Internasional
BoP Bakal Jadi Kaki Tangan Zionis
BoP dilaporkan coba menghapus nama Palestina dari buku-buku pelajaran.
GAZA — Dewan Perdamaian akan mengupayakan partisipasi yang lebih besar dari Israel setelah pemilihan umum Knesset pada 27 Oktober. Ini diungkapkan seorang pejabat dari organisasi tersebut kepada Times of Israel pada Senin.
"Kita perlu melangkah lebih jauh dari sekadar percakapan konstruktif menuju implementasi yang konstruktif," ujar pejabat tersebut kepada media itu, seraya menambahkan bahwa terdapat "batasan mengenai apa yang dapat dilakukan" akibat adanya pemilihan umum tersebut.
Laporan tersebut menyatakan bahwa dewan tersebut "masih terus memajukan rencana tersebut... setelah pemilihan umum, kami berharap dapat mempercepat prosesnya dengan laju yang jauh lebih cepat."
Dewan Perdamaian, yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump, beranggotakan 26 negara pendiri dan dipimpin oleh Amerika Serikat. Negara-negara pendiri beserta para pemimpinnya antara lain Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, Mesir, El Salvador, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Vietnam. Untuk daftar lengkap mengenai pemimpin dari masing-masing negara, silakan merujuk pada dokumen yang dimaksud.
Sebelumnya, mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair, dituding meminta Otoritas Palestina menghapus seluruh penyebutan kata “Palestina” dari buku pelajaran sekolah dan menggantinya dengan istilah “Samaria”. Permintaan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan kepemimpinan Palestina agar memenuhi persyaratan politik dalam proses perdamaian dengan Israel.
Tudingan itu disampaikan mantan Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jeremy Greenstock, dalam wawancara di siniar David Hearst Podcast yang dilaporkan Middle East Eye pada 2 September 2026.
Greenstock, yang menjabat sebagai duta besar Inggris untuk PBB pada 1998–2003, mengatakan Blair diminta Dewan Perdamaian untuk mendatangi Ramallah dan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
Menurut Greenstock, penghapusan kata Palestina dari kurikulum pendidikan menjadi salah satu syarat agar Otoritas Palestina dinilai mampu mencapai kesepakatan dengan Israel untuk mengakhiri konflik yang pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
“Belakangan, saya mendapat informasi bahwa dia diminta Dewan Perdamaian pergi ke Ramallah dan meminta penghapusan setiap penyebutan kata Palestina dari kurikulum pendidikan Palestina,” kata Greenstock, sebagaimana dikutip Middle East Eye.
Informasi itu, menurut Greenstock, diperolehnya dari sumber di tingkat kementerian.
Greenstock mengatakan, Presiden Mahmoud Abbas menolak permintaan tersebut. Ia menilai tuntutan semacam itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip yang mendasari kerja Dewan Perdamaian, khususnya terkait keadilan, ketidakberpihakan, dan pemahaman sejarah konflik Palestina-Israel.
Pihak Tony Blair membantah tudingan tersebut. Juru bicara Blair menyatakan laporan yang menyebut mantan perdana menteri Inggris itu meminta penghapusan kata Palestina tidak benar.
Tony Blair Institute for Global Change kemudian mengeluarkan pernyataan resmi pada 3 September 2026 yang menolak klaim tersebut. “Laporan ini sepenuhnya merupakan rekayasa. Kami dengan tegas membantah tuduhan yang menyebut Tuan Blair meminta Otoritas Palestina menghapus nama Palestina dari kurikulum sekolah atau menggantinya dengan istilah lain,” demikian pernyataan lembaga tersebut.
Blair merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump, yang dibentuk untuk mengawasi proses perdamaian dan pengelolaan Gaza pascaperang.
Pada pertengahan Agustus 2026, Blair dilaporkan mengunjungi Israel bersama Jared Kushner, menantu Trump, dan Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza. Mereka bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas rencana masa depan wilayah tersebut.
Rombongan itu kemudian melanjutkan perjalanan ke Kairo, Mesir, untuk bertemu dengan kelompok teknokrat Palestina yang diproyeksikan mengambil alih pengelolaan Gaza.
Namun, pelaksanaan rencana perdamaian masih menghadapi berbagai hambatan politik. Sikap pemerintah Israel terhadap pengaturan masa depan Gaza dan persoalan siapa yang berwenang mengelola wilayah tersebut tetap menjadi tantangan utama.
Greenstock menilai peran Blair dalam Dewan Perdamaian menghadapi kesulitan. Ia juga mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan lembaga tersebut terhadap konflik Palestina-Israel.
Kontroversi ini memperlihatkan bahwa upaya membangun perdamaian di Gaza tidak hanya berhadapan dengan persoalan keamanan dan rekonstruksi. Pengakuan atas identitas Palestina, sejarah konflik, dan hak politik rakyat Palestina juga menjadi bagian penting dari perdebatan mengenai masa depan wilayah tersebut.
Pengiriman pasukan
Sementara, mencapai 500 personel Maroko telah menjalani pelatihan untuk dipersiapkan bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Jalur Gaza. Persiapan pengerahan pasukan multinasional tersebut terus berlangsung meskipun implementasi rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat (AS) mengalami berbagai penundaan.
Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengatakan kepada The Times of Israel, Senin (19/10/2026), pelatihan tersebut berlangsung di Maroko sejak akhir Agustus lalu. Pelatihan awal melibatkan sejumlah perwira dan instruktur, sebelum diperluas kepada kontingen yang lebih besar.
Pelatihan itu diselenggarakan oleh ISF yang dipimpin AS. Namun, pejabat tersebut belum dapat memastikan apakah seluruh rangkaian pelatihan telah rampung.
Pada Februari lalu, Maroko menyatakan komitmennya untuk mengirimkan personel kepolisian dan militer ke Gaza pascaperang. Langkah tersebut menjadikan Maroko negara Arab pertama yang secara terbuka menyatakan kesediaan mengirim personel untuk misi tersebut.
Selain Maroko, Albania, Kazakhstan, dan Kosovo juga telah menyatakan kesediaan menyumbangkan pasukan. Namun, Maroko diperkirakan menjadi negara pertama di antara keempat negara tersebut yang benar-benar mengerahkan personelnya ke Gaza, menurut sejumlah pejabat yang mengetahui rencana Dewan Perdamaian.
Di tengah persiapan pengerahan pasukan, upaya pemulihan Gaza masih menghadapi hambatan. Pejabat Dewan Perdamaian itu mengatakan, terdapat sedikit kemajuan dalam rencana pembangunan kompleks yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) untuk menampung warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menegaskan bahwa Israel tidak akan mengizinkan pembangunan kembali Gaza sebelum Hamas dilucuti senjatanya dan wilayah tersebut didemiliterisasi. Meski demikian, Netanyahu mengakui adanya pengecualian bagi proyek yang didukung UEA.
Netanyahu mengatakan Israel telah mengizinkan pekerjaan infrastruktur tertentu untuk proyek tersebut di dekat zona keamanan Israel.
Di sisi lain, sejumlah inisiatif Dewan Perdamaian masih tertunda karena menunggu persetujuan Israel. Salah satunya adalah pembangunan pangkalan ISF yang direncanakan berada di dekat Garis Kuning (Yellow Line) dan mampu menampung sekitar 150 personel.
Proyek penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan sanitasi juga belum berjalan sesuai harapan meskipun Israel pada prinsipnya mendukung inisiatif tersebut.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Risiko pencemaran bahkan dikhawatirkan dapat meluas hingga wilayah Israel bagian selatan.
Lebih dari tiga tahun setelah perang Gaza meletus menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sebagian besar dari lebih dua juta warga Palestina di wilayah tersebut masih mengungsi. Banyak di antara mereka tinggal di tenda dan tempat penampungan sementara, dengan akses terbatas terhadap air bersih dan layanan kesehatan.
Pejabat Dewan Perdamaian tersebut mengatakan, pihaknya tetap bekerja sama dengan Israel sembari mempertimbangkan tekanan politik menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang.
Dewan Perdamaian berharap pelaksanaan rencana perdamaian dapat dipercepat setelah pemilu.“Kita perlu bergerak melampaui pembicaraan konstruktif menuju pelaksanaan yang nyata,” kata pejabat tersebut kepada The Times of Israel.
Sejumlah pejabat Dewan Perdamaian sebelumnya menyampaikan kekecewaan atas keengganan Israel untuk melanjutkan implementasi rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Presiden AS Donald Trump dan telah disepakati tahun lalu.
Mereka berharap pemerintah Israel akan lebih bersedia melanjutkan rencana tersebut, termasuk jika Netanyahu kembali memenangkan pemilu.
Sedangkan kelompok Hamas kembali mengecam sikap diam dan tak berdayanya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) atas terus berlangsungnya kejahatan Israel di Jalur Gaza. Hamas menyatakan bahwa darah warga Gaza kini juga ada di tangan Perwakilan Tinggi BoP untuk Gaza, Nickolay Mladenov.
"Keheningan dari apa yang disebut Dewan Perdamaian dan perwakilannya, Mladenov, mengenai kejahatan pendudukan—dan kegagalan mereka untuk menuduhnya melanggar perjanjian (gencatan senjata)—berarti bahwa tangan Mladenov ternoda dengan darah anak-anak dan wanita kami," ujar Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (7/10/2026).
Otoritas kesehatan di Jalur Gaza melaporkan bahwa 1.462 orang syahid di Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober tahun lalu. Korban jiwa ini terkait pengeboman oleh Israel yang tak pernah berhenti meski pihak Hamas telah memenuhi syarat awal gencatan senjata.
BoP digembar-gemborkan bakal membangun Gaza pascagencatan senjata itu. Faktanya, situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat parah hampir setahun setelah gencatan senjata diumumkan. Belum ada layanan sipil yang dipulihkan sementara terjadi kerusakan parah pada permukiman warga serta risiko keselamatan yang tinggi menjelang musim dingin.
Hamas telah melayangkan serangkaian kritik terhadap Dewan Perdamaian. Dewan yang pembentukannya digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut dinilai tak berdaya mengatasi Israel yang telah berulang kali melanggar gencatan senjata sejak diterapkan Oktober 2025.
Bulan lalu, Perwakilan Tinggi BoP untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mengatakan, solusi dua negara tidak akan mungkin dicapai jika situasi di Gaza tak mengalami kemajuan. Krisis di Gaza juga dibarengi dengan meningkatnya aksi kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
“Saya akan mengatakan bahwa jika Gaza berlanjut seperti sekarang, atau tidak bergerak ke implementasi… rencana yang kami miliki di bawah rencana komprehensif, solusi dua negara akan menjadi praktis tidak mungkin,” kata Mladenov saat berbicara di Hili Forum di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 7 September 2026 lalu, dikutip laman Alarabiya.
"Karena, dengan semua yang terjadi di Tepi Barat, dan dengan lebih dari 50 persen Gaza sekarang di bawah kendali tentara Israel dan kurang dari 50 persen di bawah kendali Hamas, tidak ada jalur yang kredibel ke depan untuk resolusi politik konflik," tambah Mladenov.
Menurutnya, kemajuan situasi di Gaza jika para pihak, dalam hal ini Israel dan Hamas, bersedia memenuhi komitmennya. Misalnya, Hamas menyerahkan persenjataannya dan Israel menarik diri dari Gaza. “Satu-satunya cara kita dapat membangun kembali ke itu adalah jika kita memiliki pemerintahan transisi, jika kita memiliki penonaktifan senjata, jika kita memiliki penarikan di Gaza," ujarnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui telah menolak 15 poin rencana perdamaian Jalur Gaza yang disetujui Dewan Perdamaian Netanyahu mengatakan tidak akan menarik pasukan militernya dari Gaza sebelum persenjataan Hamas dilucuti sepenuhnya.
Berbeda dengan Israel, Hamas menyatakan kesiapan untuk menjalani tahapan fase berikutnya dari rencana perdamaian Gaza seperti yang telah dicetuskan Dewan Perdamaian. Hamas pun siap menyerahkan persenjataan mereka, tapi bukan kepada Israel, melainkan komite pemerintahan Palestina yang akan bertanggung jawab atas Gaza.
Pakar hubungan internasional Miranda Loli dalam kajian The (geo)politics of democracy in wider Europe: the transatlantic rift, yang diterbitkan secara terbuka oleh European University Institute (EUI) di Florence melihat Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukanlah proses perdamaian dalam pengertian konvensional. Badan tersebut lebih menyerupai sebuah hierarki kekuasaan yang menetapkan harga bagi negara-negara yang ingin mendapatkan tempat di dalamnya.
Loli melihat Board of Peace bukan semata-mata sebagai inisiatif untuk menyelesaikan konflik Gaza. Lebih jauh, badan tersebut menjadi eksperimen geopolitik untuk melihat apa yang terjadi ketika kekuatan Amerika Serikat tidak lagi sepenuhnya menopang tatanan liberal yang selama beberapa dekade menjadi fondasi konsolidasi demokrasi di Eropa dan kawasan sekitarnya.
Board of Peace diperkenalkan Trump di Davos pada 21 Januari 2026. Sejak awal, kehadirannya langsung membelah negara-negara Eropa. Hungaria dan Bulgaria bergabung sebagai anggota pendiri. Sebaliknya, Prancis, Jerman, Norwegia, dan Swedia menolak dengan alasan badan tersebut tidak sejalan dengan Piagam PBB.
Di Balkan Barat, Kosovo dan Albania—dua negara yang diundang—memilih bergabung. Rusia juga mendapat undangan dan menyatakan sedang mempertimbangkan keanggotaan. Belarus menerima undangan, tetapi delegasinya tidak dapat menghadiri pertemuan karena visanya ditolak.
Menurut Loli, pola tersebut penting. Respons setiap negara tidak terutama ditentukan oleh pandangan mereka terhadap Gaza, melainkan oleh posisi struktural masing-masing terhadap Amerika Serikat: seberapa besar mereka bergantung pada pengakuan Washington, jaminan keamanan, serta akses politik dan ekonomi yang diberikan AS.
Dengan kata lain, Board of Peace menjadi semacam tes terhadap hubungan patron-klien baru di tengah retaknya tatanan transatlantik.
Desain badan tersebut semakin memperjelas persoalan. Piagam Board of Peace tidak secara eksplisit menyebut Gaza dan tidak memuat komitmen yang dapat dipaksakan untuk menjalankan proses perdamaian.
Sebaliknya, piagam menetapkan struktur keanggotaan yang sangat hierarkis. Kursi permanen dibanderol 1 miliar dolar AS, yang harus dibayarkan pada tahun pertama. Sementara keanggotaan sementara diberikan secara gratis selama tiga tahun.
Trump sendiri menjadi ketua dalam kapasitas personal. Masa jabatannya berpotensi berlangsung seumur hidup dan Trump memiliki kewenangan tunggal untuk menentukan penggantinya.
Ia juga memiliki hak veto, menentukan agenda, mengundang atau mengecualikan anggota, bahkan membubarkan badan tersebut.
Untuk urusan Gaza, dibentuk badan-badan turunan, termasuk dewan eksekutif yang melibatkan Jared Kushner, Steve Witkoff, dan Tony Blair. Orientasinya antara lain mengarah pada prinsip pasar bebas dalam rekonstruksi Gaza, sebagaimana pernah disampaikan Kushner.
Kritikus kemudian menggambarkan struktur tersebut sebagai semacam PBB yang diprivatisasi dengan satu pemegang saham. International Peace Bureau bahkan menilai model itu berisiko mengubah pembangunan perdamaian menjadi peluang komersial.
Lebih kontroversial lagi, sejumlah tokoh yang diundang, termasuk Vladimir Putin dan Benjamin Netanyahu, menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pada pertemuan perdana Februari 2026, Trump juga mengumumkan komitmen dana Amerika Serikat sebesar 10 miliar dolar AS tanpa persetujuan Kongres. Senator Chris Murphy menilai transfer tersebut ilegal.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Opini | Berlangganan
Konflik Yaman–Saudi, Apa Dampak Bagi Indonesia
Nasional | Berlangganan
Akhir Rezim Peradilan Militer
Opini | Berlangganan
Blackout 13 Jam: Matinya Akal Sehat di Kepri
TERPOPULER
Opini | Berlangganan
Konflik Yaman–Saudi, Apa Dampak Bagi Indonesia
Nasional | Berlangganan
Akhir Rezim Peradilan Militer
Login Gmail
Login Facebook