JAKARTA -- Lagu "Nenek Moyangku" yang digubah Saridjah Niung atau lebih dikenal dengan nama Ibu Soed menggambarkan hubungan khusus antara bangsa Indonesia dengan laut, sebagaimana ditegaskan pada lirik bait pertama yang menyatakan para pendahulu berprofesi sebagai pelaut.

Dilanjutkan dengan lirik "Gemar mengarungi luas samudra. Menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa," memperlihatkan nenek moyang bangsa Indonesia menjadikan laut dan segala ekosistemnya sebagai bagian dari kehidupan.

Beberapa dekade setelah lagu itu diciptakan pada 1940, peran laut di masyarakat Indonesia masih tidak tergantikan, terutama bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan sumber daya alamnya yang dimanfaatkan untuk rakyat secara umum.

Penyelam mengamati berbagai jenis terumbu karang dan tanaman bawah laut di kawasan Waiwo, Raja Ampat, Papua Barat. - (ANTARA)

SHARE    

Indonesia menjadi salah satu pusat keberagaman biodiversitas laut dengan lebih dari 3.000 spesies ikan, 500 spesies koral, 3,5 juta hektare mangrove, dan potensi sumber daya perikanan 10,5 juta ton per tahun. Kontribusi sektor perikanan untuk ekonomi juga besar, mencapai 5,6 miliar dolar AS pada periode Januari-November 2023.

Namun, eksploitasi sumber daya kelautan pada masa lalu mulai memperlihatkan dampaknya saat ini. Seperti penangkapan ikan berlebihan (overfishing) yang kerap menggunakan alat yang merusak kelestarian ekosistem, seperti pukat harimau dan bahan peledak.

Fenomena overfishing itu terjadi secara global. Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) pada 2020 memperlihatkan 34,2 persen stok ikan dunia diklasifikasikan sebagai hasil penangkapan ikan berlebih.

Belum lagi tekanan dialami oleh ekosistem perairan dan pesisir yang datang dari daratan, termasuk pencemaran plastik di laut serta berkurangnya ekosistem pesisir yang penting untuk penanganan perubahan iklim akibat pembangunan tanpa perencanaan.

Mengingat dampaknya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pemerintah menyadari betul pentingnya menjaga ekosistem laut dan memastikan sektor maritim dan perikanan bergerak dengan dasar berkelanjutan.

"Blue economy itu adalah policy kita. Ada lima policy, yang paling penting kita memperkuat marine protection area position khususnya di sektor konservasi. Karena konservasi ini menjadi penting karena di dalamnya ada tiga muatan yang pertama serapan karbon, yang kedua sebagai produksi oksigen, ketiga pemijahan secara alami," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono ditemui saat Dialog G-20 Global Blended Finance Alliance membahas Sustainable Freshwater and Ocean Wealth di Bali.

Ekonomi biru (blue economy) menjadi program andalan Pemerintah Indonesia untuk mendorong keberlanjutan lautan Nusantara, termasuk di dalamnya perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan akuakultur yang berkelanjutan, pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan laut dari sampah plastik dengan keterlibatan nelayan.

Ekonomi biru menjadi dasar pembuatan kebijakan, penelitian dan inovasi teknologi, serta pengembangan industri di Indonesia, terutama untuk mencapai kelestarian laut, menjaga kekayaan laut, dan kemakmuran lewat laut.

"Implementasi ekonomi biru harus memastikan kualitas dan kesehatan ekosistem laut, pesisir, dan pulau kecil dapat terjaga dari ancaman termasuk degradasi akibat tekanan dari sektor ekonomi," ujar Trenggono.

Sejumlah anak Suku Bajo bermain di atas perahu di Desa Mola, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022). - (ANTARA FOTO/Jojon)

SHARE    

Pemerintah memastikan aspek konservasi perairan terus dilakukan, salah satunya terlihat dengan peningkatan luas  kawasan konservasi laut konsisten terjadi sejak 2015 sampai 2022.

Pada 2015, data Kementerian Kelautan dan Perikanan memperlihatkan luas kawasan konservasi 17,3 juta hektare, yang meningkat menjadi 28,91 juta hektare pada 2022. Pemerintah menargetkan 32,5 juta hektare ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan pada 2030 dan lebih jauh juga ingin mencapai 30 persen lautan Indonesia menjadi area perlindungan pada 2045.

Namun, di saat bersamaan Indonesia juga mendorong pembangunan tata kelola perairan yang berkelanjutan, yang saat ini menghadapi fakta kesenjangan pendanaan.

Beberapa program saat ini tengah didorong pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk Blue Halo S yang diluncurkan Pemerintah Indonesia bersama Green Climate Fund, Conservation International, dan Konservasi Indonesia pada 2022. Program itu menjajaki pendekatan pembiayaan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat iklim, keanekaragaman hayati, ekonomi, dan penghidupan dari ekonomi laut Indonesia.

Direktur Divisi Mitigasi dan Adaptasi Green Climate Fund Dr German Velasquez menyampaikan harapannya untuk kesuksesan model program tersebut, terutama karena dapat menjadi model yang diterapkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga belahan dunia lain.

Dia menantikan implementasi dari program tersebut di Indonesia, sebagai salah satu kontribusi mendorong ekonomi biru dan perwujudan pendanaan campuran (blended finance). Kesenjangan pendanaan menjadi salah satu isu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14.
 
Potensi pesisir
Pesisir Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan bertujuan mendorong kelestarian ekologi sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat, salah satunya perkembangan pemanfaatan rumput laut yang dapat didukung dengan pendanaan campuran.

Alternatif mata pencaharian diperlukan demi menghindari ekstraksi berlebihan sebagai bagian dari perwujudan ekonomi biru.

"Bagaimana kita melihat seaweed (rumput laut) itu menjadi salah satu fungsi penyangga untuk kawasan konservasi, keanekaragaman hayati bisa jalan terus. Jadi, sebenarnya proses perjalanan kenapa kita masuk ke seaweed itu dari situ, jadi dari paradigma pelestarian alam, dan juga pemanfaatan alam dan kesempatan lapangan pekerjaan," kata Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany.

Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan Konservasi Indonesia bersama tim dari Universitas Nusa Cendana terkait industri rumput laut di Sumba Timur, NTT, pada 2023 menemukan industri pengolahan rumput laut lokal memiliki potensi keberlanjutan yang baik dengan pasokan bahan baku terjaga dan dapat dilakukan oleh pembudi daya itu sendiri.

Budi daya komoditas "emas hijau di lautan" itu tidak memerlukan siklus panen yang lama, sekitar 45 hari untuk dapat memanen hasil, memiliki masa pengembalian yang cepat.

Pada tingkat rantai pasok, budi daya rumput laut juga dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dan keluarga. Termasuk pembudidayaan yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk mendorong kesejahteraan keluarga.

Sejumlah warga memancing ikan garopa atau kerapu (Epinephelus fuscoguttatus) menggunakan bambu di pesisir pantai Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Maluku, beberapa waktu lalu. - (ANTARA)

SHARE    

Untuk mendukungnya, perlu dilakukan penelitian varietas yang cocok untuk masing-masing ekosistem pesisir di Indonesia dengan resiliensi tinggi terutama menghadapi ancaman perubahan iklim.

Saat ini, budi daya rumput laut mayoritas dilakukan oleh di tingkat akar rumput dan perlu dilakukan langkah untuk memastikan masyarakat memiliki potensi nilai tambah mengingat potensi perkembangan industri rumput laut di Indonesia.

Hal itu perlu dilakukan saat pemerintah tengah mendorong hilirisasi rumput laut, dengan tiga daerah potensi sebagai lokasi pengembangan, yaitu NTB, Sulawesi, dan Maluku.

Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia Victor Nikijuluw mengatakan, rumput laut memiliki potensi luar biasa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong mereka untuk menjaga ekosistem, mengingat pembudidayaannya memerlukan lingkungan yang baik. Terutama, pembudidayaan dengan nilai tambah akibat produksi produk turunan dapat membantu masalah ketenagakerjaan terutama di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Dengan meningkatkan budi daya rumput laut di tingkat masyarakat maka dapat mendorong mereka tetap menjaga alam sambil memastikan peningkatan ekonomi tetap terjaga.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat