JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan penunjukan bank penyangga likuiditas atau bank jangkar tidak akan menimbulkan risiko, baik untuk kinerja maupun pergerakan harga saham perusahaan. OJK menegaskan, kebijakan ini merupakan bisnis normal dalam industri jasa keuangan. Bahkan, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, bank jangkar bisa mengambil selisih keuntungan dari kebijakan tersebut.

“Tidak ada risiko karena murni bank jangkar akan menjadi channeling pemerintah tidak akan mengganggu dana likuiditas bank itu sendiri,” ujar Wimboh dalam telekonferensi dengan tim redaksi Republika, Senin (11/5).

Wimboh menjelaskan, bank jangkar akan menjadi pemasok utama di Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Nantinya, bank jangkar akan mendapat likuiditas dari hasil penerbitan surat berharga negara (SBN) pemerintah yang dibeli oleh Bank Indonesia.

“(Bank jangkar) dapat margin dengan hanya channeling dana pemerintah yang suku bunganya murah, sehingga ada kelebihan,” ucapnya.

 

Hingga Maret 2020 rasio NPL perbankan sebesar 2,7 persen gross.

Ketua DK OJK Wimboh Santoso

 

SHARE    

Wimboh masih enggan menyebutkan detail bank BUMN dan bank swasta yang akan ditunjuk sebagai bank jangkar tersebut.

“Bank mana saja belum difinalkan karena masih koordinasi level kementerian,” ucapnya.

OJK berencana menunjuk beberapa bank BUMN dan bank swasta untuk menjadi bank penyangga likuiditas. Menurut dia, kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi kredit. Kebijakan itu diharapkan dapat menjaga likuiditas perbankan yang tengah melakukan restrukturisasi kredit dalam masa pandemi Covid-19.

OJK mencatat sebanyak 3,88 juta debitur perbankan telah mendapatkan restrukturisasi kredit. Angka ini setara dengan nilai total sebesar Rp 336,97 triliun hingga 10 Mei 2020. Wimboh mengatakan, kebijakan restrukturisasi kredit akan mengurangi tekanan risiko kredit bermasalah.

“Hingga Maret 2020 rasio NPL perbankan sebesar 2,7 persen gross. Kami menjamin tidak akan bank yang goyah karena terpapar risiko NPL,” ujarnya.

Perkembangan Program Restrukturisasi - (OJK)

SHARE    

Menurut dia, sebagian besar restrukturisasi kredit yang diberikan kepada debitur UMKM sebanyak 3,42 juta debitur. Total nilai debet kredit UMKM mencapai Rp 16,7 triliun.

Wimboh pun mengharapkan kebijakan restrukturisasi membuat risiko kredit bermasalah masih akan terjaga hingga pandemi Covid-19 berakhir. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, stabilitas sistem keuangan Indonesia sampai akhir Maret berada dalam status sangat waspada. Ini merupakan dampak signifikan dari kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19.

Salah satu langkah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama pemerintah untuk menanggapi situasi tersebut adalah merancang regulasi yang fleksibel, tapi tetap akuntabel. Dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

"Pada Maret, sehingga munculnya perppu ini adalah merupakan suatu situasi kegentingan yang memaksa. Jadi, sampai akhir Maret lalu, memang kondisinya sangat waspada. Kita sebutkan dalam tingkatan yang waspada," kata Sri dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Senin (11/5).

Sri menggambarkan, situasi kala itu menunjukkan gejolak sangat tinggi dan volatilitas serta kepanikan di pasar keuangan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah bersama bank sentral dan otoritas di bidang jasa keuangan meningkatkan kewaspadaannya.

Sri mengatakan, situasi sangat waspada terjadi hampir di semua indikator yang ada dalam masing-masing KSSK. Ini menyebabkan mereka harus melakukan beberapa kali rapat dengan kabinet untuk menyampaikan penilaian forward looking.

Saat itu, Sri mengakui, tantangan sangat besar terjadi di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Namun, setiap negara melakukan responsnya masing-masing.

Sri menambahkan, saat ini, pandemi Covid-19 juga sudah menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial yang dituntut menurun. "Bahkan, ada kematian aktivitas ekonomi," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Namun, Sri menilai, sudah ada tanda-tanda sentimen perbaikan belakangan ini setelah melalui gejolak dan kepanikan yang sangat tinggi. Meski begitu, ia memastikan, KSSK tetap akan meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi berbagai potensi dampak pandemi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat