TEL AVIV — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini Amerika Serikat (AS) akan memberi lampu hijau bagi negaranya untuk menganeksasi atau mencaplok wilayah pendudukan di Tepi Barat. Sebab, hal itu telah tercantum dalam perjanjian damai Timur Tengah, termasuk untuk konflik Israel-Palestina, yang disusun pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

"Dua bulan dari sekarang, saya yakin janji itu akan dihormati dan kita akan dapat merayakan satu lagi momen bersejarah dalam sejarah Zionisme,” kata Netanyahu pada Ahad (26/4).

Dia tak menjelaskan lebih terperinci mengenai hal tersebut. Namun, Netanyahu dan pendukung garis kerasnya amat ingin segera bergerak semasa Trump masih berkuasa. Pencaplokan ini diyakini akan menjadi langkah yang dipilih Trump untuk mendulang dukungan menjelang pemilihan presiden AS pada November. 

Di Washington, seorang sumber yang dikutip Associated Press mengatakan sikap AS masih belum berubah. AS, katanya, "siap mengakui tindakan Israel untuk memperluas kedaulatan Israel".

Pernyataan sang sumber mengacu pada sejumlah wilayah di Tepi Barat. Menurut dia, AS kini terus berkomunikasi dengan Israel mengenai waktu pelaksanaan dan ruang lingkup wilayah yang akan dicaplok Israel. Sang sumber meminta identitasnya dirahasiakan karena ia tidak berwenang membahas isu ini dengan media.  

Israel mencaplok Tepi Barat dalam Perang 1967, termasuk Yerusalem Timur. Israel telah membangun permukiman di Tepi Barat yang kini dihuni sekitar 500 ribu warga Yahudi Israel dan 200 ribu lainnya di Yerusalem Timur.

Pada Rabu pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, Israel akan menjadi pihak yang mengambil keputusan apakah akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat atau tidak. Hal itu dia sampaikan saat Netanyahu telah sepakat membentuk pemerintahan bersatu dengan pesaing politiknya, yakni pemimpin Blue and White Party Benny Gantz. 

“Soal pencaplokan Tepi Barat, Israel pada akhirnya akan membuat keputusan itu. Itu keputusan Israel," kata Pompeo.

Namun, Pompeo menyebut AS akan tetap menawarkan pandangan terkait isu tersebut. "Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk berbagi pandangan kami dengan mereka tentang hal ini dalam pengaturan privat," ujarnya. 

Trump telah merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahannya pada 28 Januari lalu. Rencana itu menuai banyak kritik dan protes karena dianggap sangat berpihak pada kepentingan politik Israel. Dalam rencananya, Trump menyatakan, Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan. 

Warga Palestina menyiapkan paket bantuan untuk kaum miskin di Nablus, Tepi Barat, Ahad (26/4). (AP/Majdi Mohammed)

SHARE    

Aksi interasional

Di Palestina, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyerukan aksi internasional untuk menghadapi rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat. Menurut PLO, telah banyak negara yang menentang langkah Israel. 

“Kepemimpinan Palestina menyambut pernyataan penting yang dibuat banyak negara dan organisasi regional, termasuk Uni Eropa, Rusia, Cina, Prancis, Jerman, Belgia, Spanyol, Italia, Irlandia, dan Norwegia menolak rencana Israel untuk mencaplok wilayah Palestina sebagai ilegal serta tak dapat diterima,” kata anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi pada Ahad (26/4), dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA. 

Menurut dia, pernyataan dari berbagai negara itu mencerminkan prinsip dan komitmen global pada penerapan hukum internasional yang melarang aneksasi. “Mereka juga menegaskan kembali komitmen dan dukungan untuk hak-hak yang tak dapat dicabut dari rakyat Palestina atas kemerdekaan, kedaulatan, dan perdamaian, sebagaimana diabadikan dalam Piagam PBB dan resolusi PBB yang relevan, termasuk 2334 (2016), 242 (1967), dan 338 (1973) di antara banyak lainnya,” ujarnya. 

“Israel sedang menggambar peta, merebut tanah, memperluas permukiman, dan merusak kelayakan negara Palestina di tingkat keuangan, politik, dan praktis. Diperlukan langkah-langkah disengaja untuk membangkrutkan Pemerintah Palestina dan memeras secara finansial kepemimpinan Palestina,” kata Ashrawi. n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat