JAKARTA -- Pemerintah meluncurkan sejumlah skema jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dalam menghadapi dampak ekonomi dari Covid-19. Sehubungan dengan peluncuran itu, batas aman devisit anggaran negara dilebarkan.

Salah satu program jaringan pengaman itu, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah penggratisan biaya listrik selama tiga bulan kepada pelanggan kelompok daya 450 VA. Artinya, 24 juta pelanggan yang masuk kelompok ini tak perlu membayar tagihan listrik untuk April, Mei, dan Juni 2020.

Sementara, untuk pelanggan kelompok daya 900 VA, Presiden Jokowi mengumumkan untuk memberi diskon tarif 50 persen selama tiga bulan. "Untuk tiga bulan mendatang," ujar Presiden Jokowi, Selasa (31/3).

Bantalan sosial lain adalah penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari sebelumnya 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Besaran manfaat juga dinaikkan, untuk ibu hamil naik menjadi Rp 3 juta per tahun, anak usia dini Rp 3 juta per tahun, dan golongan disabilitas Rp 2,4 juta per tahun.

Penerima manfaat Kartu Sembako Murah juga dinaikkan dari 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta keluarga dengan nilai manfaat yang naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Bantuan melalui kartu sembako ini diberikan selama 9 bulan.

 

Penundaan pembayaran pokok dan bunga semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.

Presiden Joko Widodo

 

SHARE    

Pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran penerima Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima juga dinaikkan mencapai 5,6 juta dengan sasaran utama adalah pekerja informal dan pelaku UMKM. Nilainya Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan.

Pemerintah juga menganggarkan Rp 25 triliun untuk cadangan pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk untuk melakukan operasi pengendalian harga bahan pokok. "Keenam, keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal baik itu ojol, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan dengan penghasilan harian dan kredit di bawah 10 miliar, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan aturan tentang hal itu dan berlaku April ini," kata Presiden.

Terkait kebijakan itu, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Penerbitan perppu ini menganulir sementara penetapan batas aman defisit anggaran, yakni 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga tiga tahun mendatang.

Sebagai imbas bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprediksi akan tembus batas aman 3 persen, menjadi 5,07 persen sepanjang 2020. "Perppu ini memberikan pondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan," ujar Presiden.

Melalui perppu ini, pemerintah menambah alokasi anggaran belanja APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 menjadi Rp 405,1 triliun. Perinciannya, Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan serta stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah juga mengurangi PPh 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu dan memberikan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) bagi industri kecil dan menengah. Selanjutnya, pemerintah mempercepat restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. "Termasuk penundaan pembayaran pokok dan bunga semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan," ujar Presiden.

Pemerintah juga menyederhanakan larangan terbatas (lartas) ekspor dan percepatan layanan proses ekspor-impor. Pada sektor moneter dan perbankan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyatakan, dana jaringan pengaman sosial sudah dihitung Menteri keuangan Sri Mulyani berkordinasi dengan daerah-daerah. Perppu yang diteken Presiden kemarin, menurut dia, akan membuka kelonggaran defisit keuangan negara selama tiga tahun ke depan.

Ia menyatakan, pemerintah juga sudah menyiapkan sumber pendanaan untuk jaringan pengaman sosial tersebut. Kendati demikian, ia tak memerinci dari mana saja. “Ya, macam-macam. Nanti macam-macam sumber dananya,” kata Luhut.

Di lain pihak, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, pemerintah harus memperhatikan konsekuensi penumpukan utang untuk menutupi defisit anggaran jika relaksasi defisit terlampau lama.

Petugas PLN memasang instalasi listrik baru di rumah yang menjadi korban banjir di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Jumat (10/1). - (Yogi Ardhi/Republika)

SHARE    

Ia mengingatkan, prediksi IMF dan Bank Dunia bahwa ekonomi global sudah mulai pulih pada 2021. "Kita berharap Indonesia juga sudah pulih di saat yang sama," ujar Abdul.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengatakan akan melaksanakan perintah Presiden untuk membebaskan tagihan listrik untuk para pelanggan 450 VA dan diskon kepada pelanggan 900 VA.

Vice Presiden Public Relation PT PLN (Persero) Dwi Suryo Abdullah menjelaskan terkait kebijakan ini pemerintah dan PLN sudah berkordinasi. Namun, untuk mekanisme penerapan, Dwi mengaku perlu mendukung arahan Kementerian ESDM.

"Itu dulu deh kalau mekanismenya biasanya ada ketentuan yang mengaturnya dari kementrian terkait, yaitu Kementrian ESDM. Kita sambut berita baik dari Presiden RI dalam mengurangi beban pengeluaran warga disaat pandemi covid19 ada di Indonesia," ujar Dwi, Selasa (31/3).

Sayangnya, saat ditanya berapa jumlah pelanggan yang mendapatkan previlage ini dari pemerintah, Dwi hanya bisa mengkira-kira. "Kalau 450 VA jumlah nya hampor 24 juta terus yang 900 VA subsidi sekitar 7 juta. Angka pastinya kebetulan lagi di jalan jadi sementara itu dulu karena tak jauh dari itu," ujar Dwi.

Terkait berapa besaran rata rata konsumsi listrik para pelanggan ini, Dwi mengatakan bahwa hal tersebut terlalu teknis dan dirinya tidak bisa menjawab. "Ini sudah teknis banget. Kalau konsumsi kan naik turun. Itulah yang saya sebut susah dijawab dan menunggu waktu baca meter serta rekapitulasi dari pelanggan," ujar Dwi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat