Internasional
Israel Siapkan 7.000 Unit Permukiman Baru
YERUSALEM – Israel, Rabu (6/5), mengumumkan pembangunan ribuan unit permukiman baru Yahudi menjelang kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo. Sebuah sumber yang dikutip Reuters menyebutkan, kedatangan Pompeo pekan depan adalah simbol kesiapan AS mendukung rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.
Rencana pembangun terbaru ini adalah untuk membangun permukiman Efrat di blok Gush Etziion, Tepi Barat selatan. Kantor Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett mengatakan pada Rabu, rencana ini telah mendapat persetujuan dan akan dilakukan di lahan yang dapat menampung sekitar 7.000 unit permukiman.
"Momentum pembangunan di negara ini tidak boleh dihentikan, bahkan untuk sedetik pun," kata Bennett dalam akun Twitter. Bennett dikenal memiliki haluan politik nasionalis-religius dalam pemerintahan sementara pimpinan Netanyahu saat ini.
Pompeo berencana mengunjungi Israel selama satu hari dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saingan politiknya, Benny Gantz. Masalah teritorial menjadi isu sentral dalam upaya membangun koalisi Netanyahu dan Gantz. Netanyahu memiliki haluan konservatif dan Gantz dikenal berhaluan moderat.
Netanyahu ingin bersekutu dengan Gantz. Pada saat yang sama ia juga ingin memulai sidang kabinet pada 1 Juli untuk membahas rencana deklarasi kedaulatan Israel atas permukiman dan Lembah Jordan, di Tepi Barat. Namun, rencana pemerintahan bersatu ini mendapat tentangan dari Mahkamah Agung Israel.
Dikutip dari Anadolu Agency, Pemerintah Israel memang telah meningkatkan pembangunan permukiman di wilayah Tepi Barat dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini upaya mendukung rencana untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat pada Juli dengan dukungan AS.
Harian Israel Hayom mengutip pernyataan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman yang mengatakan bahwa kedaulatan di Tepi Barat dan Lembah Yordan adalah "soal Israel". Ia kemudian menambahkan, "Kami siap."
AS telah menyatakan untuk mengakui kedaulatan Israel di Tepi Barat. Sikap AS ini adalah bagian dari proposal Presiden AS Donald Trump yang diungkap pada Februari silam. Sedangkan, pembahasan berdirinya Palestina dan meliputi hanya 70 persen dari wilayah Tepi Barat.
Sementara, hukum internasional memandang seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai wilayah pendudukan. Wilayah tersebut dicaplok Israel dalam Perang 1967.
Palestina dengan dukungan konsensus dunia internasional ingin mendirikan negara di wilayah yang meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka.
Semua pembangunan permukiman Yahudi di wilayah tersebut merupakan tindakan ilegal. Palestina mengatakan, rencana pembanguan permukiman Israel itu bias terhadap mereka. Pemerintahan pun telah memboikot upaya mediasi Washington karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017.
"Rencana aneksasi pemerintahan Trump mengesahkan segala sesuatu tentang perusahaan permukiman kolonial Israel ilegal adalah tentang sebuah narasi rasis, pelanggaran hukum internasional, dan pengabadian penolakan hak-hak Palestina," kata pejabat Palestina, Saeb Erekat, dikutip dari Aljazirah.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.