JAKARTA -- Penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan sebuah kebutuhan agar bisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain karena adanya tuntutan investor, penerapan ESG penting demi menjaga bumi dan seisinya.

Hal itu juga ditekankan Kementerian BUMN kepada perusahaan-perushaan BUMN agar menerapkan aspek ESG dalam operasional bisnis, sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata saat menghadiri kegiatan "Rembuk ESG untuk Indonesia" yang digelar Republika di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/7/2024). Focus group discussion (FGD) tersebut mengawali rangkaian kegiatan "Sehati untuk Bumi" yang diselenggarakan Republika pada tahun ini.

Tedi menegaskan, ESG telah menjadi DNA baru Kementerian BUMN. "Perusahaan-perusahaan BUMN harus menerapkan prinsip ESG dalam melakukan aktivitas produksinya, juga di berbagai kegiatan lainnya. Juga di berbagai kegiatan lainnya," kata Tedi.

Tedi menambahkan, komitmen penerapan ESG bahkan telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa rencana bisnis BUMN harus memasukkan unsur keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola.

"Kalau misalnya tidak memasukkan rencana atau strategi bagimana mengatasi dampak lingkungn dari bisnisnya, maka proposal atau rencana bisnis yang diajukan dikembalikan lagi, diminta direvisi oleh Deputi Keuangan. Ini sudah berjalan," kata dia.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata memberikan sambutan saat Focus Group Discussion Republika bertajuk Rembuk ESG untuk Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Kamis (4/7/2024). FGD yang dihadiri perwakilan kementerian lembaga, pihak korporasi, lembaga pendanaan, pemerhati ESG dan akademisi itu merupakan rangkaian acara Sehati untuk Bumi. Dari diskusi ini nantinya akan dirumuskan rekomendasi kebijakan ESG untuk Indonesia. Rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk pemerintah dalam penyusunan kebijakan maupun kajian lanjutan dalam implementasi ESG. - (Thoudy Badai/Republika)

SHARE    

Pada intinya, kata Tedi, ESG menjadi bagian penting dan merupakan kebutuhan yang harus dijalankan, meskipun penerapannya tidak mudah.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi inisiatif Republika atas digelarnya kegiatan FGD "Rembuk ESG untuk Indonesia". Menurut dia, FGD ini dapat menampung ide-ide hingga masukan dari berbagai kalangan untuk meningkatkan penerapan ESG di BUMN.

"Tentunya kita senang sekali dengan inisiatif-inisiatif yang kita butuh masukan dari swasta. Teman-teman akademisi, dan juga dari tempat-tempat lain, untuk bisa kita aplikasikan prinsip-prinsip ESG," ujar Tedi. 

Terkait penyelenggaraan FGD, Direktur Operasional Republika Hasan Murtiaji mengatakan Republika tidak hanya ingin menjadi media untuk menyebarkan informasi. Lebih dari itu. Republika mengambil peran menyediakan wadah bertukar pikiran dan memperkaya pengetahuan tentang ESG.

"FGD ini akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholder lainnya bagaimana ESG bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini," ujar Hasan.

Dalam FGD ini didiskusikan mengenai bagaimana mendorong laju investasi yang berkesinambungan. Selain itu, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emission 2060.

PT Pertamina (Persero) menyatakan memiliki dua pilar dalam membantu pemerintah untuk mencapai net zero emission (NZE). Kedua pilar itu itu adalah dekarbonisasi dan pengembangan bisnis rendah karbon.

Senior Officer Sustainability Program and Performance Pertamina Cahyo Andrianto mengatakan, saat pemerintah menetapkan target NZE dicapai 2060 pada gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2021 atau COP26, Pertamina grup langsung menyusun peta jalan yang kemudian dikeluarkan pada 2022 untuk mendukung capaian NZE.

"Kami punya dua pilar atau strategi terkait NZE, yaitu dekarbonisasi dan low carbon business," kata Cahyo saat menghadiri FGD 'Rembuk ESG untuk Indonesia' yang digelar Republika di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Terkait dekarbonisasi, Pertamina melakukan efisiensi energi, seperti efisiensi listrik dan lain sebagainya di seluruh unit bisnis perusahaan. "Intinya dari operasi bisnis kami yang tadinya mengeluarkan banyak emisi, diubah ke minimum emisi sesuai standar yang diajukan," katanya.

Peserta mengikuti Focus Group Discussion Republika bertajuk Rembuk ESG untuk Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Kamis (4/7/2024). FGD yang dihadiri perwakilan kementerian lembaga, pihak korporasi, lembaga pendanaan, pemerhati ESG dan akademisi itu merupakan rangkaian acara Sehati untuk Bumi. Dari diskusi ini nantinya akan dirumuskan rekomendasi kebijakan ESG untuk Indonesia. Rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk pemerintah dalam penyusunan kebijakan maupun kajian lanjutan dalam implementasi ESG. - (Edwin Putranto/Republika)

SHARE    

Strategi kedua adalah pengembangan bisnis rendah karbon. Pertamina melalui Pertamina Geothermal Energy terus mengembangkan potensi panas bumi yang merupakan energi ramah lingkungan.

Dia mengatakan, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang begitu besar, bahkan yang terbesar di dunia. Menurut studi, potensinya mencapai 29 GW. Namun, pemanfaatannya sejauh ini baru sebesar 2,1-2,3 GW.

"Melihat potensi besar di geotermal, Pertamina melalui PGE bergerak ke sana. Kita juga bergerak ke panel surya dan bisnis energi terbarukan lainnya. Pertamina juga serius menggarap biofuel," katanya.

Tahun ini, kata dia, pertamina menargetkan dapat menurunkan emisi sebanyak 1,1 juta ton dari seluruh operasi bisnis Pertamina grup.

Penerapan ESG pun sangat krusial agar keberadaan suatu bisnis atau perusahaan tak merusak lingkungan dan dapat berdampak baik bagi aspek sosial. Kendati demikian, dunia usaha di Tanah Air belum memiliki suatu pedoman atau standar yang jelas terkait ESG. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu untuk selekasnya membuat standar yang memang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Strategy & Business Development  PT Bukit Asam Tbk Yeano Andhika mengatakan, BUMN perlu menyeimbangkan antara memenuhi kewajiban sebagai perusahaan negara dalam menyediakan layanan terjangkau dan menjaga ketahanan energi. Di saat yang sama, mereka juga harus
memenuhi dorongan dari investor untuk menjalankan praktik ESG dalam operasional mereka.

"Harapannya kita bisa mengatasi masalah bahwa kita sebagai satu negaramemiliki titik awal (penerapan praktik ESG) berbeda dari negara lain. Jadi tidak bisa disamaratakan," kata Andika.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki regulasi dan arah yang jelas terkait ESG. "Karena ini akan berpengaruh ada kebijakan yang akan diambil. Kebijakan itu harus benar-benar bisa diimplementasikan, tidak sekadar teoritis yang sudah diterapkan," kata dia.

Menurut Andika, FGD yang digelar Republika merupakan kegiatan yang bagus bagi para stakeholder untuk bersama-sama bertukar pikiran dan pengalaman terkait penerapan ESG.

"Kita bisa mendengar banyak perspektif dari kementerian, kemudian tadi dari perusahaan dari banyak sektor, jadi bagus. Pertama untuk memberi pemahaman terkait ESG, kemudian perspektifnya dari masing-masing seperti apa," kata Andika.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Dian Masyita juga menyinggung pentingnya penerapan praktik ESG yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dia mencontohkan, di negara-negara barat, terdapat sebuah kebijakan yang diterapkan perusahaan agar para pegawainya dalam suatu waktu hanya boleh menggunakan sepeda, berjalan kaki atau mengunakan transportasi umum untuk menuju ke kantor.

"Tapi di kita itu tidak serta merta bisa diterapkan di negara tropis seperti Indonesia. Kalau kita berjalan kaki di tengah cuaca yang panas, tentu tidak semua orang bisa dan mau melakukannya," kata dia.

FDG Rembuk ESG untuk Indonesia merupakan rangkaian kegiatan Sehati untuk Bumi yang digelar Republika tahun ini, Puncak kegiatan Sehati untuk Bumi adalah penyelenggaraan ESG Award yang rencanaya digelar pada September mendatang.

Dalam FGD ini, para stakeholder berbagi pengalaman dan tantangan untuk memenuhi ESG, bagaimana ESG dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong target pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060.

FGD Rembuk ESG untuk Indonesia didukung oleh Pertamina, Bank Mandiri, Telkomsel, BRI, Bukit Asam, Pupuk Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat