hanan Ashrawi.

Lebih lanjut, Israel saat ini juga sedang mempercepat implementasi rencana pembangunan permukiman di wilayah Palestina tersebut. Pada Desember lalu, Israel telah menyetujui perluasan pemukiman di dalam Hebron, termasuk pembangunan 70 unit rumah baru, yang dapat menggandakan populasi pemukim di kota itu.

Dalam pernyataan terakhirnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali dukungannya terhadap rencana aneksasi Israel. Terpisah, Koordinator Khusus AS untuk Timur Tengah Nikolai Mladinov, memperingatkan bahwa kemungkinan aneksasi tanah Palestina kepada entitas penduduk akan menjadi pukulan destruktif bagi proyek pembentukan negara Palestina yang merdeka.

 

Umat Islam harus menciptakan jaringan politik, diplomatik, ekonomi, dan media untuk mengkampanyekan hak-hak bangsa Palestina.

ISMAIL HANIYYEH, Pimpinan Hamas

 

SHARE    

Sebab, sebagian besar negara anggota Dewan Keamanan baru-baru ini menegaskan kembali penolakan mereka terhadap rencana aneksasi Israel. Termasuk, rencana apa pun yang kemudian akan melemahkan pendirian negara Palestina di perbatasan pada 4 Juni 1967.

Sebagai salah satu kota terpadat Palestina di Tepi Barat, Hebron, diisi oleh 200 ribu warga Palestina, termasuk 30 ribu lainnya di sekitar Kota Tua. Namun, nyatanya, ada 800 pemukim Israel yang saat ini tinggal di jantung kota itu dengan penjagaan militer yang ketat.


Surat Hamas
Pimpinan Hamas Ismail Haniyyeh mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat tertanggak Jumat (5/6) pekan lalu itu, ia meminta Jokowi mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

"Hamas meminta kesediaan Anda untuk melakukan intervensi guna menangkal kebijakan kriminal aneksasi yang rasis oleh pihak Israel di Tepi Barat dan Lembah Yordan," tulis Haniyeh dalam surat itu. Ia mengatakan, Indonesia sebagai bagian dari umat Islam sedunia punya tanggung jawab untuk bersatu menolak kebijakan tersebut.

Indonesia juga diminta berperan sebagai bagian dari "ummah" untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam yang akan terdampak aneksasi tersebut. Jika tidak, lokasi-lokasi yang disucikan umat Islam di Yerusalem, Tepi Barat, dan Masjid al-Aqsha terancam tergerus penguasaan Israel.

ia meminta Presiden Jokowi meningkatkan komunikasi dan menggerakkan negara-negara di regional dan organisasi internasional untuk menyatukan pandangan melawan aneksasi. Komunitas internasional juga perlu diyakinkan bahwa tindakan Israel mencaplok Tepi Barat adalah upaya kriminal yang melanggar hukum-hukum internasional.

Haniyyeh juga meminta Indonesia mendorong konferensi tingkat tinggi negara-negara mayoritas Muslim untuk menyikapi aneksasi Tepi Barat. "Umat Islam harus menciptakan jaringan politik, diplomatik, ekonomi, dan media untuk mengkampanyekan hak-hak bangsa Palestina," kata dia.

Ia juga meminta negara-negara Muslim menolak normalisasi hubungan dengan Israel selama negara tersebut masih terus melakukan tindakan kriminal terhadap rakyat Palestina. "Kami akan menghadapi terorisme israel dengan perlawanan komprehensif dengan seluruh cara yang memungkinkan," kata Haniyyeh.

Dalam surat itu, Haniyyeh juga mendoakan Pemerintah Indonesia sukses menangani wabah Covid-19 yang melanda berbagai wilayah. "kami mengharapkan Anda akan mencapai kesuksesan dan memimpin negara menuju masa depan yang lebih sejahtera," kata Haniyyeh.

Poster bertuliska Bebaskan Palestina Sekarang saat aksi damai di depan kantor kedutaan duta besar Amerika Serikat di Jakarta, Selasa (3/4). Rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel akan menghancurkan tujuan pembentukan negara Palestina yang berdaulat - (Republika/Iman Firmansyah)

SHARE    

Indonesia sedianya tak tinggal diam soal aneksasi Tepi Barat. Akhir bulan lalu, Pemerintah Indonesia kembali mengangkatisu Palestina ke forum dunia seraya meminta Israel menghentikan rencana menganeksasi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan ia telah mengangkat isu Palestina pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung secara virtual pada Rabu (27/5).

Dalam beberapa hari itu, ia juga telah menghubungi Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Retno juga berbicara dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh dan sejumlah menteri luar negeri dari anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, Uni Eropa, serta organisasi dan lembaga internasional lainnya.

"Dalam surat (yang saya kirim ke pejabat tinggi negara sahabat, red), saya menyebutkan aneksasi tidak hanya mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, tetapi juga mengancam seluruh upaya menemukan penyelesaian terhadap isu Palestina," terang Retno yang menyampaikan paparannya dalam bahasa Inggris.

Ia mendorong komunitas internasional untuk bekerja sama menegakkan komitmen terhadap hukum internasional dan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB Rabu malam, Retno menekankan lembaga tersebut punya kewajiban memulihkan kembali hak Palestina terhadap wilayahnya sesuai dengan tapal batas 1967. "Kita tidak dapat membiarkan Israel melanjutkan rencana aneksasinya (di Tepi Barat, red)," kata Retno.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat