BANDUNG -- Keputusan pemerintah pusat tak melarang warga di zona merah penularan Covid-19 pulang kampung pada musim mudik Lebaran nanti membuat daerah-daerah menyiapkan skenario tersendiri. Meski begitu, para calon pemudik diharapkan mau menaati imbauan untuk menunda pulang ke kampung halaman.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil seusai mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo kemarin mengatakan, Pemprov Jabar akan memberlakukan prosedur tetap atau protap kesehatan di terminal, bandara, dan stasiun. "Kepada mereka yang bepergian (mudik), maka kedatangan di terminal atau di point of entry akan dilakukan pengecekan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil. Tahun lalu, sekitar 3,5 juta pemudik memasuki wilayah Jabar dari Jabodetabek.

Menurut Emil, mereka yang bergejala di kedatangan akan menjalani rapid test oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat lalu dipisahkan. "Dan tentunya kepada mereka yang sudah keburu pergi dari Jakarta dan sekitarnya menuju kampung halaman, Anda punya risiko," kata dia.

Pertama, pemudik tersebut menjadi berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan wajib dikarantina diri selama 14 hari. Jika ketahuan tidak melakukan tindakan karantina diri, sambung Emil, polisi akan mengambil tindakan dengan pasal membuat sebuah potensi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan warga.

Penumpang bus melewati bilik disinfektan dan mencuci tangan saat turun di Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Rabu (1/4/2020). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Emil kemudian mengutip beberapa kasus penularan Covid-19 di Jabar yang memang disebabkan pemudik. ?Saya sampaikan bahwa satu lansia positif Covid-19 di Ciamis gara-gara didatangi oleh anaknya dari Jakarta, dan satu suami sekarang bersedih karena istrinya positif Covid-19, karena istrinya itu bekerja di Jakarta memaksakan mudik pulang ke Bandung," kata dia.

Oleh karena itu, Emil mengimbau warga Jabar yang berada di perantauan untuk tidak mudik. ?Kalau alasan mudik karena tidak punya uang di Jakarta, karena masalah Covid-19, itu sudah ditanggung dengan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat,? katanya.

Kekhawatiran soal tak adanya pelarangan mudik juga dirasakan Pemprov Lampung. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lampung dr Reihana mengatakan, penambahan jumlah ODP dan pasien dalam pengawasan (PDP) di Lampung belakangan terkait erat dengan mulai banyak masuk orang mudik ke Lampung. "Ada penambahan ODP karena banyak orang yang masuk atau mudik dan masuk Lampung karena Lampung pintu gerbang Sumatra," kata Reihana.

Di Lampung, pasien positif Covid-19 bertambah tiga menjadi 11 orang pada Kamis (2/4). Sedangkan, berdasarkan rilis data Dinas Kesehatan Lampung, hingga kemarin jumlah ODP sebanyak 1.074, PDP 20 orang, pasien PDP negatif 11 orang, 2 orang sembuh, dan 1 orang meninggal dunia.

Dari Jawa Tengah, Pemkab Semarang menyiapkan ruang isolasi darurat dengan kapasitas 298 tempat tidur guna mengantisipasi kemungkinan lonjakan ODP terkait banyaknya pemudik.

Ruang isolasi darurat yang disiapkan tersebut tersebar di sejumlah fasilitas milik Pemprov Jawa Tengah yang berada di wilayah Semarang.

"Masing- masing di RSUD Ambarawa sebanyak 14 tempat tidur, RSUD Ungaran enam tempat tidur, RS Ken Saras dua tempat tidur serta di RS Bina Kasih Ambarawa satu tempat tidur," ungkapnya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (2/4).

Fasilitas darurat yang sudah disiapkan Pemkab Semarang meliputi ruang isolasi darurat di Wisma Jateng atau Monumen PKK dengan kapasitas 20 kamar dengan 40 tempat tidur. Selain itu juga di kompleks gedung PP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas 150 tempat tidur serta gedung Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Ambarawa dengan kapasitas 14 kamar dengan 28 tempat tidur.

Ruang isolasi darurat juga disiapkan di Balai Latihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, di Suwakul dengan kapasitas 40 kamar dengan 80 tempat tidur. "Jika diperlukan, ruang isolasi darurat ini siap andai kata ada pemudik berstatus ODP yang pulang dari luar daerah ke Kabupaten Semarang," ujar Mundjirin.

Sejumlah bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menunggu calon penumpang untuk memasuki bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (2/4). - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Tak bisa menolak

Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak menyatakan tak bisa menolak kebijakan pusat yang memperbolehkan mudik. Syaratnya, pemudik otomatis berstatus ODP dan wajib lapor ke ketua RT, RW, hingga kepala desa atau lurah.

Namun, kata Emil, akan lebih baik jika masyarakat di perantauan menunda sementara mudik Lebarannya. "Arah dari diskusi tadi pagi adalah bahwasanya mudik ini diimbau untuk tidak dilakukan karena mobilitas orang-orang ini punya dampak dan risiko. Namun demikian, ini adalah sifatnya imbauan," ujar dia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (2/4).

Pemprov tidak akan memberi sanksi kepada masyarakat yang tetap mudik. Namun, pemudik tersebut harus mempunyai kesadaran untuk melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari. "Kemudian akan harus melalui proses isolasi mandiri selama 14 hari," kata Emil.

Emil menegaskan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jatim. Menurut dia, pemerintah setempat juga telah menyiapkan tempat observasi maupun isolasi bagi para pemudik. "Kita sudah menyampaikan agar masing-masing kantor kecamatan sudah memiliki ruang pertemuan disiapkan sebagai ruang isolasi. Puskesmas di Jatim pasti ada dokternya. Kalau Ada hunian yang bisa dipakai, itu bisa digunakan," kata Emil.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui, jumlah warga setempat dari perantauan yang melakukan mudik Lebaran lebih awal terus bertambah. Khofifah menjelaskan, mudik lebih awal tersebut tidak hanya antarprovinsi, tapi juga mudik lokal, yakni antarkabupaten/kota di Jatim.

Ia mengungkapkan, jumlah penumpang bus yang masuk ke Jatim pada periode 16 hingga 29 Maret 2020 menembus angka 25.450 orang. Dalam sehari, jumlah penumpang bus yang masuk ke Jatim mencapai 7.635 orang.

"Kalau saat ini kira-kira 25.450 ditambah 15 ribuan (perkiraan tambahan 30-31 Maret) untuk pemudiknya," ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (31/3). Sementara, untuk pemudik lokal, Khofifah memperkirakan jumlahnya sebanyak 50.790 orang. Kebanyakan dari mereka merupakan driver ojek daring hingga sopir taksi.

Khofifah melanjutkan, di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19, kepala desa atau lurah di Jatim pun diminta aktif menyikapi fenomena mudik lebih awal tersebut. Bahkan, sebagian dari mereka telah membuat peraturan bahwa warganya yang baru saja pulang dari luar daerah dikenakan wajib lapor. "Misal dari Surabaya pulang ke Jombang, mereka harus lapor mulai RT/RW/lurah, sehingga tercatat mobilitas warganya," kata Khofifah. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat