JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian terkait dan sejumlah pemerintah daerah (pemda) menandatangani komitmen bersama penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 2020-2024. Sebanyak Rp 35 triliun disiapkan untuk menyukseskan proyek besar tersebut. 

Penandatangan diikuti secara virtual oleh Mendagri, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PUPR, Menteri ATR, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kemudian, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati dan Wali Kota Bogor, Bupati dan Wali Kota Bekasi, Wali Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Wali Kota Depok, serta Plt Bupati Cianjur. 

"Seperti kita ketahui bersama bahwa masalah banjir dan longsor adalah salah satu bencana untuk daerah Jabodetabekpunjur ini terkait antara satu daerah dengan daerah lainnya," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam siaran persnya, Selasa (2/6).

Dengan demikian, kata dia, perlu penanganan secara orkestra melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sehingga tidak dilakukan secara parsial. "Karena apa yang terjadi di daerah hulu berpengaruh besar terhadap daerah tengah dan daerah hilir," kata Tito.

Warga mengendarai sepeda melintasi Jalan Kartini yang tergenang banjir di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/5) dini hari. Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi di sepanjang aliran hulu Sungai Cileungsi dan Cikeas sejak Senin (18/5) sore mengakibatkan naiknya tinggi muka air Kali Bekasi hingga meluap menggenangi Jalan Kartini setinggi 30 cm dan sejumlah pemukiman penduduk - (Suwandy/ANTARA FOTO)

SHARE    

Tito mengungkapkan, ada sebanyak 613 kegiatan yang akan dilakukan dengan anggaran Rp 35 triliun. Menurut dia, awalnya, pagu anggaran yang disiapkan Rp 46 triliun. Namun, karena ada penanganan pandemi korona, anggaran itu direvisi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, anggaran Rp 35 triliun itu bersumber dari APBN melalui sejumlah kementerian, APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota. "Hari ini kita menandatangani kesepahaman bersama untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp 35 triliun dibagi-bagi oleh anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota," ujar Emil.

Emil berharap, masyarakat bisa memahami penyelesaian banjir dan longsor memerlukan biaya tidak sedikit dan waktu lama. "Jadi, kalau ada banjir di tahun-tahun depan mohon bersabar, proyek raksasa Rp 35 triliun ini butuh waktu yang tidak sebentar," katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Jabar Taufiq Budi Santoso menjelaskan, ada empat strategi rencana aksi yang disepakati. Pertama, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara bersama yang sejalan dengan terbitnya Perpres yang baru tentang Jabodetabek. Ke depannya, akan dibentuk badan pengelola Jabodetabek secara mandiri.

Kedua, kata dia, mencegah dan mengurangi risiko. Kemudian, meningkatkan kesiapsiagaan dan perlindungan serta pengendalian sempadan sungai, penanggulangan kawasan hulu, tengah, dan hilir. “ Ini memerlukan komitmen dari setiap daerah terkait," katanya. 

Menurut Taufiq, anggaran Rp 35 triliun itu terdiri atas APBN Rp 18 trilun dan Rp 17,9 triliun gabungan dari APBD pemerintah daerah. "Yang terbesar adalah dari DKI Jakarta, yaitu Rp13,4 triliun dari total komposisi APBD tadi," katanya.

Sejumlah anak bermain di Kali Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4). Mereka tetap bermain bersama di luar ruang dan mengabaikan imbauan agar berdiam dan belajar di rumah selama proses belajar di sekolah diliburkan guna mencegah penularan COVID-19 - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Pemprov Jabar, kata Taufiq, memperkirakan, mengalokasikan Rp 498 miliar dengan total 53 kegiatan. Komitmen terbesar berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp 17,6 triliun.

"Jadi, dari Rp 18 triliun APBN, Rp 17,6 triliunnya berasal dari Kementerian PUPR," kata Taufiq.

Program penanggulangan banjir longsor Jabodetabekpunjur 2020-2024, antara lain, normalisasi Kali Bekasi yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun. Kemudian, penuntasan pembangunan Bendung Ciawi, pembangunan bendungan Cibeet, dan Cijurey yang juga menjadi bagian penting untuk wilayah Karawang meskipun waduknya berada di wilayah Bogor. Serta, kegiatan lain yang ada di zona hulu, tengah, dan hilir. n ed: ilham tirta

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat