JAKARTA -- Pemerintah kembali memperluas kelompok penerima bantuan sosial untuk penanganan dampak Covid-19. Kali ini, giliran petani yang akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu per keluarga per bulan. Rencananya bansos tunai bagi petani ini akan diberikan selama kurun waktu tiga bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bansos tunai ini menyasar 2,44 juta petani kategori miskin. Diharapkan melalui penyaluran bansos ini, kehidupan perekonomian petani bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Petani juga diharapkan mampu melanjutkan aktivitas tanam di siklus tanam selanjutnya.

"Pemerintah juga melihat saat ini untuk memberikan insentif kepada para petani. Tentunya pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp 600 ribu di mana Rp 300 ribu bantuan tunai dan Rp 300 ribu sarana prasarana produksi pertanian," ujar Airlangga seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (28/4).

Airlangga menambahkan, BLT kepada petani memang terdiri dari dua bagian. Pertama, sebesar Rp 300 ribu berupa uang tunai dan Rp 300 ribu lainnya akan disalurkan melalui bantuan produk pendukung pertanian, seperti pupuk, bibit, atau produk lainnya. "Ini diharapkan periode selama tiga bulan dan teknis akan diumumkan Kementerian Pertanian," katanya.

Petani menjual buah timun suri hasil panen di ladangnya di Jalan Pendowo, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat, Senin (27/4). (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Pemberian bansos tunai kepada petani menambah deret jaring pengaman yang disiapkan pemerintah untuk meredam dampak Covid-19. Sebelumnya, pemerintah telah memulai penyaluran bansos berbentuk sembako senilai Rp 600 ribu per bulan kepada warga yang ekonominya terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Kemudian pemberian bansos tunai kepada masyarakat di luar Jabodetabek, pemberian bansos melalui dana desa, dan pemberian bansos reguler, seperti PKH dan kartu sembako murah.

 

BLT sebesar Rp 600 ribu di mana Rp 300 ribu bantuan tunai dan Rp 300 ribu sarana prasarana produksi pertanian

AIRLANGGA HARTARTO, Menko Perekonomian

 

SHARE    

Bahkan, bantuan sosial juga disiapkan masing-masing pemerintah daerah terutama di daerah paling terdampak pandemi Covid-19. Di Jawa Timur, misalnya, Pemerintah Provinsi Jatim menyiapkan sekitar Rp 87 miliar anggaran untuk bansos bagi tiga daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dana tersebut hasil relokasi anggaran dan refocusing APBD 2020. Bansos ini disiapkan untuk masyarakat yang tidak masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Bagaimana mereka yang non-PKH, BPNT, kartu sembako, bantuan langsung tunai dari Kemensos, kartu prakerja, juga bantuan tunai dana desa? Kami lakukan intervensi," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ia mengatakan, sebenarnya Pemprov Jatim telah menyiapkan Rp 549 miliar untuk 750 ribu keluarga penerima manfaat di seluruh Jatim. Khusus di tiga daerah PSBB, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, ada sekitar 145 ribu keluarga sasaran bansos.

Di Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga melakukan intervensi pemberian bansos bagi warga. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Iyus Permana mengatakan, sebelumnya nominal yang diberikan, yakni Rp 300 ribu per kepala keluarga dinaikkan menjadi Rp 500 ribu per kepala keluarga. Pemkab Purwakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24 miliar. Anggaran tersebut hasil revisi dari sebelumnya yang hanya dianggarkan Rp 18 miliar. “ Ya pertimbangannya sama dengan Gubernur. Pak Gubernur mengimbau agar besaran bantuan maksimal sama, nggak boleh melebihi,” kata Iyus.

Koordinasi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengingatkan pentingnya koordinasi dalam penyaluran bansos. Terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi tersebut diperlukan agar tidak ada tumpang-tindih, apalagi sampai penerimanya ganda. "Dalam kaitan bantuan dari pemerintah pusat pun, pemerintah daerah peran yang sangat penting untuk memasukkan data penerima bantuan sosial yang berasal dari pusat," kata Ace, Selasa (28/4).

Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya. Melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), pemda memiliki peran untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. "Jika input dari pemerintah daerah tidak akurat, program bantuan sosial juga tidak akan tepat sasaran," ujar politikus Partai Golkar itu.

Sejumlah pemulung sampah antre saat pembagian sembako Polres Salatiga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngronggo, Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (21/5). Sebanyak 100 sembako dibagikan secara gratis kepada pekerja pemulung sampah untuk kebutuhan bulan Ramadhan - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Terlebih, instansi kepolisian juga menyiapkan bantuan sembako untuk warga. Kapolri Jenderal Idham Azis menginstruksikan kepada jajaran polda di seluruh Indonesia untuk menyiapkan sebanyak 25 ton beras. "Sekarang yang stand by tidak hanya polres, tadi malam sudah dinyatakan bahwa setiap polda menyiagakan 25 ton," kata Kapolri Jenderal Idham Azis, Senin (27/4).

Sebelumnya, Kapolri sudah meminta kepada 500 polres untuk menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok. n antara ed: agus raharjo

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat