Oleh Muhammad Nursyamsi

Mata Minardi berseri-seri begitu namanya dipanggil untuk menumpahkan segala aspirasi. Dengan lantang, ia bersuara atas apa yang selama ini menjadi keluhan di lapangan.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sinar Baru, di Dusun Birak, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, berharap akses penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih mudah.

“Masalah tentang pengambilan pupuk bersubsidi, kita disuruh membawa KTP dan orang yang mengakui pupuk itu harus dirinya sendiri, tidak bisa wilayah. Itu yang membuat saya sebagai ketua sangat ribet karena bukan hanya satu petani yang kita urus,” ujar Minardi saat acara “Rembuk Tani” dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu.

Minardi mengatakan aspirasi ini datang dari para petani yang menginginkan kemudahan dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Fakta di lapangan, ucap Minardi, seringkali ada petani yang berhalangan seperti sakit sehingga tidak bisa datang ke kios untuk menebus pupuk bersubsidi.

Bagi Minardi, akses menyampaikan keluhan dan masukan secara langsung kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi merupakan sesuatu yang istimewa dan tak pernah terjadi sebelumnya. Minardi menyampaikan ajang "Rembuk Tani" seperti ini yang sangat dibutuhkan bagi para petani di Sembalun.

“Kami tadi sudah menyampaikan keluhan, ternyata semua sudah terjawab bahwa telah ada perubahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi,” ucap Minardi saat berbincang dengan Republika di sela-sela acara Rembuk Tani.

Minardi mengaku sangat puas dengan jawaban dari Rahmad terkait kemudahan akses penebusan pupuk bersubsidi. Hal ini menjadi kabar gembira bagi para petani di Sembalun.

Sembalun yang berjarak sekitar 88 kilometer (km) atau sekitar 2,5 jam perjalanan darat dari Ibu Kota NTB, Kota Mataram, merupakan salah satu urat nadi sektor pertanian sekaligus pariwisata di Pulau Lombok. Dengan ketinggian sekitar 800 meter hingga 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), Sembalun yang berada di kaki Gunung Rinjani diberkahi kondisi geografis yang memadai untuk pengembangan kedua sektor unggulan tersebut.

Minardi ingin masa kejayaan pertanian Sembalun bisa kembali terjadi. Oleh karena itu, Minardi pun mulai mengajak anak-anak muda di kampungnya untuk tak malu berkecimpung di sektor pertanian. 

"Banyak anak-anak muda di sini yang setelah lulus sekolah tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah perlahan antusiasme mereka mulai terlihat dan mau untuk kembali ke pertanian," ucap Minardi.

Minardi selalu menanamkan kepada anak muda bahwa petani merupakan profesi yang mulia dan juga memiliki potensi ekonomi. Minardi berkeyakinan anak-anak muda yang relatif lebih melek teknologi dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Sembalun ke depan.

"Saya selalu sampaikan, jangan pernah gengsi menjadi petani karena kita hidup melalui petani, kita bisa sekolah karena petani, kita bisa menjalani hidup ini karena orang tua kita sebagai petani," ucap Minardi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan program "Rembuk Tani" di 75 titik lokasi yang ada di sembilan provinsi dengan alokasi pupuk bersubsidi terbesar bentuk komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi. Rahmad menyebut program yang berjalan pada bulan September hingga Oktober ini merupakan upaya Pupuk Indonesia mengajak petani untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi yang saat ini semakin dipermudah.

“Sesuai Arah Pak Presiden, volume pupuknya sudah ditambah dan petani tidak boleh sulit memaafkan pupuk bersubsidi,” ujar Rahmad.

Rahmad menyampaikan sistem ini merupakan terobosan dibandingkan model penyaluran pupuk bersubsidi yang sebelumnya masih secara manual. Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia menerapkan digitalisasi bernama i-Pubers yang melibatkan 27 ribu kios di seluruh Indonesia. “Dengan sistem ini sekarang, cukup membawa KTP, KTP-nya difoto, kemudian langsung ketahuan berapa alokasinya, berapa yang bisa ditebus,” ucap Rahmad.

Rahmad mengatakan implementasi ini tak selalu berjalan mulus di awal. Pasalnya, terdapat sejumlah kasus yang membuat para petani tidak bisa datang ke kios untuk menebus pupuk bersubsidi karena sakit atau berhalangan. Apalagi, ucap Rahmad, ada seorang petani yang harus digotong untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Hal ini disebabkan adanya peraturan bahwa pengambilan pupuk bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh orang lain. 

“Tapi itu semua sudah kita perbaiki dan mendapat komitmen dari Menteri Pertanian, itu sudah diterapkan sejak Februari atau sudah tujuh bulan,” lanjut Rahmad.

Dengan peraturan terbaru, lanjut Rahmad, petani yang tengah sakit atau berhalangan tetap bisa memberikan kuasa kepada keluarga untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Rahmad menyampaikan perbaikan peraturan ini bentuk kolaborasi yang apik antara Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian.

“Kita tahu biasanya kalau mengeluarkan juknis (petunjuk teknis) itu cukup lama. Ini cepat sekali, bahkan dia (Mentan) menyampaikan siap melakukan perbaikan jika memang diperlukan,” sambung Rahmad.

Tak hanya itu, Rahmad menyampaikan pemerintah juga telah mempercepat perubahan data penerima pupuk bersubsidi dari satu tahun sekali menjadi setiap empat bulan atau setiap jelang musim tanam. Dengan begitu, para petani bisa lebih leluasa mengubah data terkait profil produksinya.

“Artinya setiap mau musim tanam, kalau ada data baru, boleh dimasukkan. Kalau petani pindah lokasi bahkan meninggal, anaknya bisa dapat pupuk bersubsidi dengan melakukan perubahan penerima data,” kata Rahmad.

Rahmad menyampaikan pemerintah telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi nasional sebesar 4,94 juta ton atau 51,8 persen dari alokasi 2024 yaitu sebesar 9,55 juta ton hingga 25 September 2024. Rahmad mengapresiasi tingginya tingkat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Lombok dan NTB.

“Saya cukup salut dengan NTB apalagi Lombok. Penebusan pupuk bersubsidi, baik secara volume maupun orangnyanini lebih tinggi dari rata-rata nasional,” sambung Rahmad.

Pernyataan Rahmad sejalan dengan data realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga Agustus 2024. Capaian realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di NTB mencapai 66 persen dari total alokasi 222.405 ton urea dan 67,8 persen dari total alokasi 72.354 ton urea untuk Pulau Lombok atau di atas rata-rata penyaluran pupuk bersubsidi nasional sebesar 63,3 persen.

Tercatat, 438.714 petani atau 77,4 persen dari 566.890 petani yang terdaftar di e-RDKK NTB telah melakukan penebusan dan sementara 229.001 petani atau 85,5 persen 267.844 petani di Lombok pun telah melakukan pemupukan bersubsidi atau melampaui rata-rata nasional yang sebesar 68,5 persen.

“Untuk optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, yaitu 34 distributor, 32 Gudang, 1.603 kios, dan 20 petugas memastikan lahan yang pupuk bersubsidi tersalurkan dengan tepat,” kata Rahmad.

Terobosan positif
Penyuluh Swadaya Pending Dadih Permana menyebut program "Rembuk Tani" sebagai terobosan positif dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan aspirasi petani. Dadih mengatakan para petani memerlukan ruang untuk berdiskusi langsung dengan pemangku kepentingan. 

“Rembuk Tani ini sangat baik dan jarang dilakukan pada masa-masa yang lalu,” ujar Dadih. 

Mantan direktur jenderal Sarana Prasarana, Kementerian Pertanian itu mengapresiasi langkah Pupuk Indonesia yang intensif berdiskusi dengan petani. Pasalnya, lanjut Dadih, penyuluh dan daerah tidak memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pertemuan seperti ini.

“Alhamdulillah Pupuk Indonesia memfasilitasi dan dilakukan momennya adalah menjelang musim tanam. Itu yang paling strategis dan mendapat banyak masukan dari petani yang direspon oleh Pupuk Indonesia,” ucap Dadih. 

Dadih menilai Rembuk Tani dapat menjadi solusi dari masalah-masalah yang dihadapi petani. Para penyuluh, lanjut Dadih, sangat terbantu dengan program tersebut dan berharap akan terus terjadi secara berkelanjutan. 

"Program Rembuk Tani Pupuk Indonesia ini luar biasa. Saya pikir ini pemerintah daerah harus bersinergi untuk terus melakukan ini dalam mengawal proses produktivitas pertanian kita," kata Dadih. 

Realisasi penyaluran
Pupuk Indonesia tercatat membukukan kinerja positif sepanjang 2024. Salah satu indikatornya dengan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 7,34 juta ton atau 100,7 persen dari alokasi DIPA dan 76,9 persen dari alokasi Kepmentan 51/2024.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menyampaikan alokasi pupuk bersubsidi awal 2024 hanya 4,7 juta ton. Kemudian pemerintah menambah alokasi anggaran untuk produksi pupuk bersubsidi setara 9,5 juta ton pada April.

"Penambahan ini sebagai upaya pemerintah untuk peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional," ujar Tri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).

Tri menyampaikan pupuk bersubsidi yang berhasil disalurkan Pupuk Indonesia hingga di tangan petani terdiri atas Urea sebanyak 3.710.066 ton, NPK sebanyak 3.586.047 ton, dan pupuk organik Petroganik sebanyak 47.079 ton.

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi. - (Pupuk Indonesia)

Tren positif penyaluran pupuk bersubsidi pun kembali berlanjut pada awal 2025. Tri menyampaikan telah ada sekitar 27.092 transaksi petani yang berhasil menebus pupuk bersubsidi sejak awal tahun hingga 3 Januari 2025. Tri mengatakan kegiatan penebusan pupuk bersubsidi pada awal tahun ini merupakan bentuk dukungan pemerintah yang telah berhasil menyederhanakan skema penebusan pupuk bersubsidi dan alokasi yang lebih terencana dengan baik.

“Kami sampaikan sesuai janji pemerintah, mulai 1 Januari 2025 Pupuk Indonesia siap menyalukan pupuk bersubsidi, dan benar pada pukul 00.00 detik ke 22 itu ada petani dari Kecamatan Sukadana, Lampung Timur melakukan penebusan, kemudian dari Serdang Bedagai, totalnya ada 10 petani yang bertransaksi pada malam tahun baru. Jadi Alhamdulillah, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi pada 1 Januari 2025," ucap Tri. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan Organik 500 ribu ton.

Tri memastikan penyaluran pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi). Adapun syarat lain bagi petani yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi yaitu memiliki luas lahan maksimal dua hektare, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

“Kami menyambut baik kegiatan penebusan di awal 2025, karena kegiatan ini dapat ini Kami harapkan dapat mendukung dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” sambung Tri.

Pupuk Indonesia mencatat stok pupuk nasional pada awal 2025 mencapai 1.558.558 ton. Seluruh stok ini terdiri atas pupuk bersubsidi sebesar 1.147.453 ton dan nonsubsidi sebesar 411.105 ton. Adapun rincian stok pupuk bersubsidi yaitu urea sebanyak 572.700 ton, NPK sebanyak 510.125 ton, NPK Formula Khusus sebanyak 17.306 ton, dan pupuk organik sebanyak 47.322 ton. Sedangkan stok pupuk nonsubsidi sebanyak 349.974 ton Urea dan 61.131 ton NPK

"Dengan stok yang tersedia dan di atas minimum stok yang ditentukan pemerintah ini, Pupuk Indonesia meyakini siap memenuhi kebutuhan pupuk petani terdaftar pada musim tanam awal tahun 2025," kata Tri.

Proses penebusan pupuk bersubsidi yang dapat dilakukan pada awal tahun 2025 ini disambut baik oleh para petani terdaftar yang berada di beberapa lokasi, seperti Wiyono, petani asal jawa Tengah ini merasa senang lantara awal tahun sudah dapat menebus pupuk guna memenuhi kebutuhan di awal musim tanam.

“Terima kasih kepada Pemerintah dan Pupuk Indonesia atas ketersediaan stok pupuk yang selalu ada, hari ini saya Wiyono, petani dari Prambanan bisa menebus pupuk subsidi dengan KTP di hari Rabu, 1 Januari 2025,” kata Wiyono.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat