Internasional
Negara Muslim Matangkan Pasukan ke Gaza
Israel terus menolak penempatan pasukan Turki di Gaza.
ANKARA – Terlepas dari penolakan Israel, Ankara terus menggodok rencana penempatan pasukan stabilisasinya di Jalur Gaza untuk menjaga gencatan senjata. Pada Senin, Turki mengundang menteri luar negeri dari beberapa negara Muslim bertemu di Istanbul untuk membahas gencatan senjata di Gaza dan langkah selanjutnya di sana.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pada hari Jumat, menyuarakan keprihatinan mengenai potensi batalnya gencatan senjata di Gaza. Berbicara pada konferensi pers di Ankara, Fidan mengatakan pertemuan tersebut akan mencakup para menteri luar negeri dari negara-negara yang diwakili pada pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di New York pada bulan September.
Pertemuan yang membahas situasi di Gaza itu dihadiri oleh Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia. Topik yang dibicarakan saat ini adalah bagaimana melanjutkan ke tahap kedua serta pembentukan pasukan stabilisasi di Gaza, kata Fidan.
Menurut sumber Kementerian Luar Negeri Turki, Ankara akan mendesak para pejabat tersebut untuk mendukung rencana Palestina untuk mengambil kendali keamanan dan pemerintahan wilayah pesisir.
Menjelang pertemuan hari Senin, Fidan menemui delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya, pemimpin perundingan dari Hamas.
“Kita harus mengakhiri pembantaian di Gaza. Gencatan senjata saja tidak cukup,” kata Fidan, yang mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan. “Kita harus menyadari bahwa Gaza harus diperintah oleh Palestina, dan bertindak dengan hati-hati,” tambahnya dilansir Reuters.
Selain kecamannya terhadap Israel, Turki juga berperan penting dalam mendukung Hamas, yang serangannya pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel memicu perang di Gaza.
Fidan, yang menuduh Israel mencari-cari alasan untuk melanggar gencatan senjata Trump, juga diperkirakan akan mengulangi seruan agar Israel mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang dilanda kelaparan dan puluhan ribu kematian akibat serangan tentara Israel.
Namun Israel telah lama memandang tawaran diplomatik Turki, termasuk terhadap Trump, dengan kecurigaan karena kedekatan negara tersebut dengan Hamas.
Para pemimpin Israel telah berulang kali menyuarakan penolakan mereka terhadap Turki, anggota NATO dengan salah satu militer paling kredibel di kawasan itu, yang mempunyai peran apa pun dalam pasukan penjaga perdamaian internasional yang diperdebatkan di Gaza.
Berdasarkan rencana Trump, misi stabilisasi tersebut dimaksudkan untuk mengambil alih pengamanan Gaza setelah penarikan tentara Israel dari wilayah Palestina.
Tim bantuan bencana Turki, yang dikirim untuk membantu upaya pemulihan banyak jenazah yang terkubur di bawah reruntuhan Gaza – termasuk sandera Israel yang ditangkap oleh Hamas – juga terjebak di perbatasan karena penolakan pemerintah Israel untuk membiarkan mereka masuk, menurut Ankara.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu mengisyaratkan penolakannya terhadap peran pasukan keamanan Turki di Jalur Gaza sebagai bagian dari misi untuk memantau gencatan senjata yang didukung AS dengan kelompok pejuang Palestina Hamas.
Pasukan TNI di Gaza
Di Tanah Air, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah berkomunikasi membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
"Mengenai komunikasi antara Presiden dan Panglima TNI, tentu berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, dan lintas kementerian/lembaga," kata Freddy kala menjawab pertanyaan Antara soal komunikasi antara Panglima TNI dan Presiden soal rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, di Jakarta, Senin.
Menurut Freddy, setiap keputusan untuk mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri pasti didasari oleh perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden.
Selain Presiden, keputusan pengiriman prajurit juga dibahas oleh lintas kementerian seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.
"Pembahasan tingkat kementerian diperlukan untuk memastikan langkah yang diambil selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan prinsip non-blok," jelas Freddy.
Hingga saat ini, TNI masih menunggu keputusan pemerintah terkait pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Gaza.
Sambil menunggu keputusan tersebut, TNI mempersiapkan pasukan agar tetap dalam kondisi siap untuk dikirim ke Gaza menjalankan misi perdamaian.
"Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional," jelas Freddy.
Untuk diketahui, Prabowo kembali menegaskan sikap untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN–United States (US) yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10).
Lebih dari itu, menurut Presiden Prabowo Indonesia juga siap mengerahkan pasukan perdamaian di wilayah yang harus dilindungi dan ditegakkan.
“Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar. Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian. Membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia,” kata Prabowo dalam forum tersebut.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
              