BRUSSELS — Menteri luar negeri negara anggota Uni Eropa dilaporkan akan mengadakan pertemuan pada Jumat (15/5). Mereka hendak membahas respons sanksi terhadap Israel karena berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

“Jelas ada kepentingan untuk melihat apa arti pencaplokan dalam konteks hukum internasional dan kami perlu mengetahui opsi kami,” ungkap seorang diplomat senior Uni Eropa kepada Reuters, dikutip laman Times of Israel, Selasa (12/5).

Menurut dia, diskusi dan pembahasan memang perlu dilakukan. “Kita juga perlu mengatakan apa sebenarnya konsekuensi dari pencaplokan itu, idealnya sebagai cara menghentikan langkah semacam itu,” ujarnya.

Pada Jumat, salah satu hal yang akan dibahas adalah tentang menemukan metode penerapan sanksi yang tidak memerlukan persetujuan bulat 27 negara anggota Uni Eropa. Negara yang menjadi sekutu Israel, seperti Hongaria dan Republik Ceska kemungkinan akan memveto proposal atau resolusi semacam itu. 

Pertemuan Uni Eropa ini dilaksanakan sehari setelah pengambilan sumpah pemerintah baru Israel yang digelar Kamis (14/4). Saat ini Israel memiliki pemerintahan koalisi antara pemimpin Likud Party Benjamin Netanyahu dan ketua Blue and White Party Benny Gantz.  Keduanya sepakat, setelah diresmikan, pemerintah dapat segera menjalankan rencana pencaplokan Tepi Barat. 

Yunani dan Irlandia menolak rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat setelah menjalin percakapan via telepon dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Irlandia Simon Coveney dan Menlu Yunani Nikolaos Dendias.

Pengunjuk rasa menggelar protes di depan Kedubes AS di London guna memprotes dukungan AS terhadap Israel.  - (AP)

SHARE    

Menurut Erekat yang dikutip kantor berita Palestina, WAFA, Senin, kedua menlu menyerukan agar solusi dua negara berdasarkan pada perbatasan pra-1967 diterapkan.

Inggris juga menolak rencana pencaplokan oleh Israel. Menteri Luar Negeri Junior Inggris, James Cleverly menyatakan, mengambil tanah Palestina menjadi Israel akan membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai.  "Posisi lama kami adalah bahwa kami tidak mendukung aneksasi bagian-bagian Tepi Barat, dan  melakukan hal itu dapat membuat keberlanjutan solusi dua negara lebih sulit," kata menteri Inggris untuk Timur Tengah dan Afrika Utara ini di hadapan parlemen. 

Dikutip dari Aljazirah, juru bicara untuk Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris mengatakan, pernyataan Cleverly mengulangi kebijakan lama pemerintah Inggris tentang Tepi Barat. Pada Januari, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, setiap langkah sepihak seperti itu akan merusak upaya baru untuk memulai kembali perundingan perdamaian. Kondisi itu juga bertentangan dengan hukum internasional. 

Penyataan tersebut berlawanan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Dia mengatakan, terserah kepada Israel apakah akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang berada di bawah pendudukan militer Israel sejak 1967.

 

Duta Besar AS untuk Israel David Friedman telah mengatakan negaranya siap mengakui kedaulatan Israel di Tepi Barat setelah syarat-syarat yang ditetapkan negaranya dilaksanakan. 

 

 

SHARE    

Pompeo diperkirakan akan mengunjungi Israel pekan ini untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mitra koalisinya yang baru, Benny Gantz. Perjalanan tersebut diharapkan fokus pada rencana Israel untuk secara resmi mengambil bagian-bagian dari wilayah Palestina yang diduduki. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memang mendukung aneksasi wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Sementara itu, Perancis mendesak negara-negara lain di Uni Eropa yang merupakan mitra dagang terbesar Israel mempertimbangkan untuk menegur Israel jika terus menjalankan aneksasi. Belgia, Irlandia dan Luksemburg juga ingin membahas kemungkinan langkah-langkah ekonomi hukuman selama pertemuan para menteri luar negeri pada beberapa hari mendatang. 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menyatakan kesediannya mengeksekusi kebijakan tersebut. Duta Besar AS untuk Israel David Friedman telah mengatakan negaranya siap mengakui kedaulatan Israel di Tepi Barat setelah syarat-syarat yang ditetapkan negaranya dilaksanakan. 

Syarat tersebut antara lain menyelesaikan pemetaan, menghentikan pembangunan permukiman Israel di Area C yang dikecualikan dari aneksasi, dan ketika Netanyahu setuju untuk bernegosiasi dengan Palestina sesuai dengan rencana perdamaian AS.

"Washington tidak berencana untuk memaksakan syarat baru bagi langkah itu," kata Friedman dalam sebuah wawancara dengan harian Israel, Hayom, pekan lalu. Setelah hal-hal itu terpenuhi, AS akan mengakui kedaulatan Israel di sebagian wilayah Tepi Barat. “Bukan AS yang mendeklarasikan kedaulatan tetapi pemerintah Israel. Setelah itu, AS siap untuk mengenalinya," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat