JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 900 ribu orang pemudik dari Jabodetabek sudah berada di kampung halamannya masing-masing. Saat ini, 2,6 juta orang masih di wilayah perantauan tersebut. Ketua Umum Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono mengungkapkan, sekitar separuh dari jumlah perantau tersebut berpotensi akan mudik. 

"Jadi, saat ini ada 1,3 juta orang yang dianggap masih ada potensi ingin mudik," kata Agus dalam konferensi video, Selasa (14/4). Menurut dia, separuhnya berpotensi tidak mudik karena ada aturan aparatur negara hingga PNS yang dilarang mudik.

Agus menjelaskan, 1,3 juta pemudik tersebut akan menyebar ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Lampung. Untuk Jawa Barat, sebanyak 13 persen, Jawa Tengah dan Yogyakarta 41 persen, Jawa Timur 20 persen, serta Sumatra Selatan dan Lampung delapan persen. 

"Inilah yang perlu dilihat dampak dari mudik, itu terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat," kata Agus. 

Dia menilai, semua daerah tersebut nantinya berpotensi sebagai wilayah penularan baru jika mudik masih belum dilarang. Untuk itu, Agus mendesak pemerintah segera menangani persoalan mudik selama pandemi virus korona atau Covid-19. Sebab, transportasi dan mobilisasi warga paling berpotensi menyebarkan wabah pandemi. 

"Sektor transportasi dianggap sebagai penyebab prima dari penularan virus korona dari hal-hal kecil," kata Agus. 

Petugas Gugus Tugas COVID-19 menempelkan stiker pada kendaraan bermotor di Perbatasan Tasikmalaya-Ciamis, Jembatan Cirahong, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (10/4/2020). - (ANTARAFOTO)

SHARE    

Hingga saat ini, pemerintah hanya mengimbau masyarakat agar tidak mudik, padahal sudah status darurat Covid-19. Agus mengatakan, selain regulasi yang mengikat larangan mudik, pemerintah juga harusnya menyediakan kompensasi agar mereka tak mudik. 

Kebanyakan masyarakat yang berpotensi mudik karena sudah tidak memiliki pendapatan lagi di Jakarta dan sekitarnya. "Menghadapi yang tidak ada pemasukan lagi hidup di Jakarta tentu bantuan langsung tunai (BLT) dan bahan pokok," kata Agus. 

Bagi yang masih bersikeras mudik, Agus menyarankan pemerintah menyediakan kompensasi voucer komunikasi. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan komunikasi jarak jauh, meski tidak melakukan mudik. "Itu (voucer komunikasi) lebih mudah dilakukan karena bisa dideteksi oleh teknologi, siapa saja orang yang ingin mudik dari nomor handphone-nya," kata Agus. 

Hingga saat ini, pemudik sudah terdata di daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten mencatat ada 19.502 pemudik telah memasuki daerahnya sejak penetapan status keadaan darurat bencana Covid-19 hingga Ahad (12/4). Para pemudik tersebut merupakan masyarakat yang sebelumnya tinggal di wilayah zona merah Covid-19.

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak Firman Rahmatullah menyebut para pemudik kebanyakan adalah masyarakat yang dirumahkan dari tempat kerjanya akibat wabah ini.

"Mereka ini adalah pemudik yang bekerja di perusahaan dan diistirahatkan, jadi dari pada hidup di tempat mereka kerja, mereka balik ke tempat orang tuanya atau keluarganya," kata Firman, Selasa (14/4).

Selain Lebak, 43.548 pemudik juga tercatat sudah memasuki Kabupaten Kuningan. Para pemudik tersebut juga mendominasi kasus Covid-19 yang terjadi di daerah tersebut.

"43.548 pemudik yang masuk itu menyebar ke 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan," ujar Jubir Crisis Center Covid-19 Kuningan Agus Mauludin, kemarin.

Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Ciamis dr Bayu Yudiawan mengatakan, jumlah orang yang migrasi ke Ciamis tercatat 26.642 orang. Sebanyak 16.518 di antaranya telah selesai menerapkan protokol isolasi mandiri dan dinyatakan selesai pemantauan. 

Kepala desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan jajak pendapat terhadap kepala desa yang tersebar di 31 provinsi pada 10-12 April 2020. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta mencatat mayoritas kepala desa meolak warganya mudik kembali ke kampung halaman selama merebaknya pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Jadi ada 89,75 persen hampir mutlak kepala desa nggak setuju warganya mudik," kata Ivanovich dalam video konferensi, Selasa (14/4). Dia menjelaskan aspirasi dari sekitar 3.931 sampel kepala desa yang mayoritas penduduknya muslim tersebut perlu dindengar. Khususnya bagi para perantau yang saat ini masih berada di Jakarta dan sekitarnya."Yang dibutuhkan di desa saat ini adalah tidak mudik ke desa pada Lebaran 2020," tutur Ivanovich.

Sebagian besar alasan dari kepala desa yang menjadi sampel jajak pendapat tersebut karena faktor kesehatan. Sehingga tidak memperluas penularan ke provinsi lain. Sementara yang tidak setuju, kepala desa beranggapan lebih baik kembali ke desa agar tidak tertular Covid-19 di Jakarta.

Pada dasarnya, Ivanovich memastikan sebagian besar kepala desa meminta perantau agar tidak mudik. "Aspek kesehatan harus menjadi argumen utama terutama mensosialisasikan tahun ini sebaiknya tidak mudik," tutur Ivanovich. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat