JAKARTA – Berbagai macam bantuan sosial (bansos) dari pemerintah akan disalurkan serentak pada pekan ini. Penyaluran bansos tunai, paket sembako, hingga bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dilakukan lima hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan ditargetkan diterima masyarakat sebelum Hari Kemenangan tiba.

“Lima hari menjelang Lebaran ini akan dikakukan penyaluran besar-besaran,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melalui aplikasi pesan singkat, Senin (18/5).

Muhadjir mengatakan, ia bersama Menteri Sosial dan Direktur Utama PT Pos sudah membahas penyaluran bansos tersebut. Poin-poin penting yang dibahas adalah masalah ketersediaan dana bantuan, data keluarga penerima manfaat (KPM), dan cara penyalurannya.

“Bila mana perlu, jajaran PT Pos tidak libur Lebaran untuk memenuhi target (pengiriman bansos kepada masyarakat). Untuk bansos dari Kemensos, sekitar 80 persen,” kata dia.

Dari total target KPM sebanyak sembilan juta, lanjut Muhadjir, bansos diharapkan dapat tersalurkan kepada 8,3 juta dalam kurun waktu tersebut. Untuk sisanya, merupakan KPM yang berada di lokasi jauh dan sulit. Karena itu, akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjangkau mereka.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan, 24 persen dari total desa yang ada di Tanah Air sudah menerima BLT Dana Desa. Dia menyebut, Kemendes PDTT sudah melakukan upaya percepatan penyaluran BLT tersebut.

Pegawai Dinas Sosial mengumpulkan berkas fotokopi kartu keluarga dan KTP milik warga saat pendaftaran penerima bantuan sosial (bansos) di kantor Dinas Sosial Pemkot Medan, Sumatra Utara, Rabu (13/5). - (SEPTIANDA PERDANA/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Sudah lumayan ada percepatan dan hari ini, data terbaru, BLT Desa yang sudah cair itu ada 12.829. Jadi, 24 persen dari total desa yang sudah disalurkan dana desanya. Jadi, alhamdulillah, lumayan percepatannya,” kata Halim.

Dia menerangkan, 12.829 desa tersebut merupakan bagian dari 46.174 desa yang telah menyelesaikan musyawarah desa (musdes) khusus. Masih ada sekitar 33.345 desa yang belum mendapatkan BLT Dana Desa. Tapi, kata dia, desa-desa tersebut sudah menetapkan KPM melalui musdes khusus tersebut.

“Calon KPM sudah siap sejumlah 46.174 desa atau 84 persen sedangkan yang sudah tersalur 24 persen, 12.829 desa. Sementara, desa yang telah musdes khusus dan telah menetapkan calon penerima itu 33.345 desa,” ujar dia.

Halim menjelaskan, perbedaan jumlah yang cukup mencolok di antara desa yang telah mendapatkan BLT Dana Desa dengan yang belum terjadi karena adanya integrasi data yang dilakukan kabupaten/kota. Data tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penyaluran BLT Dana Desa.

“Karena memang tidak mudah untuk menghindari overlaping. Sementara, waktu sudah mendesak, sudah mau Lebaran, masih ada 33.345 desa yang belum tersalur, tapi datanya sudah selesai,” ujar dia.

Untuk melakukan percepatan penyaluran, ada sejumlah langkah yang dilakukan. Di antaranya, pada Ahad (17/5) Halim mengeluarkan instruksi agar desa yang sudah melaksanakan musdes mulai tanggal 9 Mei hingga hari ini bisa langsung mencairkan BLT Dana Desa.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kiri) meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5). - (ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Instruksi Mendes ini meng-cover 2.583 desa. Karena kalau masih nunggu sinkronisasi dan lain-lain, ya nggak bisa tersalurkan, sementara rakyat sudah menunggu, kepala desa sudah ditanyai. Maka saya keluarkan instruksi itu,” ujar dia.

Meski begitu, data yang sudah dikirim oleh bupati maupun wali kota akan tetap dijadikan dasar untuk penyaluran BLT Dana Desa di tahap kedua di desa yang bersangkutan. “Jadi, nanti penyaluran tahap kedua berdasar data yang sudah disahkan bupati wali kota,” kata dia.

Presiden Jokowi meminta penyaluran bansos dilakukan secepat-cepatnya. Dia menginstruksikan, berbagai hal yang menghambat pencairan agar disederhanakan. “Saya minta prosesnya dipercepat, prosesnya disederhanakan,” kata dia saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka.

Presiden Jokowi meminta pemerintah desa diberikan fleksibilitas untuk mengambil kebijakan operasional di lapangan untuk memudahkan pelaksanaan. Di sisi lain, Presiden juga mengingatkan pentingnya transparansi. “Tetapi, tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga,” ujar Jokowi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat