JAKARTA — Sejumlah kalangan menyuarakan dukungan terkait usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sejumlah tokoh, mulai dari akademisi hingga organisasi keagamaan, menilai jasa Soeharto dalam perjuangan dan pembangunan bangsa layak mendapat penghargaan negara.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang pernah menjabat Presiden RI.

Menurutnya, terlepas dari kontroversi yang ada di tengah masyarakat, Soeharto telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” kata Marsuki, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, era pemerintahan Soeharto ditandai dengan stabilitas ekonomi, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di kawasan.

“Ekonomi Indonesia saat itu ditakuti, dan dikenal sebagai ‘macan Asia’. Jasa beliau tidak bisa dinafikan. Dengan banyaknya pengusulan dari berbagai pihak, saya pikir beliau pantas mendapat gelar itu,” tegasnya.

Marsuki juga mengingatkan bagaimana Soeharto mengakhiri masa jabatannya dengan mengumumkan pengunduran diri secara terbuka di Istana Merdeka pada 1998. Keputusan itu, kata dia, diambil dengan kesadaran penuh di tengah tekanan publik yang kuat.

“Saat itu ada aspirasi agar beliau mundur, dan beliau mengumumkannya sendiri di depan publik. Soeharto dengan kesadaran penuh mengundurkan diri sesuai aturan yang berlaku secara terbuka di Istana Merdeka,” jelasnya.

Meski demikian, Marsuki menghormati perbedaan pandangan dari pihak-pihak yang menolak pemberian gelar tersebut. Ia menilai perbedaan pendapat merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

“Pemikiran dari pihak yang kurang mendukung maksud tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dan harapan yang menjadi haknya, karena hak berpendapat dilindungi UU,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dewan Gelar Tanda Kehormatan memiliki peran penting untuk menimbang berbagai masukan dari masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait usulan gelar tersebut.

“Nantinya akan dijadikan sebagai salah satu referensi bersama referensi lainnya yang lebih formal dalam mengambil keputusannya yang dianggapnya terbaik nantinya,” kata Marsuki.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyatakan dukungan terhadap pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, dengan alasan jasa-jasanya yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan, Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya.

Menurut dia, Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Selama menjabat sebagai presiden, lanjutnya, Soeharto juga dinilai berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dadang menambahkan keberhasilan kepemimpinan Soeharto antara lain tercermin dari swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya.

“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menyatakan dukungannya terhadap usulan Kementerian Sosial kepada Dewan Gelar atas menetapkan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional.

Menurut Gus Fahrur, bangsa Indonesia perlu belajar dari masa lalu baik dari kebaikan maupun kekurangannya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban.

“Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” ujar Gus Fahrur.

Gus Fahrur menilai Soeharto maupun Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.

“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” kata dia.

Selain itu, kata Gus Fahrur, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan. Sementara itu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menurutnya berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.

“Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit. Menetapkan mereka sebagai Pahlawan Nasional bukan berarti meniadakan kritik atas kekurangan yang pernah ada, tetapi bentuk penghargaan atas jasa besar yang telah mereka berikan,” kata Gus Fahrur.

Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya dan proses penetapan calon itu dilakukan melalui seleksi berlapis yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Fadli Zon menjelaskan dari 49 nama itu, sebanyak 24 nama di antaranya merupakan nama-nama yang masuk daftar prioritas.

"Proses pengusulan pahlawan ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten/kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang. Setelah dari kabupaten/kota, ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan sejumlah tokoh yang menilai (disebut) TP2GP ya, kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial," kata Fadli Zon menjelaskan alur pengusulan calon pahlawan nasional saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

Dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP), nama-nama yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional itu diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Fadli Zon, yang juga Menteri Kebudayaan dan saat ini memimpin Dewan GTK, menjelaskan dari 49 nama itu, sembilan nama merupakan nama-nama calon yang telah melewati tahapan pengusulan dan pengkajian pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara 40 nama merupakan mereka yang proses pengusulan dan pengkajiannya dilakukan pada tahun ini.

"Jadi, tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Perjuangannya semuanya jelas, latar belakang, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah ya, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap. Nanti kita melihat ya perkembangannya," ujar Fadli Zon saat ditemui selepas menghadap Presiden Prabowo.

Pada kesempatan itu, Fadli Zon menjelaskan bahwa Dewan GTK juga masih akan melihat kembali daftar-daftar nama calon pahlawan dengan mempertimbangkan daerah asal pengusulan, gender, dan faktor-faktor lainnya.

Mengenai nama Presiden Ke-2 Soeharto yang juga masuk daftar nama calon pahlawan nasional, Fadli menjelaskan usulan itu juga diberikan oleh masyarakat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat