Oleh Erwin Natosmal Oemar (Direktur Riset Occulus Publicus Indonesia)

Pada Selasa, 3 November 2026, LSP, ASN, dan EH ditetapkan sebagai tersangka terkait isu penyadapan. Dua hari kemudian, perwiran tinggi Polri lainnya, yakni SU, juga ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya diduga secara bersama-sama melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 2025–2026.

Bareskrim Polri menetapkan mereka sebagai tersangka dengan sangkaan berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Pasal 332 ayat (1) atau ayat (2) undang-undang yang sama; serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meski demikian, spekulasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa perbuatan tersebut tidak terbatas pada tindak pidana penyadapan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai makar. Pandangan tersebut turut disampaikan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut tindakan penyadapan terhadap presiden sebagai tindak pidana makar.

Hal senada disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri tersebut termasuk kategori makar. Dalam kacamata politik, spekulasi itu bisa jadi benar karena informasi yang dimiliki presiden rentan disalahgunakan untuk kepentingan sekelompok orang atau individu tertentu.

Penyadapan dan Makar

Delik makar merupakan delik formil. Pada intinya, delik formil berfokus pada terpenuhinya unsur perbuatan, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur dalam sebuah delik, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jika dugaan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo dan rekan-rekannya dikaji dengan menggunakan pendekatan sistematis dalam memaknai makar, terdapat dua unsur perbuatan yang harus dipenuhi.

Pertama, perbuatan persiapan untuk "menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan" atau permufakatan jahat. Kedua, unsur objektif dari masing-masing delik. Sebagai contoh, dalam makar terhadap presiden dan wakil presiden, unsur objektifnya adalah "dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan."

Oleh karena itu, penyidik dan penuntut umum harus memperjelas keterkaitan antara penyadapan dan unsur objektif yang terdapat dalam masing-masing delik. Keterkaitan itu, misalnya, harus menunjukkan apakah perbuatan tersebut dimaksudkan untuk membuat presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, meniadakan susunan pemerintahan, atau mengubah susunan pemerintahan. Publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai pemenuhan unsur-unsur objektif tersebut.

Terlepas dari hal itu, menurut penulis, satu unsur makar telah terpenuhi, yaitu adanya permufakatan jahat. Dengan kata lain, penyadapan terhadap presiden sudah menunjukkan indikasi makar.

Makna Makar

Dalam kacamata hukum, pemaknaan terhadap makar memiliki objektifikasi tersendiri yang berbeda dari cara pandang umum atau awam (di luar hukum). Objektifikasi tersebut merupakan turunan dari asas legalitas, yang mengharuskan rumusan delik pidana disusun secara jelas, ketat, dan tidak multitafsir. Menurut original intent-nya, kata makar berasal dari bahasa Belanda, aanslag, yang berarti serangan. Menariknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau KUHP baru memberikan definisi makar yang lebih jelas dan lengkap dibandingkan dengan KUHP lama (UU Nomor 1 Tahun 1946).

KUHP lama tidak mendefinisikan atau memberikan penjelasan yang memadai mengenai pengertian makar. Sementara itu, Pasal 160 KUHP baru menyebutkan makar sebagai "niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut." Pada titik ini, terdapat kata kunci dalam pengertian makar, yaitu adanya persiapan perbuatan.

Lantas, apa yang dimaksud dengan persiapan perbuatan? Pasal 15 ayat (1) KUHP baru menjelaskan bahwa "Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana."

Meski demikian, definisi makar ternyata tidak hanya mencakup perbuatan persiapan, tetapi juga permufakatan jahat. Unsur permufakatan jahat dalam kategori makar dapat ditemukan dalam Pasal 196 KUHP baru. Lebih jauh, pengertian permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) KUHP baru, yang menyatakan bahwa "permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana." Dengan demikian, pemahaman mengenai delik makar secara sistematis tidak hanya berfokus pada adanya perbuatan persiapan, tetapi juga mencakup permufakatan jahat.

Kualifikasi Makar

Meskipun kualifikasi makar dalam KUHP baru diadopsi dari KUHP lama, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan pertama terletak pada objek makar. Dalam KUHP lama, tidak terdapat klasifikasi atau kategori objek makar. Sementara itu, KUHP baru mengatur tiga objek makar. Perbedaan kedua berkaitan dengan penjelasan mengenai batas-batas makar. Dalam KUHP lama, tidak terdapat memorie van toelichting (penjelasan) yang memadai mengenai ruang lingkup masing-masing delik makar. Sebaliknya, KUHP baru memberikan penjelasan yang lebih memadai mengenai alasan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai makar.

KUHP baru mengklasifikasikan tiga objek makar, yaitu: (1) makar terhadap presiden dan wakil presiden; (2) makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (3) makar terhadap pemerintah. Adapun makar terhadap pemerintah dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: (a) makar dengan maksud menggulingkan pemerintah; (b) makar berupa pemberontakan; dan (c) mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah.

Adapun unsur objektif makar terhadap presiden dan wakil presiden adalah "dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan."

Unsur objektif makar terhadap NKRI adalah "dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sementara itu, unsur objektif makar terhadap pemerintah adalah "dengan maksud menggulingkan pemerintah."

Menggulingkan pemerintah dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlepas dari kedua bentuk tersebut, keduanya tetap dikategorikan sebagai makar terhadap pemerintah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat