Kisah Dalam Negeri
Nasib Kebun Binatang di Ujung Tanduk
Belum ada bantuan dari pemerintah untuk kebun binatang.
Oleh BAYU ADJI P, ARIE LUKIHARDIANTI
Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada kehidupan manusia. Satwa-satwa di kebun binatang juga terancam kehidupannya. Berhentinya operasional akibat pandemi membuat pengelola kebun binatang kesulitan memenuhi kebutuhan makan satwa karena tak ada pemasukan.
Taman Satwa Cikembulan, Kabupaten Garut, misalnya, telah berhenti beroperasi sejak awal Maret 2020. Berhentinya operasional membuat pemasukan ke lembaga konservasi itu berkurang drastis. Padahal, tiket pengunjung merupakan salah satu sumber utama pemasukan kebun binatang.
"Soalnya pengaruh dari tiket kunjungan itu sangat tinggi. Hampir setiap kebun binatang, saya kira bergantung pada pemasukan pengunjung," kata dia kepada Republika, belum lama ini.
Ia menuturkan, 50 persen karyawan Taman Satwa Cikembulan telah dirumahkan sejak tak lagi beroperasi. Sementara, pakan untuk satwa telah dibatasi agar tidak berlebihan atau kekurangan.
Pengelola kebun binatang bukannya tak mencari jalan keluar. Menurut dia, pihaknya telah berusaha menutupi ongkos pakan dengan menanam sayur dan buah. Selain itu, Taman Satwa Cikembulan juga memiliki peliharaan angsa, bebek, ayam, dan burung merpati, untuk alternatif pakan satwa karnivora.
Kendati demikian, ia menyebut kondisi para satwa di Taman Satwa Cikembulan masih normal. "Tapi, saya perkirakan kita bisa bertahan sampai Juni. Lewat dari itu, saya belum bisa menentukan," kata dia.
Menurut dia, sekira 60 persen dari 435 satwa di Taman Satwa Cikembulan berstatus dilindungi. Artinya, satwa-satwa itu merupakan titipan negara. Ada macan tutul, harimau sumatra, orang utan, hingga beruang madu. "Saya sebagai pengelola lembaga konservasi bertanggung jawab berbicara ke publik. Daripada nanti mendadak ada kejadian," kata dia.
Sejauh ini, ada sejumlah bantuan yang masuk ke Taman Satwa Cikembulan berasal dari swadaya masyarakat. Bantuan itu terhimpun di Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI).
Namun, ia mengatakan belum ada bantuan dari pemerintah untuk kebun binatang. Sejauh ini, pemerintah melalui BKSDA hanya melakukan pemantauan kondisi para satwa di kebun binatang. "Mereka mengecek pakan, kondisi, perilaku satwa. Kalau ada pengurangan pakan, kita juga amati perilaku satwa," kata dia.
Rudi berharap pemerintah dapat memberikan bantuan dana ke kebun binatang. Dengan begitu, kebun binatang dapat bertahan lebih lama. Apalagi setelah pandemi berakhir, lanjut dia, situasi di lapangan tidak mungkin langsung normal.
Kondisi serupa terjadi di Bandung Zoological Garden. Tak adanya pengunjung membuat anggaran pakan untuk sebanyak 850 ekor satwa semakin menipis. Pengelola bahkan berencana memotong rusa untuk pakan singa jika dalam beberapa bulan ke depan situasi tak berubah.
Humas Kebun Binatang Kota Bandung Sulhan Syafi'i mengatakan, pihaknya hanya bisa bertahan selama empat bulan dengan kondisi seperti saat ini yang tanpa pemasukan dan tidak ada pengunjung.
Untungnya, masyarakat kini mulai menyalurkan bantuan. Sulhan mengatakan, pada Rabu (6/5) ada 3 keluarga yang menyumbangkan pakan untuk satwa Kebun Binatang Bandung.
"Mereka adalah warga Kota Bandung yang berempati kepada pengelola Kebun Binatang Bandung yang sekarang sedang berjuang untuk memberi pakan pada satwa-satwa yang ada di sini," ujar Sulhan yang akrab disapa Aan kepada wartawan.
Sulhan yang juga menjabat sebagai Humas dan Promosi Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI) mengungkapkan, berdasarkan survei internal dari 60 anggota PKBSI di lingkup kebun binatang, sebanyak 92,11 persen pengelola kebun binatang hanya memiliki kemampuan memberikan pakan kurang dari satu bulan. Yang mampu bertahan menyediakan pakan selama jangka waktu 1- 3 bulan sebanyak 5,26 persen. Sedangkan yang mampu menyediakan pakan lebih dari 3 bulan hanya berkisar 2,63 persen.
"Artinya, 90 persen anggota PKBSI hanya bisa bertahan dalam satu bulan. Salah satu prioritas mendesak bagi kelangsungan hidup kebun binatang, khususnya kesehatan dan kesejahteran satwa koleksinya adalah penguatan ketahanan pakan," ujar Sulhan.
Menurut Aan, wabah Covid-19 ini membuat semua Kebun Binatang semakin berat. Ia bahkan menyebut kebun binatang dalam kondisi mati suri. Hampir seluruh manajemen kebun binatang melakukan penyesuaian terhadap manajemen pakan satwa. Yakni, mulai dari substitusi, pengurangan porsi, hingga pendekatan manajemen pakan lainnya. Namun, ia menegaskan semua itu tetap dilakukan berdasarkan pada etika hewan maupun kesehatan dan kesejahteraan satwa.
Ia menambahkan, kemampuan pakan tidak selalu terkait dengan persoalan finansial, Sebab, ada jenis-jenis satwa tertentu yang membutuhkan jenis pakan khusus yang hanya bisa diperoleh dari pemasok khusus dengan perlakuan tertentu. Artinya walau secara finansial tersedia, namun kalau pasokan pakannya justru tidak tersedia karena dampak kebijakan Covid 19, maka menjelma menjadi ancaman.
Aan mengaku, faktor finansial menjadi faktor krusial bagi kelangsungan ketersediaan suplai pakan. Apalagi, biaya pakan menduduki peringkat kedua setelah biaya tenaga kerja dalam biaya operasional. "Komponen yang juga penting di urutan ketiga besaran biayanya adalah obat-obatan," katanya.
Langkah KLHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan telah melakukan sejumlah langkah untuk membantu pengelola kebun binatang. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK Indra Exploitasia mengatakan, pihaknya akan mengirim bantuan kepada lembaga konservasi yang membutuhkan. KLHK juga membuat prioritas lembaga konservasi mana yang paling membutuhkan bantuan.
"KLHK membuat prioritas bagi lembaga konservasi yang membutuhkan dan telah memberikan bantuan ke lembaga konservasi di Jambi dan Jogja," kata Indra saat dihubungi Republika, Jumat (8/5).
Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), kata Indra, juga telah membuat program donasi. Uang hasil donasi tersebut nantinya akan disalurkan ke lembaga konservasi yang membutuhkan.
Menurut dia, tak semua pengelola kebun binatang mengalami kesulitan pakan. Kebun binatang yang masih mampu memberikan bantuan kepada kebun binatang lainnya.
Dia menambahkan, KLHK juga melakukan upaya permohonan relaksasi pajak bagi lembaga konservasi melalui surat yang diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Salah satu keringanan itu berupa perpanjangan masa pembayaran pajak serta kebijakan terkait pembatasan pergerakan dalam hal penyediaan pakan satwa.
"Bantuan pakan dan obat akan diberikan selama masa darurat Covid-19 ini berlangsung. Harapannya Covid-19 cepat reda dan lembaga konservasi berjalan normal," kata Indra.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.