WASHINGTON – Rencana Amerika Serikat dan Israel mengosongkan Jalur Gaza ternyata masih terus diupayakan.  AS dan Israel dilaporkan menghubungi para pejabat di tiga negara di Afrika Timur untuk membahas penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan potensial untuk memukimkan kembali warga Palestina yang terpaksa meninggalkan Jalur Gaza.

Kontak dengan Sudan, Somalia dan wilayah Somalia yang memisahkan diri yang dikenal sebagai Somaliland mencerminkan tekad AS dan Israel untuk terus melanjutkan rencana yang telah dikecam secara luas dan menimbulkan masalah hukum dan moral yang serius. Karena ketiga wilayah tersebut miskin, dan dalam beberapa kasus dilanda kekerasan, usulan tersebut juga menimbulkan keraguan terhadap tujuan Trump untuk memukimkan kembali warga Palestina di Gaza di “daerah yang indah.”

Para pejabat dari Sudan mengatakan mereka telah menolak tawaran dari AS. Sementara para pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan kepada The Associated Press bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontak.

Berdasarkan rencana Presiden AS Donald Trump, lebih dari dua juta penduduk Gaza akan dikirim secara permanen ke tempat lain. Dia telah mengusulkan AS akan mengambil alih kepemilikan wilayah tersebut, mengawasi proses pembersihan yang panjang dan mengembangkannya sebagai proyek real estate.

Gagasan pemindahan massal warga Palestina pernah dianggap sebagai fantasi kelompok ultranasionalis Israel. Namun sejak Trump menyampaikan gagasan tersebut pada pertemuan di Gedung Putih bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memujinya sebagai “visi yang berani.”

Negara-negara Afrika sasaran pemindahan warga Gaza. - (AP)

Warga Palestina di Gaza telah menolak usulan tersebut dan menolak klaim Israel bahwa kepergian mereka dilakukan secara sukarela. Negara-negara Arab telah menyatakan penolakan keras mereka dan menawarkan rencana rekonstruksi alternatif yang akan membiarkan Palestina tetap bertahan. Kelompok hak asasi manusia mengatakan memaksa atau menekan warga Palestina untuk pergi bisa berpotensi menjadi kejahatan perang. Meski begitu, Gedung Putih mengatakan Trump “tetap berpegang pada visinya.”

Berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas inisiatif diplomatik rahasia, para pejabat AS dan Israel mengkonfirmasi kontak dengan Somalia dan Somaliland, sementara Amerika juga mengkonfirmasi Sudan. Mereka mengatakan tidak jelas seberapa besar kemajuan yang dicapai dari upaya tersebut atau pada tingkat apa diskusi tersebut dilakukan.

Penjangkauan terpisah dari AS dan Israel terhadap tiga tujuan potensial tersebut dimulai bulan lalu, beberapa hari setelah Trump menyampaikan rencana Gaza bersama Netanyahu, menurut para pejabat AS, yang mengatakan bahwa Israel yang memimpin diskusi tersebut.

Israel dan AS memiliki beragam insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – untuk ditawarkan kepada calon mitra tersebut. Ini adalah formula yang digunakan Trump lima tahun lalu ketika dia menjadi perantara Abraham Accords – serangkaian perjanjian diplomatik yang saling menguntungkan antara Israel dan empat negara Arab. Gedung Putih menolak mengomentari upaya penjangkauan tersebut.

Kantor Netanyahu dan Ron Dermer, menteri Kabinet Israel dan orang kepercayaan Netanyahu yang memimpin perencanaan Israel pascaperang, juga tidak memberikan komentar.

Namun Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang sejak lama mendukung apa yang disebutnya emigrasi “sukarela” warga Palestina, mengatakan pekan ini bahwa Israel sedang berupaya mengidentifikasi negara-negara yang akan menerima warga Palestina. Dia juga mengatakan Israel sedang mempersiapkan “departemen emigrasi yang sangat besar” di Kementerian Pertahanannya.

Sudan termasuk di antara empat negara Abraham Accord yang setuju untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, AS menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, sebuah langkah yang memberi negara tersebut akses terhadap pinjaman internasional dan legitimasi global. Namun hubungan dengan Israel tidak pernah membaik ketika Sudan terjerumus ke dalam perang saudara antara pasukan pemerintah dan kelompok paramiliter RSF.

Konflik tersebut ditandai dengan kekejaman, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan yang bermotif etnis, menurut PBB dan kelompok hak asasi manusia. Mahkamah Pidana Internasional sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemerintahan Presiden Joe Biden pada bulan Januari mengatakan RSF dan proksinya melakukan genosida.

Asap mengepul di Khartoum, Sudan, Rabu, 3 Mei 2023. Banyak orang yang melarikan diri dari konflik di Sudan antara militer dan pasukan paramiliter saingannya. - (AP Photo/Marwan Ali)

SHARE    

AS dan Israel akan kesulitan membujuk warga Palestina untuk meninggalkan Gaza, khususnya ke negara yang sedang dilanda masalah tersebut. Namun mereka dapat menawarkan insentif kepada pemerintah Khartoum, termasuk keringanan utang, senjata, teknologi, dan dukungan diplomatik.

Dua pejabat Sudan, yang berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas masalah diplomatik yang sensitif, membenarkan bahwa pemerintahan Trump telah melakukan pendekatan kepada pemerintah yang dipimpin militer untuk menerima warga Palestina.

Salah satu dari mereka mengatakan kontak dimulai bahkan sebelum pelantikan Trump dengan tawaran bantuan militer melawan RSF, bantuan rekonstruksi pascaperang, dan insentif lainnya.

Kedua pejabat tersebut mengatakan pemerintah Sudan menolak gagasan tersebut. “Saran ini langsung ditolak,” kata seorang pejabat. “Tidak ada yang membuka masalah ini lagi.”

Panglima militer Jenderal Abdel-Fattah Burhan mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab pekan lalu di Kairo bahwa negaranya “dengan tegas menolak” rencana apa pun yang bertujuan untuk memindahkan “saudara-saudara Palestina dari tanah mereka dengan alasan atau nama apa pun.”

Dalam gambar yang dirilis pada Senin, 16 Oktober 2023 ini, tampak pemandangan udara Sekolah Dasar Booldid, 40 kilometer dari kota Hargeisa, di Somaliland, pada 30 Mei 2023. - (AP Images for Global Partnership for Educatio)

SHARE    

Somaliland, wilayah berpenduduk lebih dari 3 juta orang di Tanduk Afrika, memisahkan diri dari Somalia lebih dari 30 tahun yang lalu, namun tidak diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Somalia menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya. Presiden baru Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, menjadikan pengakuan internasional sebagai prioritasnya.

Seorang pejabat Amerika yang terlibat dalam upaya tersebut menegaskan bahwa Amerika “melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu Amerika dengan imbalan pengakuan.” Kemungkinan pengakuan AS dapat memberikan insentif bagi Abdullahi untuk mundur dari solidaritas wilayah tersebut dengan Palestina.

Uni Emirat Arab, negara Abraham Accord lainnya yang telah mengembangkan hubungan kuat dengan Israel, pernah memiliki pangkalan militer di Somaliland dan mempertahankan kepentingan komersial di sana, termasuk pelabuhan. Lokasi strategis wilayah tersebut, di jalur perairan Teluk Aden dekat Yaman, yang merupakan markas kelompok pemberontak Houthi, juga bisa menjadikannya sekutu yang berharga.

Selama bertahun-tahun, Somaliland dipuji karena lingkungan politiknya yang relatif stabil, sangat kontras dengan perjuangan Somalia yang sedang berlangsung di tengah serangan mematikan oleh kelompok militan al-Shabab yang terkait dengan al-Qaeda. Sejak tahun 1991, Somaliland telah mempertahankan pemerintahan, mata uang, dan struktur keamanannya sendiri. Namun, negara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat pendapatan terendah di dunia.

Wanita Somalia berjalan melewati air banjir saat hujan lebat di Mogadishu, Somalia, Senin, 27 November 2023. - (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

SHARE    

Seorang pejabat di Somaliland, yang tidak ingin disebutkan namanya karena dia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan pemerintahnya belum didekati dan tidak melakukan pembicaraan mengenai penerimaan warga Palestina.

Somalia telah menjadi pendukung vokal Palestina, dan sering mengadakan protes damai di jalan-jalannya untuk mendukung mereka. Negara ini bergabung dalam KTT Arab baru-baru ini yang menolak rencana Trump dan sepertinya bukan tujuan yang mungkin bagi warga Palestina, bahkan jika mereka setuju untuk pindah.

Sambu Chepkorir, seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi, Kenya, mengatakan sulit untuk memahami mengapa Somalia ingin menjadi tuan rumah bagi warga Palestina mengingat dukungan kuat negara tersebut terhadap pemerintahan mandiri Palestina. “Penataan kembali terus berubah, dan mungkin ada agenda tersembunyi,” kata Chepkorir.

Seorang pejabat Somalia, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena dia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan negaranya belum didekati untuk menerima warga Palestina dari Gaza dan belum ada diskusi mengenai hal itu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat