JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempermudah penerbitan izin edar bagi industri yang memproduksi alat pelindung diri (APD). Izin akan terbit asal memenuhi ketentuan standar.

"Kemenkes melakukan relaksasi memberikan kemudahan perizinan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, termasuk APD. Untuk APD yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan izin edar," kata Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Arianti Anaya, Jumat (17/4).

Saat ini, Kemenkes telah menerbitkan izin edar kepada sejumlah industri yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan standar dalam memproduksi APD, terutama material yang digunakan. APD yang dinyatakan belum sesuai standar tetap bisa digunakan di area-area dengan tingkat penularan Covid-19 yang rendah. 

"Contohnya, kita membutuhkan APD untuk tenaga kefarmasian, tenaga gizi, pengendara ambulans. Ini bisa digunakan APD nonmedis, dan untuk APD ini tidak memerlukan izin edar," ujar Arianti. 

Kemenkes memperkirakan, Indonesia membutuhkan sekira delapan juta APD untuk penanganan kasus Covid-19 hingga Juni 2020 dengan jumlah kasus lebih dari 20 ribu.

Arianti juga menjelaskan, tingkatan penggunaan APD bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, dan paramedis yang sesuai dengan standar pencegahan penularan Covid-19. Hingga Kamis (16/4), 24 dokter dan 12 orang perawat dinyatakan meninggal dunia karena Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah minimnya APD yang digunakan saat menangani pasien. 

Menurut Arianti, banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal kemungkinan disebabkan penggunaan APD yang tidak tepat dan tidak memenuhi standar. APD, kata dia, harus dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel bebas, cair atau udara, dan melindungi penggunanya dari penyebaran infeksi. 

Sebelumnya, Dirjen Fasilitas Layanan Kesehatan Kemenkes meminta seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia menutup praktik rutin dan hanya melayani pasien dengan kondisi emergensi. Imbauan itu untuk mencegah penularan korona terhadap dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit, serta pasien yang berkunjung ke rumah sakit.

Pekerja PT Multi One Plus, menyelesaikan Alat Pelindung Diri (APD), masker bedah, dan baju hazmat di Kabupaten Bogor, Rabu (15/4). - (Humas Pemprov Jawa barat)

SHARE    

Bahan baku

Sejauh ini, Indonesia menghadapi peliknya mendapatkan alat kesehatan (alkes), bahan baku obat, hingga obat-obatan dalam situasi penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini sejatinya tidak mengagetkan. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan hampir 90 persen alkes hingga bahan baku obat berasal dari impor selama ini.

Jauh-jauh hari sebelum Corona menyerang dunia, Erick Thohir telah memiliki gambaran besar terkait hal ini. Arya menyebut, sejak dilantik sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick memiliki gagasan terhadap energy security (ketahanan energi), food security (ketahanan pangan), dan health security (ketahanan kesehatan).

"Ketika beliau mendalami health security ternyata terbukti Indonesia itu berat kalau ada apa-apa. Beliau melihat di urusan-urusan kesehatan ini alkes, bahan baku obat, dan obat-obatan hampir 90 persen dari impor," ujar Arya di Jakarta, Jumat (17/4).

Pengrajin melakukan uji coba ventilator di Industri UMKM Agusta, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (14/4/2020). - (Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

SHARE    

Erick, lanjut Arya, melihat hal tersebut sebagai sebuah ancaman bagi Indonesia apabila terjadi kejadian luar biasa di sektor kesehatan. Erick pun mulai melakukan langkah-langkah ketahanan kesehatan dengan membentuk sub holding BUMN Farmasi yang diisi Bio Farma, Indofarma, dan Kimia Farma. Ide ini mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Jokowi melihat itu sebagai sesuatu yang harus dijaga dan kita harus menjaga yang namanya health security, makanya Pak Jokowi memerintahkan Pak Erick mempercepat proses penanganan masalah kesehatan, farmasi tepatnya," ucap Arya. 

Baru berjalan beberapa bulan, Indonesia nyatanya dihantam oleh pandemi Covid-19. Arya menilai sub holding BUMN farmasi tentu belum pada kesiapan penuh menghadapi situasi seperti ini lantaran tengah dalam proses penguatan internal. Meski begitu, Arya mengatakan pandemi Covid-19 membuka mata banyak pihak betapa pentingnya keinginan Erick memperkuat ketahanan kesehatan bangsa. "Beberapa bulan lalu ketika Pak Erick bicara health security, orang belum begitu peduli," kata Arya. 

Arya menyampaikan bencana pandemi Covid-19 memberikan gambaran jelas mengenai kurangnya bahan baku obat hingga alkes di dalam negeri. Arya mengatakan cukup banyak pabrik yang memproduksi alkes seperti alat pelindung diri (APD) di dalam negeri, namun tak ubahnya hanya sebagai tukang jahit. Pasalnya, tak ada kecukupan bahan baku untuk alkes di dalam negeri.

"Bahan baku dari luar semua, Indonesia hanya tukang jahitnya saja. Orang luar bawa bahan baku ke tukang jahit, dia bayar tukang jahitnya, diambil barangnya, itu proses yang terjadi selama ini dan kita akhirnya impor juga barang tersebut karena bukan punya kita," ucap Arya. 

Tak hanya APD, Arya menyebut hal serupa juga terjadi pada masker, ventilator, dan obat. Arya menyampaikan Indonesia sejatinya memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri alkes hingga obat. Namun terkendala bahan baku.

Pekerja membuat Alat Pelindung Diri (APD) berupa pelindung wajah (Face Shield) di Percetakan Bintang Sempurna, Bendungan Hilir, Jakarta, Jumat (17/4/2020). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Erick, kata Arya, telah mengumpulkan sejumlah perguruan tinggi, industri otomotif, dan litbang untuk membuat ventilator. Dalam tempo sebulan, kata Arya, UI dan ITB terbukti mampu menciptakan ventilator tahap awal untuk pasien dalam kondisi tertentu. Sementara Litbang ESDM, ucap Arya, mampu membuat ventilator untuk pasien di ruang ICU yang sudah dalam kondisi parah.

"Artinya bangsa kita mampu membuat dan Pak Erick berkomitmen kalau nanti alat tersebut bisa, maka Pak Erick sudah menugaskan tiga BUMN, PTDI Pindad dan LEN, itu harus produksi ventilator ini," ungkap Arya. 

Arya berharap upaya pembuatan ventilator yang sedang dilakukan saat ini dapat melewati uji klinik agar dapat diproduksi BUMN. "Di sini Pak Erick menyatakan kita terlalu sibuk selama ini dengan trading, tidak berusaha membangun industri dalam negeri untuk pengadaan alkes," ucap Arya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat