BADUNG – World Water Forum ke-10 (WWF ke-10) menghasilkan aksi rencana konkret dengan penandatanganan kesepakatan pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong dan nota kesepahaman mengenai Net-Zero Water Supply Infrastructure Project di Ibu Kota Nusantara (IKN). Nota kesepahaman itu ditandatangani usai High Level Panel (HLP1) World Water Forum ke-10 di Nusantara 2 Room, Bali International Convention Center (BNDCC), Bali, Selasa (21/5/2024).

“Ini adalah dua hasil konkret dari forum ini sejak World Water Forum ke-10 ini digelar. Ini baru dua dan akan ada lagi kesepakatan-kesepakatan lainnya dari forum ini,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga merupakan Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10.

Kesepakatan pendanaan SPAM Regional Karian-Serpong ditandatangani oleh Country Head of International Finance Corporation (IFC) Euan Marshal, Principal Investment Specialist at Asia Development Bank (ADB) Yuichiro Yoi, Director General of Infrastructure Finance Department K-Exim Jae-Sun Shim, Managing Director Development Bank of Singapore Kunardy Darma Lie, dan Presiden Direktur PT Karian Water Service, Kyeong Yun Jeong.

SPAM Regional Karian-Serpong merupakan Proyek Strategis Nasional berkapasitas 4.600 liter/detik. SPAM ini diharapkan dapat memberikan akses air minum kepada 1,84 juta penduduk yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Proyek SPAM Regional Karian-Serpong memiliki nilai investasi sebesar Rp 2,4 triliun.

“Dengan adanya penandatangan kesepakatan pendanaan ini, saya optimistis proyek ini akan segera selesai,” kata Basuki.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Presiden World Water Council Loïc Fauchon (ketiga kiri), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri), Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) membuka World Water Forum ke-10 2024 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (20/5/2024). Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah keberhasilan Indonesia dalam mengelola air dan pentingnya kolaborasi bagi keberhasilan dunia dalam mengatasi tantangan global terkait air. - (ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 20)

SHARE    

Hasil nyata lain dari World Water Forum ke-10 adalah nota kesepahaman mengenai proyek Net-Zero Water Supply Infrastructure Project di IKN Nusantara. MoU itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dan Wakil Presiden K-Water Han Seong Yong. K-Water merupakan perusahaan milik negara Korea Selatan.

“Dua kesepakatan ini memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia selalu berupaya membuat pendanaan inovatif,” ujar Basuki.

Basuki juga menegaskan bahwa dukungan Pemerintah Korea akan mempercepat pembangunan SPAM lainnya di IKN tahun ini. Sebelumnya Kementerian PUPR telah membangun satu proyek SPAM berkapasitas 300 liter per detik di IKN yang direncanakan beroperasi pada Juli 2024.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga menghadiri WWF ke-10, mengusulkan dibentuknya sebuah badan khusus untuk menangani tata kelola dan manajemen air di Indonesia. Menurut dia, badan khusus ini bisa menjadi wadah bagi penataan manajemen air guna menghadapi ancaman krisis air.

“Saya sampaikan tadi di forum tentang satu gagasan untuk membentuk sebuah badan yang khusus menangani air. Mau itu disebut badan air nasional, atau apapun. Ini juga melihat dari pentingnya mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan segala urusan manajemen air di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan hingga desa,” kata AHY.

Agar tidak sekadar menambah birokrasi baru, AHY menjelaskan bahwa badan khusus tersebut harus memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengelola air secara komprehensif, termasuk tata ruang dan penyiapan lahan yang dikoordinasikan dengan berbagai Kementerian. Selain itu, regulasinya juga perlu dipersiapkan dengan baik.

“Kalau tidak ada badan khusus yang menangani masalah air, menurut saya itu akan menjadi tantangan bersama, karena siap tidak siap krisis air itu mengancam kita,” kata AHY.

Menurut AHY, sejumlah negara juga telah mendirikan badan atau institusi khusus yang menangani masalah-masalah air yang memiliki kewenangan dan otoritas. “Jadi menurut saya, kita juga tidak usah ragu-ragu untuk belajar, saling belajar, dari negara-negara yang terlebih dahulu melakukannya. Itu pun sesuatu yang baik untuk kita dan pemerintahan di tingkat daerah,” kata AHY.

Namun demikian, AHY mengaku tidak memiliki kewenangan mengenai pendirian badan khusus tersebut. Untuk itu, AHY akan melaporkan dan memberi masukan kepada presiden Joko Widodo terkait pendirian badan khusus tersebut.

“Tentu saya akan melaporkan sekaligus memberikan masukan-masukan sebagai pembantu presiden punya kewajiban, diminta atau tidak diminta, untuk memberikan masukan yang baik. Karena semangatnya adalah kita menjadi lebih fokus, serius, dan memiliki kapasitas untuk menangani berbagai masalah air,” kata AHY.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) mengetuk palu tanda diakhirinya KTT World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (20/5/2024). Forum yang bertema Air bagi Kemakmuran Bersama tersebut diharapkan menjadi platform penting untuk dialog dan kerja sama internasional, dengan fokus pada penghindaran persaingan, pemerataan, kerja sama inklusif, dan mendukung perdamaian serta kemakmuran bersama melalui air. - (ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 20)

SHARE    

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Hilmar Farid menilai, investasi pengetahuan dan penelitian menjadi faktor penting yang memastikan sektor pariwisata berkualitas dan berkelanjutan bisa berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola sumber daya air dan sanitasi.

“Investasi di sektor infrastruktur penting, tapi saat ini jauh lebih penting ada investasi pada pengetahuan, penelitian, dan reservasi pengetahuan lokal. Ini kalau tidak diselamatkan akan tergerus,” ujar Hilmar.

Dalam UN World Water Development Report 2024, kata Hilmar, disebutkan ada sekitar 2,2 miliar orang yang tidak punya akses terhadap air minum pada 2022. Ada 1,4 miliar orang terdampak kekeringan pada 2002-2021, dan 10 persen migrasi global antara 1970-2000 dan itu karena terkait kekurangan air. Sehingga Indonesia sangat tepat memimpin gelaran World Water Forum ke-10 dengan menunjukkan berbagai praktik baik yang bahkan sudah dijalankan secara turun temurun.

“Kita memiliki khazanah pengetahuan lokal yang berpijak pada kelestarian dan keberlanjutan, yang jika dikombinasi dengan sains dan teknologi bisa memberikan solusi yang konkret,” kata dia.

Indonesia dikatakan Hilmar juga menjadi pusat dari rempah dunia, adanya jalur rempah yakni jalur pelayaran tradisional yang membentang antara kawasan Pasifik di sebelah timur sampai pantai timur Afrika di sebelah barat. Selama lebih dari seribu tahun masyarakat di sepanjang jalur ini berinteraksi, memproduksi warisan pengetahuan yang luar biasa terkait pengelolaan kehidupan yang terkait dengan air.

“Ada khazanah pengetahuan yang luar biasa di dalamnya, yang bisa menjadi inspirasi bagi kita hari ini. Dengan gelaran World Water Forum ke-10 kita juga bisa melihat betapa pentingnya kebudayaan dalam sistem global kita sejak lama,” kata dia.

Apalagi Bali selaku tuan rumah punya sistem subak yang merupakan sistem pengelolaan air yang sangat penting bagi masyarakat. Di jantung sistem itu adalah filosofi Tri Hita Karana, yakni harmoni antara unsur parahyangan (Tuhan), pawongan (manusia), dan palemahan (lingkungan). 

"Belajar dari kearifan lokal di Bali, masyarakat yang berada di hilir bisa merasakan manfaat pengelolaan air yang sifatnya berkelanjutan. Kemudian di hulu memberikan dukungan kepada masyarakat yang di hilir. Sistem solidaritas yang dibangun itu sebetulnya juga jika diproyeksikan di masa sekarang dengan dukungan sains dan teknologi modern bisa menjawab sebagian persoalan pengelolaan air yang bijak dan lestari," kata dia.

Pemerintah daerah pun dikatakannya berperan untuk memastikan bahwa pemikiran-pemikiran baik dan kearifan lokal yang berkontribusi dalam pengelolaan air itu bisa terus berjalan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat