JAKARTA – Kementerian Pertanian menemukan sejumlah pabrik belum menjual gula sesuai komitmen. Kepala Distribusi Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Inti Pertiwi meminta pabrik gula yang mendapatkan tugas mengolah gula rafinasi milik industri untuk menjual gula sesuai kesepakatan guna menekan harga jual komoditas tersebut.

"Masalahnya sekarang ada perusahaan yang tidak berkomitmen, jadi kita harus mulai tegas dan menggerakkan Satgas Pangan. Perusahan tidak boleh menolak karena sudah ditugaskan pemerintah," kata Inti kepada Republika, Kamis (14/5).

 

Nama-nama perusahaan per daerah yang ditugaskan mengolah itu sudah ada sehingga mereka harus berkomitmen dengan pemerintah.

Kepala Distribusi Cadangan Pangan BKP Kementan Inti Pertiwi

 

SHARE    

Inti mengatakan, pemerintah telah menugaskan sejumlah pabrik gula untuk mengolah gula rafinasi milik industri menjadi gula kristal putih (GKP) demi memenuhi kebutuhan gula masyarakat. Kebijakan itu ditempuh karena pasar dalam negeri membutuhkan tambahan pasokan GKP dalam waktu cepat sembari menunggu kedatangan gula impor dan panen gula tebu petani lokal.

Inti mengatakan, sesuai aturan, harga gula dari pabrik sebesar Rp 11.900 per kilogram (kg). Selanjutnya, seiring dengan rantai distribusi, harga gula meningkat menjadi Rp 12 ribu per kg di tingkat distributor dan Rp 12.500 di tingkat eceran yang diterima konsumen. Kementan yakin pabrik sudah mendapatkan keuntungan yang wajar dengan acuan itu.

Karyawan Perum BULOG melayani pembeli dalam operasi pasar komoditas pangan di Pasar Kramat Jati, Jakarta, beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Lebih lanjut, Inti menuturkan, jika situasi itu tidak segera diatasi, masalah harga gula yang mahal akan terus berlarut dan harga sulit turun. Pihaknya pun meminta Satgas Pangan untuk menindak tegas pabrik maupun distributor gula yang masih berani menjual gula di atas harga yang ditetapkan.

BKP Kementan, kata dia, juga telah menginstruksikan kepada setiap Dinas Pertanian di daerah untuk melaporkan perusahaan yang membandel kepada Satgas Pangan. "Nama-nama perusahaan per daerah yang ditugaskan mengolah itu sudah ada sehingga mereka harus berkomitmen dengan pemerintah," kata Inti.

Kementan menyatakan akan segera melakukan operasi pasar gula lewat Toko Tani Indonesia Centre atau Pasar Mitra Tani (PTM) mulai pekan depan. Kementan akan menggunakan pasokan gula kristal putih (GKP) yang dikonversi dari gula rafinasi milik industri makanan-minuman.

Inti mengatakan, operasi pasar akan dilakukan serentak di seluruh outlet Pasar Mitra Tani di Indonesia. Setiap daerah ditugaskan mencari dan mengambil stok gula yang telah dikonversi oleh pabrik gula. "Berapa pun kebutuhan di daerah, pabrik gula yang mengonversi gula rafinasi akan memenuhi karena mereka sudah mendapat tugas langsung dari pemerintah," kata Inti.

Inti menjelaskan, khusus di wilayah Jabodetabek, pabrik gula yang ditugaskan pemerintah akan memasok gula sekitar tiga hingga lima ton per hari untuk 12 PTM. Volume itu dinilainya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula masyarakat. Sementara, volume di luar Jabodetabek akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.  

Perum Bulog mulai merealisasikan penugasan impor GKP dari India sebanyak 22 ribu ton dari total kuota 50 ribu ton. Pasokan gula impor itu segera didistribusikan ke masyarakat melalui outlet Bulog, toko ritel, dan pasar tradisional.

Warga antre membeli gula saat operasi pasar gula pasir di Pasar Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (14/5). - (Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

SHARE    

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan, pasokan gula impor tersebut telah tiba pada pekan lalu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Namun, gula belum dapat langsung didistribusikan ke pasar lantaran harus melalui proses pengemasan 1 kilogram.

"Insya Allah, dalam minggu depan sisanya akan datang lagi ke Surabaya. Sejauh ini tidak ada gangguan," kata Awaluddin.

 

Juga gula pasir sampai saat ini seperti ini saya terus kejar.

Presiden Joko Widodo

 

SHARE    

Awaluddin menuturkan, Bulog juga berencana melakukan operasi pasar gula ke beberapa wilayah di Jabodetabek yang mengalami kenaikan harga tertinggi. Diharapkan, harga komoditas gula dapat segera diintervensi dari yang saat ini dihargai lebih dari Rp 16 ribu per kilogram. "Kita akan sebar ke beberapa pasar secara langsung, kita sebarkan ke pengecer dan dia harus jual sesuai HET kepada konsumen," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung tingginya harga bahan kebutuhan pokok terutama komoditas gula. Menurutnya, harga gula pasir saat ini masih tinggi yakni berkisar Rp 17 ribu hingga Rp 17.500 dari harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 12.500.

“Juga gula pasir sampai saat ini seperti ini saya terus kejar,” tegas Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya agar mengecek kembali ke lapangan untuk menyelesaikan masalah tingginya harga kebutuhan pokok baik dari masalah distribusi, pasokan, atau dugaan adanya permainan harga di pasaran.

“Saya ingin ini dilihat masalahnya di mana, apakah masalah distribusi atau stoknya kurang atau ada yang sengaja permainkan harga untuk sebuah keuntungan yang besar,” kata Jokowi.

Bertolak belakang dengan keinginan pemerintah, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) justru mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi para petani tebu di Indonesia. Pasalnya, pemerintah bersikukuh untuk tetap mempertahankan harga acuan gula sesuai aturan yang masih berlaku.

Sekretaris Jenderal APTRI Nur Khabsyin mengatakan, semestinya perlu ada penyesuaian patokan harga gula. Bagi petani, harga acuan perlu dinaikkan dari saat ini sebesar Rp 9.100 menjadi Rp 14 ribu per kg.

"Biaya produksi sudah Rp 12 ribu per kg, itu mutlak harus dipenuhi. Kalau HET di konsumen masih Rp 12.500 itu zaman dulu," kata Khabsyin.

Khabsyin mengatakan, harga acuan yang berlaku saat ini sudah tidak diperbarui selama empat tahun terakhir. Pihaknya pun mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani gula.

"Kalau pemerintah mau harga gula tidak berubah, itu namanya petani yang mensubsidi konsumen, bukan pemerintah," tegasnya.

Khabsyin pun menegaskan, aspirasi APTRI berdasarkan penghitungan riil di lapangan. Ia pun mempersilakan pemerintah untuk melibatkan tim independen untuk melakukan survei biaya pokok produksi gula dalam negeri agar diketahui harga gula ideal yang sebenarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat